Umat Budha Ketar-Ketir, Minta MUI Tenangkan Umat Islam Indonesia

JAKARTA (VoA-Islam) – Di media online, terlihat para biksu berunjuk rasa sambil membawa spanduk dan poster “Bengali Terorist State’s Enemies”, “Muslim Rohingya No”. Aksi ini sama saja menabuh genderang perang terhadap kaum muslimin dimanapun berada. Tak terkecuali di Indonesia.

Untuk menghindari konflik antara umat Islam versus umat Budha, wakil umat Buddha Indonesia (Walubi) bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemarin, Senin (6/8/2012) di gedung DPR, Jakarta. Walubi mulai ketar-ketir, hingga meminta permasalahan warga Rohingya di Myanmar tidak mengganggu persatuan dan kesatuan antarumat di tanah air.

Dengan propagandanya, para pimpinan Walubi serta merta menyebut bahwa kasus Rohingya sebenarnya bukan konflik antaragama. Melainkan, murni permasalahan antaretnis yang terakumulasi dari permasalahan sosial dan kriminal yang berlarut-larut.

Ketua Bidang Kerukunan Antarumat Beragama MUI Slamet Effendy Yusuf di gedung DPR kemarin (6/8) juga meminta seluruh anak bangsa, umat Islam dan Buddha, di Indonesia tetap menjaga kerukunan antarumat beragama dan kesatuan bangsa. “Persoalan warga Rohingya itu jangan dipersempit menjadi persoalan antarumat Islam dan Buddha. Nggak ada urusannya itu," katanya.

Slamet yang juga ketua PB NU itu datang bersama Wakil Ketua Widya Sabha Walubi Suhadi Sendjaja. "Kami datang bersama untuk menunjukkan bahwa masing-masing umat di Indonesia tetap rukun," ungkapnya.

Saat ditanya apakah gejala ketegangan sosial karena persoalan Rohingya itu sudah berimbas ke Indonesia, Slamet memastikan belum terjadi. Tapi, langkah antisipasi tetap harus diambil. "Gejala ke arah itu tidak ada. Kami menyerukan begini, kami melihat ada kelompok masyarakat tertentu yang bisa salah paham atau kadang punya paham yang salah. Jangan sampailah," ujarnya lantas tersenyum.

MUI dan Walubi, lanjut dia, mengimbau pemerintah militer Myanmar untuk tidak meneruskan langkah-langkah kekerasan terhadap etnis minoritas Rohingya. "Kami ingin ada proses penyelesaian yang lebih baik dan damai," ujar Slamet.

MUI dan Walubi juga mengapresiasi langkah Presiden SBY yang sudah berkirim surat kepada presiden Myanmar. Meski begitu, imbuh Slamet, seharusnya ada upaya diplomasi yang lebih konkret dari pemerintah Indonesia. "Sampai ada langkah nyata dari pemerintah Myanmar untuk tidak melanjutkan apa yang tengah terjadi," tegasnya.

Suhadi Sendjaja dari Walubi merasa lega atas adanya kebersamaan antara MUI dan Walubi. "Kebersamaan ini penting dalam menghadapi permasalahan yang bisa menimbulkan kesalahpahaman," katanya. Dia menegaskan, terjaganya kerukunan antarumat beragama memegang peran yang sangat strategis bagi kesuksesan pembangunan bangsa ke depan.

Umat Budha Gemetar

Pembantaian etnis Rohingya tampaknya sudah merambah menjadi konflik dalam negeri (Indonesia). Hal ini terbukti dengan adanya pernyataan Tim Pengacara Muslim (TPM) Aceh yang meminta Pemerintah Aceh untuk menutup sementara Vihara Budha di Banda Aceh, sampai umat Budha di Myanmar memberikan kedamaian dan jaminan hak asasi bagi Muslim Rohingya di Myanmar.

“Penutupan Vihara Budha ini perlu dilakukan untuk memberikan tekanan kepada umat Budha di Aceh dan Indonesia agar mereka ikut mendesak para bhiksu di Myanmar untuk melindungi warga muslim di sana,” kata Ketua TPM Aceh, Safaruddin SH, kepada Serambinews.com, di Banda Aceh, Senin (30/7/2012) seperti dilansir dari situs www.atjehcyber.net .

Terkait hal ini, Yuswar yang menjabat Ketua Yayasan Vihara Dharma Bhakti dan Ketua Dewan Pengawas Yayasan Buddha Banda Aceh menyatakan, pihaknya akan segera menyurati pimpinan Walubi di Indonesia, untuk menyatakan penyesalan mendalam terhadap tragedi kemanusiaan di Myanmar.

Kekawatiran bagi umat Budha tampak sudah muncul , hal ini terbukti Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HikmaBudhi) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan kekhawatirannya bahwa tindakan kekerasan kepada komunitas beragama Muslim, Rohingya, di Myanmar akan menimbulkan sentimen agama di Indonesia.

Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan meskipun tindakan pemerintah Myanmar kepada suku Rohingya tidak berkaitan dengan masalah agama, tetapi ia khawatir tindakan tersebut akan berimbas pada hubungan yang tidak baik antara kelompok muslim dan Budha di Indonesia.

“Kami tidak berharap responnya menjadi liar di sini, komunitas Budha yang minoritas menjadi bulan-bulanan. Kami berharap pemerintah tidak lambat tapi segera mengambil inisiatif untuk merespon secara kenegaraan lewat mekanisme ASEAN atau lewat mekanisme bilateral diplomatis ke Myanmar,” tambah Haris. (Desastian)