Mengapa Anis Matta Melawan Taufiq Ruki?

Jakarta (voa-islam.com) Jubir KPK Johan Budi, mengatakan KPK tidak perduli tentang audit BPK diintervensi atau tidak. KPK akan terus menjalankan fungsinya melakukan penyidikan setiap adanya penyalah gunaan dan korupsi di manapun. Termasuk kasus Hambalang, yang konon akan menyeret Menpora Andi Malarangeng.

Namun, yang aneh bin ajaib, mengapa Sekjen PKS dan yang menjabat Wakil Ketua DPR Anis Matta, bernada tidak suka terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh Tuafiq Ruki, yang membeberkan adanya intervensi terhadap audit investigasi yang dilakukan oleh BPK. Adakah Anis ingin melindungi Andi Mallarangeng?

Sementara itu, selaku Wakil Ketua DPR Anis Matta menilai, pengakuan anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Taufiqurrachman Ruki bisa saja dipolitisasi banyak pihak. Menurutnya, benar tidaknya ada intervensi dalam laporan audit itu belum diketahui kejelasannya. Sebab, BPK belum selesai melakukan audit dan belum dikirimkan kepada DPR.

"Saya kira yang jelas bahwa tindakan dari BPK ini jelas melahirkan dampak politisasi terhadap masalah ini. Karena jika seperti ini, saya merasa ada kesan politisasi, baik dari dalam BPK maupun dari luar terhadap masalah ini," ujar Anis, Selasa (23/10/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Anis mengakui, tindakan yang diambil Ruki sangat tidak lazim karena mengaku ada intervensi dalam audit BPK. Namun, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini enggan mengomentari lebih lanjut soal dugaan tersebut.

"Saya kira proses ini masih berjalan. Kami biarkan dulu proses ini berjalan sambil Komisi X yang terkait memantau persoalan ini. Saya lebih suka menyerahkan permasalahan ini ke Komisi X untuk mereka tangani," kata Anis.

Ia sendiri belum melihat hasil audit BPK itu secara langsung.

Sebelumnya, anggota BPK Taufiequrachman Ruki menilai,laporan audit investigasi BPK telah diintervensi. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat.

"Karena tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut, saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya. Kalau tetap tidak ada nama Menpora dan perusahaan-perusahaan itu, saya tidak akan tanda tangan laporan tersebut," kata mantan Ketua KPK, Kamis (18/10/2012) di Jakarta.

Perusahaan-perusahaan yang menurut Taufiequrachman terlibat dalam proyek Hambalang antara lain PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Di PT Dutasari Citralaras, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah menjadi komisaris.

Dalam kasus ini, KPK tengah melakukan pengembangan. KPK baru menetapkan seorang tersangka, yakni Deddy Kusnidar selaku Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora yang di dalam proyek Hambalang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Deddy diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain. Namun, Deddy mengaku tidak pernah dijanjikan, apalagi menikmati uang dari proyek Hambalang.

Sebelumnya, nama Andi Mallarangeng kembali disebut Deddy Kusdinar. Deddy mengaku tidak ingin dikorbankan sendirian dalam kasus ini. Selaku PPK, menurutnya, ia bertanggung jawab kepada atasannya di Kemenpora dan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Deddy mengatakan, dia hanya melakukan instruksi atasan melalui Sekretaris Menpora Wafid Muharam. Wafid juga merupakan perpanjangan tangan Menpora.

Mengapa Sekjen PKS Anis Matta, malah ingin bertabrakan dengan Ruki, yang sebenarnya dia mengetahui duduk persoalan dibandingkan dengan Anis, yang nampaknya ingin membela Andi? hh/ilh

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Aa Gym: Rokok itu Hanya untuk Orang yang Buta Huruf
• Tim Jihandak Brimob Polda Sulteng Ledakkan Sayur Kangkung
• Sekte Murji'ah Anggap Berhukum Selain Hukum Allah Hanya Maksiat Biasa
• Panitia Seminar BNPT Ternyata Suka Gelembungkan Dana
• Bom Kembali Hantam Pos Polisi di Pertigaan Desa Ratolene - Tonipa Poso
• Tuntaskan Pembangunan RS di Jalur Gaza, Mer-C Berangkatkan 27 Relawan
• Bisa Disalahgunakan Penguasa, Rame-rame Tolak RUU Keamanan Nasional
• DPR Tetapkan 13 Komisioner Komnas HAM, Aktivis Gay Itu Gagal Seleksi