Jakarta (voa-islam.com) Sikap Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Marty Natalegawa mengajak negara-negara Timur Tengah untuk memboikot produk Israel di Markas PBB.

Ini pertama seorang pejabat Indonesia yang memiliki posisi sebagai orang kedua, secara terang-terangan menyerukan boikot terhadap produk Israel.

Dibagian lain, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin meminta wacana tersebut harus ditindaklanjuti serius dan jangan hanya dijadikan ajang pencitraan pemerintah saja.

“Apa yang disampaikan Pak Marty jangan hanya sebagai pencitraan semata. Harus benar-benar ditindaklanjuti dengan serius. Karena selama ini wacana ini hanya pencitraan saja,” tutur TB Hasanuddin, Sabtu (29/9).

TB Hasanuddin mengatakan bahwa pemerintah harus menunjukkan ketulusannya untuk mewujudkan wacana ini. “Harus ada ketulusan dalam mewacanakan ini. Tunjukkan kepada dunia, khususnya Indonesia,” lanjutnya.

Menurutnya, hal nyata yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan daftar produk-produk Israel apa saja yang diboikot. Hal ini supaya masyarakat mengerti tentang produk apa yang diboikot. “Masyarakat harus tahu. Kita tahu diblokir, tapi nggak tahu apa saja yang akan diblokir,” kata TB Hasanuddin. 

Politisi PDIP ini mengungkapkan wacana ini masih bertolak belakang dengan TNI RI yang saat ini masih membeli alutsista dari Israel. Hal itu dinilai TB Hasanuddin sebagai suatu yang hanya jadi ajang pencitraan saja.

Indonesia mendukung penuh permintaan Palestina agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) membuat resolusi untuk mengakhiri jalan buntu perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina.

“Dengan cara membuat daftar barang-barang dari Israel, kemudian sampaikan kepada publik termasuk kepada TNI. Karena ternyata TNI secara diam-diam membeli pesawat tanpa awak dari Israel,” ungkapnya.

Sementara itu, Menlu Indonesia, Martinatalegawa, menyatakan sikapnya dnegan tegas mendukung perjuangan rakkyat Palestina di forum PBB. "Kita dukung seratus persen.

Karena jelas, di satu pihak berbagai masalah internasional lainnya dipedulikan, ditekuni oleh Dewan Keamanan sementara masalah Palestina yang puluhan tahun di PBB tidak menunjukkan kemajuan sama sekali," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Markas Besar PBB, New York, Kamis.

"Jelas bahwa Dewan Keamanan PBB harus terlihat mampu memikul tanggung jawabnya sesuai dengan mandat PBB," tambah Marty ketika ditemui usai melakukan pertemuan dengan para menteri luar negeri ASEAN di sela-sela pelaksanaan Sidang Majelis Umum PBB.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas ketika menyampaikan pidato pada sidang ke-67 Majelis Umum PBB, Kamis, meminta Dewan Keamanan untuk segera mengeluarkan resolusi yang akan menjadi dasar bagi Israel dan Palestina untuk meneruskan perundingan perdamaian.

Perundingan damai antara Israel dan Palestina mengalami jalan buntu karena Israel terus melakukan pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki sehingga Palestina menarik diri dari proses perundingan.

Menlu Marty melihat adanya rasa ketidakadilan yang semakin kuat dalam isu Palestina di tengah banyaknya perubahan di negara-negara kunci di kawasan Timur Tengah.

"Masalah Palestina kesannya semakin tersampingkan. Padahal masalah ini sudah sudah berpuluh tahun. Bahkan sekarang sudah banyak negara baru yang merdeka, menjadi anggota PBB, yang kalau istilahnya itu baru kemarin dulu "antre", sudah langsung menjadi negara," kritiknya.

Marty menekankan bahwa posisi Indonesia terhadap masalah Israel-Palestina tetap tidak bisa ditawar, yaitu penyelesaian dua negara yang berarti Palestina menjadi sebuah negara merdeka dan dapat hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

"Tapi sekarang masalahnya di lapangan kondisinya tidak kondusif. Kita lihat Israel terus menerus melakukan tindakan sepihak yang membuat mustahil adanya kemajuan dalam perundingan dengan Palestina," kata Marty. "Yang paling bertanggung jawab atas kegagalan proses perundingan jelas -terang benderang-adalah Israel," tegasnya.

Dibagian lain, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengecam pendudukan Israel di wilayah Palestina, yang disebutnya sebagai "bencana besar" dan telah mematikan harapan bagi penyelesaian dua-negara dalam konflik Palestina-Israel.

"Berbagai perkembangan dalam setahun terakhir ini membenarkan apa yang telah kami secara terus menerus mintakan perhatian dan peringatkan: bahaya bencana besar pendudukan Israel di negara kami, Palestina," ujarnya.

Dalam pidatonya hari Kamis, Abbas juga mengungkapkan pihaknya akan berupaya mendapatkan peningkatan status Palestina di PBB.

Palestina tahun lalu mengajukan status sebagai anggota penuh PBB, namun upaya itu gagal karena terhadang di tingkat Dewan Keamanan PBB oleh Amerika Serikat, anggota DK-PBB yang memiliki hak veto dan merupakan sekutu kuat Israel. af/ant