HMI: Sibuk Pencitraan, SBY Kurang Perhatian Tangani Bencana

Jakarta (voa-islam.com) -HMI menilai SBY kurang perhatian dalam menangani bencana karena terlalu sibuk dengan pencitraannya sendiri. Oleh karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta menyatakan banjir bandang yang terjadi di Kota Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat yang menewaskan sekitar 90 orang itu sebagai bencana nasional.

”Meminta agar Presiden SBY atas nama pemerintah mengumumkan bahwa bencana banjir di Kota Wasior sebagai bencana nasional. Sehingga semua elemen bangsa ini menaruh perhatian secara khusus dan memberikan uluran tangannya,” Ketua Umum PB HMI, M Chozin Amirullah, Jumat (8/10/2010).

...”Apalagi Presiden SBY, terlalu disibukkan dengan pencitraan dirinya sehingga lupa dengan hal-hal yang substansial seperti membantu bencana yang menimpa rakyatnya,” ungkapnya...

Menurutnya, pemerintah sekarang kurang begitu memperhatikan rakyatnya di tanah Papua. Berbeda dengan negara lain yang begitu prihatin terhadap bencana ini.

”Jangankan kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa Amerika yang lokasinya jauh di sana pun menyatakan keprihatinannya melalui pernyataan Menteri Luar Negerinya, Hillary Clinton,” tandas Chozin.

Selain itu juga, dirinya menjelaskan bahwa SBY tidak peduli dan lebih mengedepankan pencitraannya.

”Apalagi Presiden SBY, terlalu disibukkan dengan pencitraan dirinya sehingga lupa dengan hal-hal yang substansial seperti membantu bencana yang menimpa rakyatnya,” ungkapnya.

Dia menilai bahwa pemerintah sekarang terlalu sibuk dengan urusan politiknya ketimbang mengurus rakyatnya.

”Sayangnya pemerintah saat ini terlihat kurang begitu serius dan kurang tanggap merespons bencana tersebut. Pemerintah terlalu sibuk dengan politik elitnya serta bagi proyek-proyek dari dana hutang luar negeri. Sehingga ketika ada rakyatnya yang terkena musibah nan jauh di sana mereka cuek bebek saja,” tandasnya.

IHI: Banjir Karena Eksploitasi Hutan

Sementara itu, Institut Hijau Indonesia (IHI) memprediksi bencana ekologis di tanah Papua Barat akan terjadi silih berganti, apabila perusahaan pemilik izin pengolahan hutan terus mengeksploitasi hutan.

Ketua IHI Chalid Muhammad saat jumpa pers di kantor IHI, Jalan Komplek Bumi Asri Liga Mas, Perdatam, Jakarta Selatan, Jumat (8/10/2010) mengatakan, bencana Wasior masuk dalam kategori bencana ekologis.

...“Faktor penyebab deforestasi ada kegiatan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas yang berlangsung beberapa tahun terakhir. Ini membuat pergerakan tanah di Papua semakin cepat,” katanya...

“Faktor penyebab deforestasi ada kegiatan pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas yang berlangsung beberapa tahun terakhir. Ini membuat pergerakan tanah di Papua semakin cepat,” katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Wasior merupakan Ibu Kota Teluk Wondama yang dibangun di dataran rendah. Sebagian wilayahnya rawa dan kebun sagu yang telah dialihfungsikan.

“Di bagian hulu Wasior terdapat eksploitasi hutan baik oleh Pemegang Penguasaan Hutan (HPH) maupun kegiatan ilegal loging,” terangnya.

IHI mencatat, pemerintah pusat memberikan izin pengolahan lahan bagi 20 perusahaan HPH sebesar 3.568.080 hektare di Papua Barat.

16 Perusahaan tambang mineral dan batubara mengantongi izin untuk eksplorasi dan eksploitasi seluas 2.701.283 hektare, sedangkan 13 pertambangan migas mendapat izin konsesi 7.164.417 hektare, perusahaan perkebunan mendapat konsesi seluas 219.021 hektare.

Sementara itu pengkampanye air dan pangan Walhi M Islah mengatakan, konflik sosial dan bencana alam di Wasior akibat dari kebijakan terhadap hutan sekira 10 tahun lalu. Yang menjadi korban, masyarakat yang tinggal di Papua.

“Di Papua ada konservasi hutan tapi percuma jika wilayah lainnya terjadi eksploitasi,” pungkasnya. (LieM/ozo)