Takut Kalah di MK, PDIP 'Gerah' dengan Upaya Boikot Pelantikan Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com) - Pelantikan Presiden RI ke tujuh masih beberapa bulan lagi, namun indikasi pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI mendatang nampaknya akan menemui jalan berliku.

PDI Perjuangan bereaksi keras atas adanya pihak-pihak yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai wacana untuk memboikot dan menolak pelantikan Jokowi-JK mencederai demokrasi dan suara rakyat.

"Model kepungan kekuasaan tersebut sudah tidak relevan lagi dalam alam demokrasi sekarang ini," ujar Hasto di Jakarta, Sabtu (2/8/2014).

Dia mengkritik keras pernyataan beberapa pihak termasuk politisi PKS Gamari Sutrisno yang akan memboikot pelantikan Jokowi-JK di MPR/DPR.

Hasto mengingatkan bahwa dalam berpolitik itu semua pihak harus menjunjung tinggi konstitusi. Sebab konstitusi merupakan nyawa dari sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia.

"Jadi kalau ada ancam mengancam hanya karena ambisi kekuasaan, selain mencederai suara rakyat, juga tidak elok dalam tradisi politik yang berkeadaban," tegasnya.

Dia menjelaskan, dalam Pasal; 9 Ayat 2 UUD 1945 mengatur soal tata cara pelantikan presiden dan wakil presiden jika adanya pemboikotan dari DPR dan MPR.

"Tegas mengatakan bahwa jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang (termasuk aksi boikot), maka Presiden dan wapres bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-singguh di hadapan Pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung," terangnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gamari Sutrisno mengatakan KPU boleh saja menyatakan Jokowi - JK sebagai presiden terpilih. Namun, bisa saja koalisi permanen Prabowo - Hatta tak menghendaki pelantikan tersebut.

"Kalau kita hitung koalisi permanen ada 60 persen lebih di parlemen ini. Ketika mereka tidak menyetujui pelantikan dengan cara tidak menghadiri sidang umum MPR, bisa saja. Pansus bisa merekomendasikan itu," kata Gamari seperti dilansir Inilah.com.

Takut Kalah di MK, KPU Mendadak Perintahkan Bongkar Kotak Suara di KPUD

Di tepian lain, indikasi kecurangan Pemilu Presiden tak lagi bisa dibendung. Hal ini disinyalir oleh banyak kalangan yang mengaku keberatan dengan pembongkaran sejumlah kotak suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), apalagi tidak menghadirkan saksi dari masing-masing pasangan dalam prosesnya dan tanpa melalui proses Mahkamah Konstitusi (MK). 

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Prabowo dan Hatta Ingin Membuktikan Hasil Pilpres di MK
• Mengapa Melarang Rakyat Datang ke Jakarta? Jakarta Milik Siapa?
• Gosip Bom: Tas Diduga Bom di Depok Ternyata Hanya Berisi Kaos
• Serangan Roket Israel Gugurkan Keluarga Santri Tahfidz Daarul Quran di Gaza
• Menag Sebut ISIS Bertentangan Dengan Pancasila; Pengalihan Isu atau Ingin Kembali ke Era Orde Baru?
• Berita Hamas Minta Bantuan Hizbullah Lebanon Ternyata Hoax Belaka
• Progress 98 Sambangi MetroTv Bawa Miras & Pisau Cukur Untuk Surya Paloh
• Musdah Mulia Timses Jokowi Ternyata Kakak Ipar Ketua MK Hamdan Zoelva