Senin, 27 Jumadil Awwal 1446 H / 2 Mei 2011 10:56 wib
21.599 views
Lakukan Kebohongan Proses IMB, Sekolah Kristen Digugat Warga Depok
Depok (voa-islam) - Meski telah ditolak warga Depok, gedung Sekolah Kristen Penabur yang terletak di Jl. Studio Alam TVRI, tepatnya di Jl. Raden Saleh Rt 05/RW 07, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, terus berlangsung.
Warga Depok yang mengatasnamakan dirinya Kerukunan Muslim Sukmajaya (KAMUS) belum lama ini mendatangi kantor Forum Umat Islam (FUI) di Kalibata Tengah untuk melaporkan keberadaan gedung sekolah Kristen yang ditolak masyarakat Muslim Depok, khususnya warga yang tinggal di sekitar gedung tersebut.
“Kami warga yang berdomisili di Kampung Cikumpa di lingkungan RW 05, 07 dan 08 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, menolak dan merasa berkeberatan dengan berdirinya gedung sekolah SDK Mitra Penabur Depok dan SMPK Kharisma Prima. Warga menolak, karena sekolah tersebut didirikan berasaskan agama Kristen, sedangkan wilayah tempat kami tinggal, mayoritas penduduknya beragama Islam,” kata Didin Syaeffudin, Ketua KAMUS yang didampingi Gusnadi Supianto (warga Sukmajaya) kepada voa-islam.
Dikatakan Didin, “Pada prinsipnya, kami tidak membenci agama lain, namun kami menolak berkembangnya agama Kristen di wilayah kami, khususnya Kelurahan Sukmajaya, melalui jalur pendidikan. Untuk itu, agar tidak terjadi SARA, kami sebagai warga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan para pemuda, tidak menyetujui dan keberatan dengan didirikannya gedung sekolah Kristen Penabur yang ada di wilayah kami. Mohon kiranya Walikota Depok, untuk tidak memberikan izin pembangunan dan fungsi serta fasilitas gedung sekolah tersebut.”
Penolakan warga terhadap keberadaan gedung sekolah Kristen tersebut sangat beralasan. Terlebih saat melihat sejarah Mitra Penabur Depok, berikut visi-misinya. Dijelaskan, Mitra Penabur Depok lahir dari sebuah Yayasan Kristen “Kharisma Prima” yang memiliki tujuan pengembangan pendidikan yang berkualitas dan bermutu berdasarkan nilai-nilai Kekristenan. Mengingat kebutuhan pendidikan dengan dasar nilai Kristen dirasakan sangat mendesak di wilayah Kota Depok, maka disepakatilah untuk mengembangkan usaha pendidikan ini dengan lebih serius.
Salah satu wujud kesungguhan dan keseriusan Yayasan Kristen Katolik dalam mengembangkan Pendidikan Kristen adalah dengan bergabungnya Yayasan “Kharisma Prima dengan BPK Penabur sebagai Mitra Penabur . Adapun visi SDK Mitra Penabur Depok adalah unggul dalam prestasi dan mengembangkan secara optimal karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai Kristiani.
Upaya Warga
Yang jelas, sudah berbagai upaya yang telah diperjuangkan Kerukunan Muslim Sukmajaya (KAMUS) untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penolakan ini. Diantaranya, membentangkan spanduk di wilayah Kelurahan Sukmajaya dan sekitarnya, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Lurah Sukmajaya dengan tembusan Kapolsek Sukmajaya dan Kasatpol PP Kecamatan Sukmajaya. Spanduk tersebut bertuliskan: Kerukunan Muslim Sukmajaya Menolak SDK Mitra Penabur dan Kharisma Prima.
Bukan hanya spanduk, warga telah mengirim Surat Pernyataan Keberatan dan Penolakan kepada bebertapa instansi terkait tertanggal 11 Agustus 2010, diantaranya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok (Perihal mohon tidak menerbitkan surat izin operasional dan surat-surat lainnya terkait Pendidikan Mitra penabur dan Kharisma Prima), Walikota Depok (Perihal permohonan dicabut Surat Izin Mendirikan Bangunan/IMB), dan Kepala Departemen Agama Kota Depok, Ketua FKUB Kota Depok, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok, dan Ketua Komisi A DPRD Kota Depok (Perihal permohonan merekomendasikan pencabutan Surat IMB atas nama Ismawadi Slamet yang beragama Kristen).
Merujuk surat pengaduan keberatan dari warga terkait permohnan rekomendasi pencabutan Surat IMB, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok yang ditandatangani oleh Drs. H. Farid Hadjiriy, MM (Ketua) dan H. Ah,ad Saifuddin (Sekretaris FKUB) akhirnya merekomendasikan Walikota Depok Nurmahmudi Ismail untuk meninjau kembali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sekolah Penabur dan tidak memberikan Izin Operasional bagi sekolah tersebut. Hal ini dilakukan agar tercipta kerukunan hidup antar umat beragama di Kota Depok.
Selanjutnya, berdasarkan hasil musyawarah pada 19 Januari 2011 di Kantor Kelurahan Sukmajaya, antara Lurah Sukmajaya, Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Sukmajaya dan Perwailan warga yang tidak setuju adanya sekolah Penabur, maka diputuskan, agar Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Depok menunda penerbitan dan penandatangan izin operasional atas nama Ismawadi Slamet, sesuai Surat Keterangan Domisili Sekolah yang dikeluarkan Kelurahan Sukmajaya dan ditandatangani oleh Lurah Sukmajaya.
Pada 14 April 2011, Sekretariat Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Depok Ety Suryahati, SE, MSi mengundang warga dan pihak terkait, seperti Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Camat Sukmajaya, Lurah Sukmajaya, Kepala Sekolah SMP Karisma-Yayasan Penabur Kota Depok, Ketua FKUB, dan Tim Pengacara Muslim Kota Depok, untuk menghadiri Rapat Penyelesaian Izin Operasional SMP Kharisma Prima, Yayasan Penabur Kota Depok di Ruang Kerja Sekda Kota Depok di Jl, Margonda Raya No. 54 Kota Depok.
Beberapa hari kemudian, pada tanggal 20 April 2011, Lurah Sukmajaya memohon kepada Pimpinan Yayasan Penabur untuk menghentikan kegiatan pembangunan gedung tambahan lantai 3 dan 4, yang berlokasi di RT 05/RW 07. Karena bangunan tersebut sampai saat ini tidak ada izin tambahan lantai.
Cabut Dukungan
Menurut Gusnadi Supianto, sejak awal warga yang tinggal di sekitar lokasi gedung sekolah Kristen tersebut, merasa tidak dilibatkan, terutama ketika syarat dan proses mendapatkan IMB diberlakukan. Pihak pemohon IMB (Ismawadi Slamet), jelas telah melanggar ketentuan, dengan melakukan kebobohongan publik, seolah-olah sekolah yang dibangun bersifat umum. Namun, kenyataannya gedung tersebut digunakan untuk pendidikan bernuansakan Kristen. Padahal mayoritas penduduk di wilayah ini muslim.
Berdasarkan investigasi di lapangan, penandatanganan warga pun tidak dilakukan secara transparan, atau dengan cara gerilya. Diantara warga yang membubuhi tandatangan, mengaku diberi uang oleh pemohon. Bahkan ada warga yang seharusnya berhak menandatanganui justru diabaikan begitu saja, sehingga warga menganggap syarat penerbitan IMB telah cacat dan kekuarangan pihak, yakni hanya enam orang saja yang membubuhi tanda tangan.
Gunadi (58), Sait (76), dan Samin (57) adalah warga Sukmajaya yang merasa tertipu ketika menandatangai Surat Keterangan Izin Tetangga yang dijadikan dasar hukum atau syarat penerbitan IMB. Tanda tangan itu seolah menjadi bukti warga telah merestui dan memberi dukungan atas bedirinya gedung sekolah. Tapi belakangan, mereka mencabutnya kembali.
Gunadi mengaku, ketika itu Ketua RT 05 Sukatna pernah mendatanginya untuk mendapatkan tandatangan persetujuannya. Tapi Gunadi menolak karena tidak jelas sekolah apa yang akan dibangun. Sementara, pendiri bangunan tersebut tidak pernah melakukan sosialisasi ataupun musyawarah dengan masyarakat. “Karena itu, saya menyatakan keberatan atau menolak pendirian bangunan untuk pendidikan bernuansakan Kristiani, karena lingkungan kami tinggal, mayoritas penduduknya beragama Islam (muslim).”
Begitu juga dengan Sait. Kakek berusia uzur itu merasa tanda tangan yang tertera pada Surat Pernyataan Izin Tetangga yang mengatasnamakan Said, bukan tandatangan dirinya, karena ia mengaku tidak bisa menulis. “Saya tidak tahu, siapa yang membubuhkan tanda tangan itu,” ujarnya keheranan.
Sama halnya dengan Samin, yang merasa dibohongi, karena dirinya tidak pernah diberitahu terlebih dahulu tentang rencana akan dibangunnya sekolah Kristen. Ia hanya diberitahu untuk bangunan sekolah saja. Samin mengaku, dirinya menerima pemberian uang sebesar Rp. 50 ribu dari Ketua Rt 05/Rw 07 setelah membubuhkan tandatangan, tetapi uang tersebut bukan sebagai ikatan ataupun meminta, tapi lebih sekedar “uang rokok”.
Pihak Mitra Penabur sangat mengusik perasaan umat Islam di lingkungan tersebut, karena tidak mengindahkan hukum adat atau musyawarah secara tebuka, apalagi mensosialisasikannya terlebih dulu. Karena itu pihak Pemda Kota Depok sudah sepatutnya bertindak tegas demi Kerukunan Umat Beragama, sehingga tidak ragu-ragu lagi untuk segera mencabut IMB tersebut.
“Kami sebagai warga merasa sangat keberatan sekali, apabila Pemerintah Kota Depok mengeluarkan izin terhadap kegiatan apapun yang bernuansakan non Islam di wilayah kami. Masyarakat sudah bingung dengan mempertanyakan kenapa di lingkungannya bisa dibangun sekolah yang bervisi dan missionari non Islam. Terlebih tidak didahului oleh adanya musyawarah secara terbuka dengan para tokoh agama Islam yang selayaknya dilibatkan dan perlu didengar pendapatnya,” kata Didin Syaeffudin, Ketua KAMUS.
Kehadiran Sekolah Mitra Penabur dan Kharisma Prima telah mengundang perpecahan di kalangan warga pemuka-pemuka agama Islam yang berbeda pendapat. Tentu saja, warga merasa dirugikan dengan dampak perpecahan itu,sebagai akibat pembangunan sekolah tersebut .Belum lagi, kemacetan lalulintas di lokasi tersebut.
Jika IMB tidak dicabut, berikut izin operasionalnya tetap diterbitkan, dikhawatirkan wilayah ini menjadi rentan dan rawan konflik. Mengingat, gedung sekolah ini bukan sekedar business study biasa, tapi terselubung visi dan missionary Kristen berkedok sekolah. Sepertinya, Depok akan menjadi target Kristenisasi selanjutnya, setelah Bekasi.● Desastian
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
