The Real Battle Antara PDIP dan Koalisi Merah Putih di Parlemen

JAKARTA (voa-islam.com) - 'The real battle' antara PDI Perjuangan dengan Koalisi Merah Putih di parlemen benar-benar terjadi. Di mana ambisi PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 2014 untuk memimpin parlemen pupus.

Tata Tertib DPR yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI Selasa (16/9/2014) simetris dengan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

PDI Perjuangan harus ikhlas menerima realitas politik di parlemen. Ambisi PDIP menunda pengesahan Tatib DPR RI gagal total. Partai koalisi yang dihimpun dalam koalisi Jokowi-JK tak mampu membendung kemauan politik dari fraksi-fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Upaya lobi yang dilakukan antarfraksi juga menemukan jalan buntu. Pilihan keluar dari Sidang Paripurna menjadi pilihan terakhir bagi PDI Perjuangan. Langkah serupa juga diikuti oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun Fraksi Hanura yang tetap berada di ruang sidang.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Honing Sani mengatakan, pihaknya secara substansi tidak menerima apa yang terkandung dalam Tatib DPR hingga Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusannya. "PDI Perjuangan berbeda beberapa hal terutama terkait pasal-pasal yang diujimaterikan di MK. Kami ingin uji materi UU MD3, yang menurut kami sarat dengan kepentingan Pilpres," kata Honing.

Begitu pula yang disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB Jazilul Fawaid yang mengatakan pihaknya juga memberi catatan terkait Tatib DPR di antaranya terkait dengan mekanisme pembahasan, substansi serta UU MD3 yang saat ini tengah diujimaterikan di MK.

"Sejak awal kami meminta fraksi-fraksi bersabar menunggu putusan MK. Kalau diambil keputsan saat ini, kami tidak ikut," kakta Jazilul menegaskan.

Sikap yang mengejutkan justru muncul dari Fraksi Hanura. Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifudin Suding saat menyampaikan sikap resmi fraksinya yang setuju dengan pengesahan Tatib DPR RI, meski dengan catatan. "Pasal di MD3 jika dibatalkan di MK, yang juga pasal di Tatib DPR merupakan turunan MD3 maka Tatib DPR RI perlu ada perbaikan," kata Suding.

Setelah ketiga fraksi menyampaikan catatannya, pimpinan sidang Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menanyakan kepada anggota DPR apakah setuju Tatib DPR RI disahkan? Anggota DPR minus Fraksi PDI Perjuangan yang keluar dari ruang sidang setuju dan Tatib DPR RI pun disahkan.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nurwahid mengatakan, pengesahan Tatib DPR RI menunjukkan Koalisi Merah Putih solid. Menurut dia, soliditas Koalisi Merah Putih semata-mata untuk menciptakan parlemen yang kuat serta bukan asal beda. "Harus ada pihak yang melakukan kontrol yang kuat terhadap eksekutif," kata Hidayat.

Keputusan DPR mengesahkan Tatib DPR RI ini semakin menjadikan PDIP Perjuangan kian terpuruk. Ambisi partai ini mendudukkan kadernya memimpin DPR RI pun kian sirna. Nama Puan Maharani disebut-sebut sebagai kader PDI Perjuangan yang bakal disorongkan menjadi Ketua DPR RI, gagal.

Ambisi PDI Perjuangan ini tidak selaras dengan ikhtiar partai ini di parlemen. Pembahasan dan lobi terkait UU MD3 serta Tatib DPR terbukti PDIP tidak mampu mendominasi wacana dan dukungan dari fraksi lainnya.

Kegagalan ini menunjukan PDIP tidak memiliki otoritas politik riil. PDIP dan Jokowi hanya ramai di media 'mainstream' yang memang menjadi pendukungnya. Bahkan, pemilihan anggota BPK, akhirnya sejumlah tokoh dari Koalisi Merah Putih terpilih, di antaranya Hary Azhar Aziz dari Golkar. [jj/dbs/may]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Rachmawati : Pilkada Langsung Sistem Liberal dan Menciptakan Desintegrasi
• Postur Kabinet Jokowi Cermin Kepentingan Politik Pendukungnya
• Harist Abu Ulya: Densus 88 Jangan Umbar Opini soal Teroris Turki, Bisa Jadi Pancingan
• Jokowi Minta Pemerintah SBY Menarik Revisi UU Pilkada
• Jangan Terkecoh, Mulut Besar Ahok Cuma Alihkan Isu Tutupi Korupsi Jokowi
• Fahira Idris: Warga Bekasi Ingin Kotanya Bebas dari Miras
• Siapa David Hendra Otak Korupsi Busway TransJakarta Bersama Jokowi?
• Tujuh Orang ditangkap Densus 88, Termasuk WNA Turki. Apa Tanggapan CIIA?