Banyak Kasus Pelanggaran HAM Pada Umat Islam Tak Jelas Penyelesaiannya

SOLO (voa-islam.com) – Ustadz Fahmi Suwaidi SH mengatakan jika dosa para pemimpin pemerintahan di Indonesia terhadap umat Islam di Indonesia sejak era proklamasi tahun 1945 hingga sekarang ini, era reformasi sudah tak terhitung lagi jumlahnya.

Bahkan, peristiwa demi peristiwa diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap kaum muslimin Indonesia ibarat sebuah benang yang sedang dipakai untuk menjahit. Artinya, kedzoliman pemerintah dari sebuah pelanggaran HAM tersebut saling berkaitan dan tidak kunjung usai.

Contoh peristiwa pelanggaran HAM yang paling terasa, kata jurnalis di salah satu media massa ini, bisa dilihat saat kasus Tanjung Priok tahun 1984, kasus Lampung tahun 1991 dan saat sekarang ini yakni kasus penembakan diluar proses pengadilan oleh Densus 88 terhadap para aktivis Islam yang baru dituduh sebagai teroris.

...Ada pula peristiwa (pelanggaran HAM –red) Lampung pada tahun 91 yang saat itu memakan korban jiwa yang tidak sedikit, puluhan bahkan ratusan orang...

“Ada pula peristiwa (pelanggaran HAM –red) Lampung pada tahun 91 yang saat itu memakan korban jiwa yang tidak sedikit, puluhan bahkan ratusan orang," katanya saat menjadi pemateri dalam talk show “Membongkar Diskriminasi HAM Terhadap Umat Islam” di masjid Baitul Makmur Solo Baru, Sukoharjo pada Ahad (23/6/2013).

"Waktu (kasus pelanggaran HAM Lampung -red) itu sekelompok kaum muslimin yang ingin mencoba membangun perkampungan muslim, kemudian mereka dicurigai oleh aparat setempat, dan kemudian mereka mendapat tindakan represif (dari aparat -red),” imbuhnya.

Menurut pria yang juga sebagai penulis buku aktif ini, sejumlah peristiwa pelanggaran HAM tersebut tidak bisa dipisahkan dari rentetan insiden yang terjadi sebelumnya. Tindakan represif aparat yang tergolong sebagai pelanggaran HAM berat itu karena HAM memang tidak memihak dan berlaku pada umat Islam.

...Banyak sekali kasus pelanggaran HAM di negeri ini detailnya tidak jelas. Jumlah korban berapa, korbannya siapa saja, dan lebih tidak jelas lagi adalah pertanggungjawabannya...

Ia menambahkan, banyaknya kasus pelanggaran HAM berat terhadap umat Islam tersebut juga tidak mendapat perhatian dan penanganan serius dari pemerintah. Kronologi, jumlah korban, siapa saja pelakunya juga tidak segera di usut pihak berwenang jika yang jatuh korban dari pihak umat Islam.

Jika ada yang jatuh korban dalam sebuah insiden pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Papua misalnya, aparat dan negara begitu sigap mengungkap dan menyelesaikannya. Namun jika yang menjadi korban adalah kaum muslimin, maka penyelesaiaan dan pertanggungjawabannya tak jelas sama sekali.

“Banyak sekali kasus pelanggaran HAM di negeri ini detailnya tidak jelas. Jumlah korban berapa, korbannya siapa saja, dan lebih tidak jelas lagi adalah pertanggungjawabannya,” tegasnya. [Khalid Khalifah]