Harapan Koperasi dan UKM Kepada Presiden Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com) - Setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (21/8) lalu sebagai pemenang Pilpres 2014, sudah dapat dipastikan Joko Widodo (Jokowi) akan menjabat Presiden RI menggantikan Presiden SBY yang telah berkuasa selama 10 tahun.

Mantan Walikota Surakarta itu akan menjabat Presiden selama 5 tahun (2014-2019) dengan didampingi Muhammad Jusuf Kalla sebagai wakilnya.

Tentu saja 200 ribu unit Koperasi dan 45 juta UKM diseluruh Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sangat berharap akan kebijakan Presiden Jokowi yang pro koperasi dan para pengusaha kecil dan menengah, bukan pro konglomerat yang bermata sipit serta mayoritas Kristen dan Katolik.

Pasalnya, selama ini sudah terbukti Koperasi dan UKM mampu bertahan dari berbagai terjangan badai krisis ekonomi dan moneter tahun 1997 dan 2008 lalu, sementara para konglomerat pemilik perusahaaan raksasa justru sama gulung tikar bahkan kabur ke negeri leluhurnya karena menanggung hutang segunung kepada rakyat Indonesia.

Memang sejak menjabat Walikota Surakarta (2005-2012) dan Gubernur DKI Jakarta (2012-2014), Jokowi dikenal pro rakyat kecil dengan strategi blusukannya yang sangat populer itu. Maka tidaklah mengherankan jika masyarakat Koperasi dan UKM sangat berharap pada pemerintahan Jokowi- JK nantinya akan mampu mengentaskan kemiskinan yang saat ini berjumlah 28,6 juta jiwa versi BPS tahun 2012 dari 245 juta penduduk Indonesia.

Jika kebijakan Presiden Jokowi nantinya tetap menjadikan Koperasi sebagai tonggak utama ekonomi bagi para pelaku usaha kecil dan menengah bahkan soko guru perekonomian nasional, maka dapat diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia biasa diatas 6 persen pertahun bahkan bisa mendekati satu digit.

Hal itu sudah terbukti di China, dimana pemerintahnya sangat pro usaha kecil dan menegah, sehingga perekonomian China berkembang sangat pesat bahkan pernah mencapai 12 persen pertahun.

AS sebagai kekuatan utama ekonomi dunia sampai khawatir akan dilibas China dalam perdagangan global. Membangun kekuatan ekonomi koperasi bisa dimulai dari pedesaan, apalagi setelah terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bisa bersinergi dengan KUD-KUD yang jumlahnya ribuan dan telah menyebar di 81.000 desa di seluruh Indoensia, sehingga akan memunculkan kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan.

Pasalnya, UU Desa memberikan payung hukum atas BUMDesa sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa. Sebagaimana dimaknai pada pasal 33 UUD 1945, sesungguhnya esensi koperasi adalah sebuah gerakan sosial yang tidak hanya memiliki pemenuhan kesejahteraan rakyat semata, tapi juga bermanfaat untuk memperkuat basis-basis demokrasi partisipatoris rakyat di desa.

Apalagi pada UU Desa juga disebutkan anggraan tiap desa akan dipatok sebesar Rp 1,4 miliar per tahun. Seharusnya minimal 20 persen anggaran itu bisa digunakan untuk memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan koperasi.

Jadi jangan hanya digunakan untuk pembangunan fisik semata apalagi jadi bancakan sehingga sebagian masuk kantong aparat desa. Dengan jumlah anggota koperasi yang mencapai 35 juta orang dan volume usaha sebesar Rp 150 triliun atau 8 persen APBN 2014 yang mencapai Rp 1800 triliun, maka pemerintah Presiden Jokowi nantinya tidak bisa lagi memandang sebelah mata atas kekuatan ekonomi koperasi, apalagi jumlah UKM mencapai 45 juta pengusaha. Jelas kontribusi Koperasi dan UKM dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia sangatlah besar. Bahkan saya berani mengatakan, mustahil pemerintah mampu mengentaskan kemiskinan tanpa peran serta Koperasi dan UKM di Indonesia.

Dengan demikian, masyarakat Koperasi dan UKM sangat berharap Presiden Jokowi nantinya menunjuk anggota Kabinet sebagai Menteri Koperasi dan UKM adalah tokoh yang benar-benar mengerti dan faham betul akan seluk beluk Koperasi dan UKM bahkan selalu mengabdikan hidupnya untuk pengembangan Koperasi dan UKM di Indonesia, sehingga benar-benar professional sebagai Menteri Koperasi dan UKM.

Jangan hanya karena politik transaksional dan politik balas budi, maka tokoh partai yang sama sekali tak faham akan seluk beluk Koperasi dan UKM dipilih untuk memimpin Kementerian Koperasi dan UKM. “Jika sebuah jabatan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”. (Hadist).

*Oleh: Abdul Halim*

Penulis adalah reporter Voa-Islam.Com, pemerhati masalah Koperasi dan UKM.