PBNU Kembali Desak Pemerintah Agar Tegas Bubarkan Ahmadiyah

JAKARTA (voa-islam.com) - Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf mengatakan, pemerintah harus bersikap tegas menyikapi kasus Ahmadiyah karena tanpa adanya ketegasan itu masyarakat dikhawatirkan akan bertindak sendiri-sendiri.

Kepada pers di Jakarta, Selasa, Slamet Effendy juga menyatakan bahwa pihaknya sepakat terhadap inisiatif sejumlah pemerintah daerah yang mengeluarkan larangan beraktivitas terhadap Ahmadiyah sebagai solusi sementara untuk menghindari tindakan anarkis.

"Tetapi nanti yang mengeksekusi tetap pemerintah. Sesudah pelarangan harus ada follow-up, jangan sampai masyarakat bertindak sendiri-sendiri," ujar Slamet.

Mengenai tuntutan agar Menteri Agama Suryadharma Ali dicopot, menurut Slamet, hal itu terlalu berlebihan dan aroma politisnya sangat kental. Sebaliknya, dia melihat Menag sudah bekerja sesuai aspirasi umat Islam mainstream.

"Saya juga tahu siapa-siapa yang mendesak Menag mundur. Itu terlalu berlebihan dan sangat politis. Meskipun saya tidak 100 persen sependapat dengan Menag, tapi saya tidak menggunakannya untuk meminta dia dicopot," tegasnya.

Bahkan dalam sejumlah kasus lain, mantan Ketua Umum PP GP Anshor ini melihat langkah Menag Suryadharma Ali sudah tepat. Misalnya, ketika terjadi pengrusakan Gereja di Temanggung, Suryadharma Ali turun ke lapangan dan memberikan bantuan.

"Itu bukti kalau Menag masih menjunjung pluralisme dan toleransi agama," ujarnya.

Senada dengan Slamet Effendy, Rois Syuriah NU Jawa Timur Miftahul Akhyar mengatakan, ketegasan dari pemerintah sangat dinantikan untuk menyelesaikan masalah Ahmadiyah. Selain itu, dia mendukung Pemerintah Daerah yang melarang aktivitas Ahmadiyah di wilayahnya.

"Dengan pelarangan ini saya kira warga Nahdliyin sudah puas, lantaran sudah menyentuh inti persoalan," kata Miftahul Akhyar.

Selanjutnya, dia mengimbau kepada para ulama dan tokoh agar memanfaatkan ruang ini untuk memberikan bimbingan kepada pengikut JAI.

Hal senada disampaikan Ketua PWNU Sulawesi Tenggara KH. Muhdar Bintang. Menurut dia, aktivitas Ahmadiyah sudah sangat meresahkan umat Islam. Bahkan, tidak jarang anggota Ahmadiyah mengacaukan masyarakat.

"Seringkali kami temukan provokasi dari mereka, yang membuat umat Islam marah," ujarnya.

Dia sependapat, bahwa masyakarat bebas memegang teologi maupun kepercayaan tertentu. Namun, hal itu ada batasannya, terlebih jika berkaitan dengan agama yang dianut mayoritas umat Islam.

"Apakah atas nama kebebasan lalu aktivitas yang menodai agama tertentu dibiarkan begitu saja. Saya kira tidak fair jika kebebasan diterapkan secara kebablasan. Dengan penganut agama lain, kita tidak ada masalah dan hidup berdampingan asalkan tidak saling mengganggu," ujarnya.

Mudhar menambahkan, ketika diajak berdialog respons dari para anggota Ahmadiyah sangat bagus. Namun, paraktek di lapangan justru berbeda. Misalnya, mereka secara terbuka tetap melakukan aktivitas. Hal itulah yang membuat sebagian umat Islam jengkel.

Untuk itulah, pihaknya mendukung pemerintah membuat aturan yang ketat mengenai aktivitas Ahmadiyah.

"Hukum itu bisa ditentukan oleh kondisi di lapangan," tukasnya.

Dia juga tidak sepakat dengan kelompok-kelompok pro Ahmadiyah yang justru menyalahkan pemerintah, bahkan sampai meminta menteri terkait dicopot. "Justru yang kita butuhkan adalah ketegasan dari negara," ujarnya. (ant)