Simak Debat Pendukung Jokowi Dengan Orang Netral Tentang Pilkada Langsung?

JAKARTA (voa-islam.com) - Inilah perdebatan RUU Pilkada antara pendukung Jokowi yang menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dan orang-orang netral yang menginginkan pemilihan kepada daerah oleh anggota DPRD. Debat yang ditulis oleh Hendi Rena ini akan dapat memberi pencerahan bagi siapapun, termasuk mereka yang ngotot ingin tetap pilkada langsung.  

Pendukung Jokowi : Pilkada oleh DPRD adalah balas dendam sakit hati Prabowo ambisius gagal move on.

Orang netral : Pembahasan pilkada oleh DPRD dalam RUU Pilkada sudah dilakukan sejak tahun 2012 oleh pemerintah, akademisi dan berbagai kalangan. Tidak ada hubungan dengan Prabowo Subianto.

Pendukung Jokowi : Pilkada oleh DPRD adalah taktik busuk Koalisi Merah Putih yang gila kekuasaan.

Orang netral : Mayoritas pilkada langsung oleh rakyat periode 2004-2014 justru dimenangkan oleh parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Silahkan telusuri parpol pengusung gubernur, bupati, walikota yang menang pilkada langsung di Indonesia pasti didominasi partai dalam Koalisi Merah Putih. Jadi Koalisi Merah Putih sudah berkuasa dengan pilkada langsung dan tak ada gunanya pilkada oleh DPRD. Justru Koalisi Merah Putih berkorban mendukung pilkada oleh DPRD belum tentu menang. Bisa saja partai koalisi Jokowi menang pilkada oleh DPRD kalau pintar menggalang dukungan.

Pendukung Jokowi : Pilkada oleh DPRD menyuburkan korupsi terutama money politics anggota DPRD.

Orang netral : Selama ini hasil pilkada langsung oleh rakyat adalah 330 orang kepala daerah terlibat korupsi atau 60 persen kepala daerah. Karena pilkada langsung oleh rakyat membutuhkan dana kampanye lebih besar. Misalkan money politics untuk pilkada oleh DPRD adalah Rp 10 miliar yang bisa diatasi dengan pengawasan KPK dan PPATK. Tapi biaya kampanye untuk pilkada langsung bisa lebih dari Rp 50 miliar termasuk money politics untuk rakyat yang tidak bisa diawasi KPK dan PPATK. Kepala daerah terpilih oleh rakyat cenderung menebar anggaran populis untuk memikat rakyat sehingga APBD di semua daerah mengalami defisit besar alias bangkrut. APBD defisit bisa disahkan karena kepala daerah menyuap anggota DPRD. Sehingga dalam pilkada langsung oleh rakyat terjadi money politics ganda.

Pendukung Jokowi : Pilkada oleh DPRD tidak demokratis seperti Wahhabi dan mencabut hak pilih rakyat.

Orang netral : Sila ke-4 Pancasila justru menganjurkan agar demokrasi rakyat dipimpin oleh permusyawaratan dan perwakilan. Rakyat masih punya hak pilih untuk anggota DPR/DPRD dan presiden. Banyak negara yang rakyatnya tidak memilih langsung malah maju seperti China dan Singapura. Banyak pemimpin besar Indonesia yang lahir dari pemilihan tidak langsung seperti Soekarno (dipilih BPUPKI), Soeharto (dipilih MPR), Ali Sadikin (mantan Gubernur Jakarta), HZB Palaguna (mantan Gubernur Sulsel), Mardiyanto (mantan Gubernur Jateng) dan lain-lain, mereka semua punya keberhasilan. Banyak kepala daerah di Indonesia periode 1999-2004 yang dipilih DPRD malah berhasil dan bersih dari korupsi. Kalau pemilu dianggap segalanya berarti harus ada pemilu juga untuk memilih anggota lembaga negara seperti KPK, MK, BPK, kementerian, dan lain-lain. Agar Indonesia bisa menjadi negara dengan pemilu terbanyak.

Pendukung Jokowi : Pilkada oleh rakyat sudah hasilkan pemimpin hebat seperti Jokowi, Risma dll.

Orang netral : Tetapi pilkada oleh rakyat sudah hasilkan 330 orang kepala daerah koruptor, lebih dari 3.000 orang anggota DPRD koruptor karena proyek kepala daerah populis, semua APBD defisit dan bangkrut dan konflik kerusuhan di berbagai daerah terutama Sumatera, Kalimantan dan Indonesia Timur. Apakah memang sedemikian mahalnya untuk menghasilkan segelintir pemimpin hebat harus mengorbankan lebih banyak lagi? Pemimpin hebat karena pilkada langsung pun masih relatif. Artinya dia hebat menurut pendukungnya sendiri tapi dinilai gagal oleh kelompok lain. Berarti yang menang di pilkada langsung oleh rakyat belum tentu pemimpin hebat tapi pemimpin populis.

Pendukung Jokowi : Pilkada oleh DPRD sangat buruk karena anggota DPRD banyak yang terlibat skandal korupsi seksual narkoba dll ditambah anggota DPRD yang suka tidur saat rapat dan ijazah palsu.

Orang netral : Pilkada oleh rakyat juga bisa buruk karena rakyat Indonesia juga ada yang penjahat pemabuk pembunuh dll ditambah pendidikan mayoritas rakyat Indonesia (98%) adalah SD SMP SMA hanya 2% rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan universitas. Berbeda dengan anggota DPRD yang mayoritas pendidikannya universitas. Hanya sebagian kecil anggota DPRD berpendidikan rendah.

Pendukung Jokowi : Pilkada oleh DPRD adalah isu SARA Wahhabi menghadang pemimpin non Islam.

Orang netral : Mayoritas pilkada langsung oleh rakyat selama ini dimenangkan oleh pemimpin Islam. Karena parpol tidak mau mengajukan pemimpin non Islam yang peluang menangnya kecil. Hanya Kalbar, Kalteng, Sulut, Bali, NTT, Maluku, Papua yang pilkada langsung banyak dimenangkan oleh pemimpin non Islam. Bahkan pilkada di Sumut malah dimenangkan pemimpin Islam padahal Sumut banyak orang non Islam. Pilkada langsung oleh rakyat juga selalu dimenangkan pemimpin dari suku mayoritas dan menciptakan gejala sukuisme. Karena pemimpin mendapat dukungan dari sukunya sendiri dan menyuburkan ormas suku di berbagai daerah terutama Sumatera, Kalimantan dan Indonesia Timur. Masyarakat Indonesia terpecah belah menjadi suku dan agama tertentu karena pilkada langsung. Dengan pilkada oleh DPRD bisa diharapkan kaum minoritas dapat dimajukan biasanya sebagai wakil.

Pendukung Jokowi : Kesimpulannya pilkada oleh DPRD layak diajukan?

Orang netral : Kemungkinan besar pilkada tetap langsung oleh rakyat. Karena Koalisi Merah Putih berbalik akibat tekanan para pendukung Jokowi yang kurang cerdas. Toh akhirnya Koalisi Merah Putih yang diuntungkan dengan pilkada langsung karena mayoritas pilkada langsung dimenangkan oleh mereka. Pilkada langsung memberatkan APBD APBN dan menciptakan konflik kerusuhan di daerah yang ditanggung oleh pemerintahan Jokowi sendiri. Parpol Koalisi Merah Putih yang jumlah kursi DPRD kecil seperti Gerindra dan PKS lebih untung diadakan pilkada langsung oleh rakyat. [jj/kmpsn/may/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• NU Menentang Langkah Jokowi Menghapus Kementerian Agama
• Era Jokowi : Kementerian Agama Dihapus dan Negara Tidak Campur Tangan Urusan Agama
• The Real Battle Antara PDIP dan Koalisi Merah Putih di Parlemen
• Rachmawati : Pilkada Langsung Sistem Liberal dan Menciptakan Desintegrasi
• Postur Kabinet Jokowi Cermin Kepentingan Politik Pendukungnya
• Harist Abu Ulya: Densus 88 Jangan Umbar Opini soal Teroris Turki, Bisa Jadi Pancingan
• Jokowi Minta Pemerintah SBY Menarik Revisi UU Pilkada
• Jangan Terkecoh, Mulut Besar Ahok Cuma Alihkan Isu Tutupi Korupsi Jokowi