APEC 2013 (2): APEC & Utang Indonesia dari Rezim Soeharto Sampai SBY

Jakarta (voa-islam.com) Di zaman Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto, selalu dinyatakan anggaran, "berimbang". Tidak pernah Soeharto yang berkuasa selama tiga puluh tahun lebih, menyatakan anggaran mengalami defisit. Tetapi, sejatinya Jenderal Soeharto itu hanya pandai menipu rakyat.

Sepanjang pemerintahan di zaman Soeharto anggaran negara terus mengalami defisit. Antara sektor penerimaan dengan pengeluaran tidak pernah berimbang.

Defisit anggaran itulah yang terus ditutup dengan utang. Utang dari negara donor, termasuk IMF (International Monotary Fund), dan World Bank, yang semua itu dibawah kendali Yahudi. Karena, faktnya yang menjadi direktur IMF dan World Bank, tak pernah dipegang tokoh yang bukan Yahudi. Jadi Soeharto itu hanya lah "pion" yang netek Yahudi.

Soeharto lengser meninggalkan utang sebesar $ 150 miliar dollar. Ditambah Soeharto mengucurkan BLBI bagi konglomerat yang sebagian besar Cina, besarnya BLBI Rp 650 triliun. Sedangkan pemerintah harus memasukkan bunga BLBI ke dalam APBN sampai tahun 2030.

Rakyat harus dibebani bunga BLBI terus-menerus, sementara yang menikmati BLBI konglomerat cina. Enaknya, di zaman Megawati menjadi presiden, utang-utang para konglomerat itu diputihkan. Mereka para konglomerat hitam itu, menikmati hidupnya di Singapura, sampai sekarang.

Sekarang jumlah utang Indonesia periode 2007-2011 terus naik, dari Rp 1.385,55 triliun menjadi Rp 1.804,37 triliun. Kemudian, Desember 2012, utang Republik Indonesia mencapai Rp 1,850 triliun.

Bagaimana Indonesia bisa membayar utang dan bunganya? Sementara itu, rakyat yang sekarang sudah terseok-seok terus dibebani berbagai pajak yang mencekik. Semuanya digunakan membayar utang. Para pejabat yang terlibat dalam pengelolaan negara mereka tidak becus, dan hanya membuat rakyat sengsara.

Menurut BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merilis laporan, bahwa pemerintah belum mampu mengelola utang dengan efektif. Kerja pemerintah yang buruk karena sederet faktor, diantara korupsi dan berokrasi yang tidak efisien alias amboradul. Karena banyak korupsi yang sekarang berlangsung secara sistemik. Utang hanyalah untuk kepentingan para pejabat yang korup. Sementara rakyat harus menanggung beban utang.

Sekalipun para pengamat ekonomi mengatakan jumlah utang Indonesia yang sudah mencapai 60 persen dari PDB, tetap masih dinilai aman. Belum mencapai 100 persen dari PDB. Tetapi, jumlah utang yang sudah mencapai 60 persen dari PDB itu, sudah merupakan lampu merah.

Indonesia yang selalu diagungkan dengan pertumbuhan ekonominya yang stabil diatas rata-rata 6 persen, kenyataan pertumbuhan ekonomi itu, hanya diakibatkan faktor konsumsi yang terus meningkat termasuk import barang-barang mewah, yang sekarang ini menyumbang inflasi tertinggi.

Kenyataannya, eksport Indonesia juga negatif, karena Indonesia tak mampu menghasilkan produk manufuktur yang bisa dijual keluar negeri. jadi kalau sekarang ini Indonesia masuk APEC, akhirnya Indonesia hanya akan menjadi negara jajajahan.

Di tengah-tengah liberalisasi perdagangan dan investasi yang terus berlangsung, sementara Indonesia sangat lemah di bidang perdagangan luar negeri. Maka, Indonesia akan terus tergerus oleh kekuatan ekonomi global, tanpa Indonesia mampu melawan kekuatan baru yang tumbuh di kawasan Asia-Pasipic.

Sumber daya alam Indonesia habis dikuras melalui investasi yang sekarang terus masuk ke berbagai proyek di Indonesia. Termasuk investasi dari Cina. Dengan kondisis ekonomi Indonesia 80 persen dikangkangi alias dikuasai oleh konglomerat Cina, maka bangsa Indonesia, khususnya kaum pribumi, hanya akan menjadi kuli dan budak Cina.

Di bidang mineral khususnya minyak dan gas serta mineral lainnya, tetap Amerika dan Cina yang menjadi dominan.

Pertemuan antara Obama dan SBY, di Forum APEC, menurut berbagai sumber dipastikan akan ditandatanganinya perpanjangan kontrak karya (KK) PT Freeport, selama 40 tahun mendatang. Sungguh sangat dramatis. Ini merupakan suguhan terakhir dari SBY kepada "tuan" Obama.

Itulah nasib bangsa Indonesia ditengah-tengah dinimaka global, dan ketidak mampuan pemerintah mengelola negara, dan sekarang berada di bawah ketiak dan pengaruh Cina yang terus melakukan ekspansi ekonomi di kawasan Asia Pasific, dan mendapatkan dukungan para konglomerat Cina di Indonesia.

Dibagian lain, Ketua BPK Hadi Purnomo, melaporkan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPR kemarin, di mana terjadi penyimpangan 2.854 kasus penyimpangan yang terjadi di instansi pusat dan daerah. Nilai kerugian negara mencapai Rp 46,24 triliun.

Penyimpangan yang terjadi ini menjadi sumber korupsi yang terus berkembang biak secara massif. Inilah yang mengakibatkan Indonesia perlahan-lahan akan menuju : "failed state" (negara gagal). mh/af.