Kemudian SBY menegaskan, “Saya minta ada desk yang bekerja 24 jam untuk memastikan bahwa semua kebijakan bisa dijalankan. Saya juga ingin interaksi antara dunia usaha dan pemerintah dijalankan. Jangan lupa para gubernur juga tolong diberitahu, dilibatkan, dengan demikian semua bekerja sama,” papar Presidene saat memberikan pengantar dalam rapat terbatas finalisasi paket kebijakan, Jumat (23/8).

Ia menekankan kepada para menteri agar kebijakan yang akan diambil tidak boleh terhambat. Karena itu, ia meminta agar jajarannya memberikan penjelasan kepada dirjen dan sekjen serta birokrasi di kementerian/lembaganya masing-masing. Dengan begitu diharapkan ada pemahaman terhadap kondisi ekonomi di tanah air, sehingga langkah dan tindakan yang diambil benar-benar tepat dan cepat.

Dijelaskan SBY secara singkat, kebijakan dan langkah yang diambil harus bisa mengatasi defisit neraca berjalan dan stabilisasi nilai tukar rupiah serta IHSG. Selain itu juga menjaga petumbuhan ekonomi utamanya melalui percepatan dan realisasi di investasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Terakhir, pemerintah menginginkan agar sektor riil terjaga dan bisa mencegah gelombang PHK. “Tentu masih ada lagi langkah-langkah yang intinya jangka dekat dan jangka menengah harus bisa kita rasakan,” katanya.

Justeru di akhir pemerintahan SBY yang selalu didengungkan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang sangat fantastis, di atas rata-rata 6-7 persen, tetapi kenyataannya ekonomi menghadapi penyakit kronis dari dalam, salah diantaranya inflasi. Belum lagi serangan yang maha dahsyat yaitu korupsi, di mana para partai-partai politik butuh dana menjelang pemilu. msh/dsb