JAKARTA (voa-islam.com) - Di kampung-kampung dikalangan anak-anak dan para remaja, sekarang populer, lagu Jokowi 'Salam dua jari'. Tetapi, lagu 'kebangsaan' Jokowi itu, liriknya diplesetkan.

Anak-anak dan para remaja memplesetkan,  'Salam dua jari.. Jangan lupa pilih Jokowi', sekarang diplesetkan dengan, 'Salam Dua Jari .. Jangan mau pilih Jokowi. Salam dua jari .. Jangan mau pilih Jokowi .. Ojoo kuwi .. (jangan itu)

Memang, rakyat semakin jenuh dan muak melihat cara-cara kampanye para pendukung Jokowi-JK yang membabi-buta, tanpa sedikitpun memiliki rasa malu alias 'rai gedek' (muka tembok). Membodohi rakyat dengan cara memutar-balikan fakta. Mencari-cari segala kekurangan dan kelemahan Prabowo, sebaliknya menjunjung tinggi-tinggi Jokowi, seperti Metro TV.

Tetapi, sesudah tiga kali debat capers, dan terakhir debat cawapres antara Hatta Rajasa-JK, sangat nampak dan faktual kemampuan Jokowi, tidak memiliki kemampuan memimpin dan menjadi presiden. Kemampuan Jokowi sesudah diuji tiga debat dalam capres, kelasnya Jokowi itu, hanyalah sebagai kelas 'lurah', bukan walikota, gubernur, apalagi menjadi presiden. Itu bukan kapasitas Jokowi.

Sementara itu, JK sudah terlalu tua, dan nampak letih, dan sudah pernah menjadi wakil presiden. JK sudah 'sepuh', dan bau tanah, seharusnya lebih banyak bertaubat, taubatan nasuha menghadapi kematian, bukan ikut berlaga menjadi calon wakil presiden.

Karena, jabatan wakil presiden sudah pernah dia nikmati. JK sudah harus meninggalkan nafsu ambisinya terhadap kehidupan dunia. Dalam debat cawapres Minggu malam lalu, justru JK nampak didekte oleh Hatta Rajasa, dan JK sudah banyak lupa, dan mengulang masa lalu.

Sekarang sangat logis, jika tingkat keterpilihan calon presiden Jokowi terus melorot. Mendekati hari H pelaksanaan Pemilu Presiden 9 Juli mendatang, pamor Joko malah kian redup. Siapa kambing hitamnya?

Jika mundur ke belakang, pengusungan Joko Widodo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan karena tingkat keterpilihannya yang melesat tinggi, melebihi tokoh politik lainnya. Tetapi, mata rakyat ditipu dengan hasil-hasil polling dan survei palsu yang dibuat media-media bayaran, dan para begundal 'Asing dan A Seng', yang sengaja menggelembungkan Jokowi.

Seperti riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 26-29 Maret 2014 lalu, elektabilitas Jokowi berada di angka 51,8 persen. Angka ini melampaui Prabowo Subianto yang masih berada di angka 22,5 persen.

Gelembung balon 'Jokowi' ini banyak yang ngiler, berlomba-lomba mendukung Jokowi, dan bahkan mengeluarkan puluhan triliun mendukung Jokowi. Bahkan, menurut pendiri PDIP Sabam Sirait, mengatakan bahwa JK menggelontorkan dana Rp 10 triliun, guna membayar 'ongkos' sebagai cawapres' Jokowi.

Namun tiga bulan berselang, pamor Jokowi yang telah berpasangan dengan Jusuf Kalla, secara konsisten justru jeblok. Namun sebaliknya, Prabowo Subianto yang telah berpasangan dengan Hatta Rajasa secara konsisten meningkat.

Setidaknya survei Indo Barometer yang dilakukan pada 16-22 Juni 2014 mengungkapkan elektabilitas Prabowo-Hatta 42,6 persen dan Jokowi-JK 46,0 persen. Margin antar keduanya kian tipis, di kisaran 3,5 persen.

Kondisi ini tidak dapat diterima sepenuhnya oleh Tim Kampanye Nasional Joko-Kalla yang juga politisi PDI Perjuangan Achmad Basarah. Ia mengaku tidak percaya dengan hasil riset sejumlah survei tersebut. Melalui media MetroTV, terus digebuki Prabowo dengan berbagai isu miring, dan menampilkan tokoh-tokoh 'palsu', seperti Adian Napitupul menghajar Prabowo dengan penuh penghinaan. Dari soal  HAM sampai soal istri Prabowo.

Selanjutnya, mereka membuat alasan, hasil riset tidak berbanding lurus dengan antusiasme masyarakat kepada Jokowi saat kampanye. "Rasanya aneh kalau elektabilitas Jokowi disebut tidak pernah mengalami peningkatan," sesal Basarah dalam siaran pers yang diterima, akhir pekan kemarin.

Lebih lanjut Basarah menuding ada upaya skenario kecurangan Pemilu Presiden mulai rekayasa pembentukan opini dengan memanfaatkan lembaga-lembaga survei. Tujuannya, menurut mantan aktivis GMNI ini, untuk menaikkan elektabilitas Prabowo-Hatta dan menurunkan elektabilitas Jokowi-JK.

Basarah menuding, proses pemilu legislatif 9  April 2014 lalu terdapat praktik kecurangan dalam pelaksanaannya seperti pencoblosan, penghitungan hingga rekapitulasi yang melibatkan oknum penyelenggara pemilu. "Sebagian besar masih bertugas kembali dalam Pemilu Presiden ini," ungkap Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan.

Pernyataan politisi PDI Perjuangan ini tentu patut diperdebatkan. Menuding lembaga riset politik sebagai upaya perekayasaan opini yang berujung pada rekayasa pemilu presiden tentu sebagai upaya kambing hitam atas kondisi terkini terhadap elektabilitas Jokowi-Kalla. Padahal, turunnya elektabilitas kandidat presiden tentu banyak faktor.

Salah satu hal yang paling banyak mendapat kritik ihwal tidak berjalannya mesin politik partai pendukung di koalisi Jokowi-Kalla. Koalisi Jokowi-JK dalam kenyataannya lebih memaksimalkan peran para relawan ketimbang mesin partai politik yang memiliki jaringan hingga struktur bawah.

Berbeda dengan koalisi Prabowo-Hatta, di koalisi ini mesin partai telah hidup. Hal itu pula ditegaskan dalam riset Indo Barometer yang mengungkapkan partai politik pendukung pasangan ini telah berjalan. "Mesin koalisi Prabowo-Hatta mulai bangkit," tegas Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari. 

Hasil manipulasi dan pembodohan yang sengaja mengangkat tinggi Jokowi itu, sekarang sudah mendapatkan hasilnya. Di mana ketika Jokowi-JK diuji oleh publik, termasuk debat capres dan cawapres, menjadi jelas dan faktual, Jokowi-JK, tidak layak memimpin negeri ini.

Maka, lagukan bersama-sama setiap hari menjelang 9 Juli, 'Salam dua jari .. Jangan mau pilih Jokowi'. Cukup pembodohan Metro TV, Kompas, Tempo, mereka tidak berguna lagi, mereka sudah tidak lagi dapat membodohi dan memanipulasi rakyat dengan kebohongan. (jj/dbs/voa-islam.com)