Nggak Ada Untungnya, FPI Akan Cabut Berkas dari Kemendagri

JAKARTA (VoA-Islam) – Informasi baru diungkapkan dari Ketua Umum DPP FPI Habib Rizieq Syihab, yang kabarnya akan melakukan Musyawarah Besar, sebuah pertemuan khusus dengan para pimpinan FPI di sejumlah daerah untuk  mempertimbangkan penarikan berkas FPI di Kemendagri.

“Kita tidak mau lagi terdaftar di Kemendagri. Kita tidak mau lagi Kemendagri menjadi payung FPI.Hal itu sudah saya sampaikan langsung ke Mendagri beberapa waktu lalu di Kantor Kemendagri. Jika berkas FPI ditarik dari Kemendagri, maka hubungan kita sampai di sini. Godbye,” kata Habib saat menerima Ketua Fahmi Tamami H. Rhoma Irama.

Jika berkas FPI ditarik dari Kemendagri, maka Mendagri Gemawan Fauzi tidak bisa menegur, membubarkan, dan membekukan FPI, karena FPI sudah tak lagi terdaftar.  “FPI akan menjadi organisasi yang tidak terdaftar. Perlu diketahui, banyak ormas yang tidak terdaftar, ribuan jumlahnya di Indonesia. Dan hampir semua LSM tidak terdaftar, bahkan LBH dan Kontras pun sampai saat ini tidak terdaftar di Kemendagri,” kata Habib.

Dikatakan Habib, FPI sebetulnya sudah patuh hukum, sudah mendaftarkan diri, bahkan memberi laporan semua kegiatan FPI secara tertulis. Tapi jika FPI diperlakukan seperti ini, ia tidak terima. “Kalau Kemendagri sudah seperti ini, maka Mendagri sudah menjadi alat politik untuk memukul FPI,” tukas Habib kecewa berat.

Sampai hari ini, Habib belum mendapat data dari Kemendagri, ormas mana yang sudah diberi teguran resmi, nyatanya sampai saat ini belum ada. Sebagai contoh, oknum warga NU yang membakar pesantren Syiah di Jawa Timur , bahkan serangan oknum warga NU terhadap pesantren Wahabi, kenapa tidak ada teguran Mendagri ke NU. Begitu juga, GP Anshor yang pernah membubarkan pertemuan DPR RI di Banyuwangi, meski yang dituduh FPI, tidak pernah ditegur oleh Mendagri. “Jadi, kalau ada warga NU yang  berbuat kekerasan nggak apa-apa, gitu??” kata Habib merasa diperlakukan tidak adil.

“Atau jika ada underbouw partai yang membakar kantor bupati, DPRD, KPU, kantor polisi, kenapa tidak ada teguran dari Kemendagri. Atau FBR yang ribut dengan Pemuda Pancasila berkali-kali, juga tidak pernah mendapat teguran dari Mendagri. Seharusnya, Mendagri sebagai orangtua bersikap bijak dan adil,”ungkap Habib.

Habib mengingatkan, jangan kaget bila DPP FPI akan mengundang Ketua-ketua DPD, untuk membahas penarikan berkas FPI dari Kemendagri. Langkah ini dilakukan sebagai pukulan bagi Kemendagri.

“Kita sudah tidak percaya lagi dengan Mendagri yang telah mengeluarkan teguran kedua untuk FPI. Suatu saat, FPI tidak mau lagi dibawah Kemendagti, juga tidak mau lagi berhubungan dalam bentuk apapun  Bagi FPI,dicaci dan dikepung di Palangkaraya bukan pukulan, itu bagian dari perang, kecil. Tapi jika Kemendagri mengeluarkan teguran, ini pukulan bagi FPI. Yang pasti, teguran Mendagri tersebut justru menguntungkan musuh-musuh FPI. Sebetulnya, Mendagri ini ada di pihak mana?” ujar Habib.

Habib memastikan akan menarik berkas FPI di Kemendagri dalam waktu dekat. Baginya, tidak ada untungnya bagi FPI. Secara internal, landasan hukum FPI cukup dibawah UUD 45 Pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul. “Kita harus melakukan perlawanan. Kemendagri sudah dipengaruhi kelompok liberal dan dijadikan alat untuk memukul FPI. Mendagri telah menggunakan otot kekuasaan untuk memukul kita,” tandas Habib.

Yenny Wahid Gerakkan GP Anshor

Habib juga menginformasikan, adanya aksi penolak FPI di Balikpapan yang dilakukan Banser GP Anshor dibawah pengaruh Yenny Wahid, putri mendiang Gus Dur yang berpikiran liberal itu. Pengaruh Yenny Wahid itu bukan kali pertama, tapi kesekian kalinya. Di Jember dan Jombang, Yenny Wahid  juga mengkoordinir Banser untuk menolak FPI.  Yang pasti, itu bukan murni keinginan masyarakat setempat.

Harus diakui, masih ada dendam dalam diri Yenny Wahid terhadap FPI. Mengingat mendiang ayahnya Gus Dur adalah musuh bebuyutan FPI. Kita harus waspada, siapa kawan mana lawan, pasang mata yang jeli. “Tapi, pembina GP Anshor di Jakarta menyatakan tidak setuju FPI dibubarkan,” kata  Habib senang. Desastian  

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Mandi Kembang Mobil Esemka: Menyambut Prestasi dengan Kemusyrikan
• Duh, Gaji Guru Rp 100 Ribu Sebulan, Rp 100 Miliar Mengalir ke Rekening Menteri
• Yusril: SBY Wajib Diperiksa dalam Kasus Korupsi Nazaruddin
• HTI: Singkirkan Pola Pikir Orba yang Paksakan Pancasila Sebagai Asas
• Usai Demo FPI di Kejagung, Sorenya Lukas Tingkes Ditangkap
• Gubernur Kalteng Gerah, Saat FPI Tangani Kasus Masyarakat Dayak Serua
• Wow ! Raja Dangdut Bilang Umat Islam Masih Butuh FPI
• Rhoma Irama Temui Habib Rizieq, Tabayun Kasus Palangkaraya-Kalteng