Sabtu, 2 Sya'ban 1446 H / 4 Oktober 2014 05:45 wib
46.623 views
Sejatinya PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat Itu Busuk dan Pecundang?
JAKARTA (voa-islam.com) - Orang bijak bilang, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Wise Words ini sangat cocok disematkan kepada Koalisi Merah Putih saat ini, yang sebelumnya telah gagal bertarung pada Pilpres 2014. Namun kini bangkit kembali meraih asa yang membuncah dalam dada.
Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari dua partai besar, PDIP dan PKB plus dua partai gurem binti bekicot yaitu Nasdem dan Hanura, dalam perjalanan muhibahmya dipastikan akan kelimpungan terseok-seok lantaran kuatnya cengkraman Koalisi Merah Putih yang berjaya mengaum di Senayan.
Bagaimana tidak, Koalisi Merah Putih yang beranggotakan mayoritas partai kelas kakap setengah hiu itu yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, dan Partai Demokrat kian kokoh berkibar dan menggurita di Senayan.
Apalagi setelah UU Pilkada Tak Langsung itu disahkannya kembali mekanisme pemilihan melalui DPRD, maka mayoritas Koalisi Merah Putih yang jelas sudah pasti akan mendominasi Kepala Daerah di seluruh penjuru negeri.
Siapa bilang pilkada langsung akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas? Apa mau bukti? Supaya tahu saja, mantan Bupati Tegal, Agus Riyanto dari PDIP, tertangkap melakukan korupsi pembangunan jalan sebesar Rp 1,73 milyar pada tahun 2007. Mantan Bupati Brebes, Indra Kusuma dari PDIP, tertangkap korupsi pembelian lahan sebesar Rp 7,8 milyar pada tahun 2003.
Mantan Wali Kota Semarang, Soemarmo Hadi Saputro dari PDIP, tertangkap melakukan gratifikasi terhadap DPRD sebesar Rp 304 juta pada tahun 2012 yang lalu. Mantan Bupati Batang, Bambang Bintoro dari PDIP, tertangkap melakukan korupsi dana Purnabhakti dan asuransi sebesar Rp 796 juta pada tahun 2004.
Mantan Bupati Sragen, Untung Wiyono dari PDIP tertangkap melakukan korupsi dana APBD sebesar Rp 11,2 milyar pada tahun 2010. Lalu ada pula mantan Bupati Kendal, Hendy Boedoro, orang PDIP yang tertangkap melakukan korupsi uang Kabupaten Kendal sebesar Rp 13,121 milyar pada tahun 2003.
Mantan Bupati Cilacap, Probo Yulastoro dari PDIP tertangkap korupsi dana APBD sebesar Rp 7,2 milyar pada tahun yang sama, 2004. Mantan Bupati Pati, Tasiman dari PDIP, tertangkap melakukan korupsi Rp 1,9 milyar pada tahun 2003.
Itu masih belum cukup. Mantan Bupati Demak, Endang Setyaningdyah dari PDIP tertangkap melakukan korupsi dana APBD sebesar Rp 2,1 milyar pada tahun 2006. Bupati Karanganyar, Rina Iriani Sri Ratnaningsih, tersangka kasus korupsi bantuan subsidi perumahan dari Kemenpera pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera di Karanganyar pada tahun 2008 yang silam.
Yang jelas, saat, ini cengkraman kekuatan Koalisi Merah Putih sekuat halilintar yang menggelegar di malam hari yang sepi, dingin, dan hening setelah Setya Novanto dari Partai Golkar terpilih sebagai Ketua DPR dan didamping oleh empat wakil sekaligus yang diborong Koalisi Merah Putih, yaitu Fadli Zon dari Gerindra, Agus Hermanto dari Partai Demokrat, Fahri Hamzah dari PKS, dan Taufik Kurniawan dari PAN.
Sekarang termasuk Komisi-Komisi di DPR RI yang keseluruhan Komisi dikuasai oleh Koalisi Merah Putih yaitu :
Komisi I : Ketua Komisi dari Demokrat
Komisi II : Ketua Komisi dari Geindra
Komisi III : Ketua Komisi dari Demokrat
Komisi IV : Ketua Komisi dari PKS
Komisi V : Ketua Komisi dari PAN
Komisi VI : Ketua Komisi dari PKS
Komisi VII : Ketua Komisi dari Gerindra
Komisi VIII : Ketua Komisi dari PPP
Komisi IX : Ketua Komisi dari PAN?
Komisi X : Ketua Komisi dari PPP?
Komisi XI : Ketua Komisi dari Golkar
Akhirnya, koalisi Indonesia Hebat gigit jari karena landasannya sangat rapuh dengan pondasi yang kurang kokoh akibat jumawanya sang punggawa yang menggadang-gadangkan dengan getol koalisi ramping tanpa bagi-bagi kursi demi meraih simpati rakyat yang berisikan oknum-oknum yang merasa diri mereka sangat intelek dan menjunjung tinggi Demokrasi.
Yang jelas, kalau kuingat-ingat lagi, bikin aku ngakak sampai guling-guling di pasir. Apa mereka-mereka itu tak tahu dan tak paham bahwasanya minimal harus punya lima Fraksi di Parlemen.
Apa mereka-mereka ini tak tahu tentang mekanisme lahirnya aturan paripurna maupun produk UU di Parlemen? Sebenarnya mereka ini politikus beneran apa bukan sih? Masa yang simple macam begni ini saja tak paham?
Tapi kalau kupikir-pikir ternyata masuk akal juga, Koalisi Indonesia Hebat itu isinya kan bukanlah partai-partai yang handal dalam politik. Selain PDIP yang lugu dalam politik plus dua partai gurem binti keong yang kurang pengalaman makan asam garam perpolitikan regional dalam negeri, plus satu partai yang lebih, menghalalkan segala cara supaya bisa berkuasa.
Dengan motto koalisi ramping tanpa bagi-bagi kursi itu, karena para pembaca yang benar-benar paham dan melek politik pasti tahu lah tentang mekanisme persyaratan lima Fraksi di Parlemen itu.
Menggelitik memang kalau diingat dulu pengkoar-koarannya Koalisi Ramping tanpa bagi-bagi kursi, supaya dibilang hebat, supaya dibilang profesional, sok-sokkan bikin terobosan baru, sekarang baru ngerasain sakitnya kena gencet traktor yang terbuat dari baja buatan Jakarta Steel.
Ibaratnya di atas ring tinju, petinju kelas bantam junior disandingkan melawan petinju kelas berat, atau biar lebih mudah dicerna oleh otak pembaca yang lelet dan masih cetek, ibaratnya petinju Chris John dipaksa melawan Mike Tyson si leher badak itu.
Chris John boleh dapat dukungan dari mayoritas jutaan rakyat Indonesia, namun yang jelas rahangnya Chris John justru hanya akan jadi bulan-bulanan di atas ring kena gebuk dari Mike Tyson tanpa ampun dan belas kasihan.
Di alam bawah sadar para pendukung setia dan fanatik koalisi Indonesia Hebat telah tersemat anggapan bahwa kekuatan Koalisi Merah Putih yang mendominasi Senayan adalah suatu bentuk intimidasi pembungkaman mulut rakyat.
Mereka selalu beranggapan bahwa nantinya kalau Jokowi benar-benar telah dilantik menjadi Presiden RI, Jokowi akan susah bergerak, karena akan dikunci segala kebijakannya oleh Koalisi Merah Putih yang saat ini mendominasi di parlemen.
Kalau PDIP berpikir demikian, maka itu namanya bullshit mode on. Koalisi Merah Putih bisa menjadi faktor penyeimbang. Tidak membiarkan kebijakan-kebijakan dan program kerja Jokowi-JK nantinya demi kepentingan partai dan kepentingan pribadi segelintir oknum tamak binti kemaruk.
Dengan kokohnya Koalisi Merah Putih yang menguasai Senayan, setidaknya tak ada lagi penjualan asset negara dengan istilah demi menyelamatkan APBN karena sudah pasti akan digebukin Koalisi Merah Putih sampai babak belur.
Seperti yang pernah dilakukan oleh Mega, saat berkuasa menghabiskan seluruh asset negara yang sangat strategis di jual kepada asing, termasuk memberikan pengampunan kepada konglomerat yang merapok BLBI Rp 650 triliun.
Sudah tak ada lagi BLBI jilid dua, karena sudah pasti akan dihajar oleh Koalisi Merah Putih sampai terkencing-kencing di celana melenting kesana kemari tak tentu arah. [mawalu/kmpsn/may]
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
