Ingin Gandeng FPI, Timur Pradopo Dihujat LBH, Kontras dan Komnas HAM

Jakarta (voa-islam.com) - Belum juga jadi Kapolri, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta buru-buru meragukan kapasitas Komjen Timur Pradopo dalam memimpin Polri untuk menegakkan hukum yang berlaku. Pasalnya Timur dinilai dekat dengan Front Pembela Islam (FPI).

"Kami melihat Timur cukup dekat dengan FPI. Ini yang membuat kami meragukan kapasitasnya untuk dapat menegakkan hukum dan HAM. Bisa-bisa dia malah memberi legitimasi kepada mereka," ujar Direktur LBH Jakarta, Nurkholis Hidayat, Rabu (4/9/2010) malam WIB.

..."Kami melihat Timur cukup dekat dengan FPI. Ini yang membuat kami meragukan kapasitasnya untuk dapat menegakkan hukum dan HAM. Bisa-bisa dia malah memberi legitimasi kepada mereka,"...

Pernyataan orang nomor satu di LBH Jakarta tersebut tak sembarangan. Nurkholis mengaku memiliki data kedekatan Timur dengan FPI. Salah satunya kehadiran Timur dalam milad FPI sekitar bulan Ramadhan silam.

"Selain itu, ketika FPI melakukan demo untuk membubarkan Q! film festival, Timur mengatakan aksi itu bukan suatu ancaman. Ini sangat disayangkan. Sulit bagi dia untuk menindas ormas anarkis," lanjut Nurkholis.

Kritik terhadap sosok Timur tidak berhenti sampai di situ saja. Nurkholis menilai Timur juga tidak pro terhadap pluralisme, karena yang bersangkutan pernah mengatakan siap melakukan pembubaran Ahmadiyah.

Dan jika akhirnya resmi menjadi Kapolri, Nurkholis meminta Timur untuk tidak lupa terhadap kasus-kasus yang belum juga terpecahkan sampai sekarang salah satunya adalah pemukulan anggota ICW Tama S Langkun.

Kontras Juga Tolak Rencana Pak Timur

Tak hanya LBH Jakarta, Keinginan calon tunggal Kapolri Komjen Timur Pradopo merangkul Front Pembela Islam (FPI) dinilai bertentangan dengan komitmen Polri menangani kasus kekerasan di dalam negeri.

Salah satu kasus yang masih hangat di benak masyarakat, yakni kasus penganiayaan jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Bekasi.

"Pasca bentrokan HKBP Bekasi, Kapolri (Jenderal Bambang Hendarso Danuri) menyatakan FPI banyak melakukan pelanggaran, kami juga pernah menemui Kabareskrim Ito Sumardi, mereka berkomitmen akan menindaklanjuti kasus tersebut, bahkan mereka membuka diri," ujar Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Indria Fernida, Kamis (7/10).

..."Ini bisa jadi pertimbangan, apakah calon Kapolri punya keberpihakan tentang penegakan HAM, karena selama ini ada banyak kritik kepada Polri yang gamang melakukan penegakan hukum,"...

Indria mengharapkan Polri mampu menangkap pelaku kekerasan kasus penganiayaan tersebut, dan menegakkan hukum sesuai pelanggarannya. Hal semacam itu juga diharapkan terjadi dalam penanganan kasus-kasus kekerasan lainnya, termasuk pelanggaran HAM.

Indria menilai pernyataan Timur tersebut, bertentangan dengan komitmen Polri. Oleh karena itu, Indria mendesak DPR untuk mengkritisi visi dan misi calon Kapolri tunggal ini.

"Ini bisa jadi pertimbangan, apakah calon Kapolri punya keberpihakan tentang penegakan HAM, karena selama ini ada banyak kritik kepada Polri yang gamang melakukan penegakan hukum," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, Timur Pradopo mengatakan akan merangkul organisasi massa termasuk FPI untuk diberdayakan menjaga keamanan negara.

"Yang bisa membantu menjaga keamanan, termasuk akan kita berdayakan," ujar Timur Pradopo usai bertemu dengan ketua Dewan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu

FPI: Pak Timur Dekat dengan Semua Elemen

Di lain tempat, Front Pembela Islam (FPI) tidak menampik adanya hubungan komunikasi yang baik antara pihaknya dengan Komjen Timur Pradopo. FPI melihat sosok Timur memang dekat dengan semua elemen masyarakat.

..."Pak Timur saya kira merupakan figur yang mampu berkomunikasi secara baik dengan semua elemen. Kami melihat tidak ada masalah," ujar Koordinator FPI Bidang Hukum, Munarman...

"Pak Timur saya kira merupakan figur yang mampu berkomunikasi secara baik dengan semua elemen. Kami melihat tidak ada masalah," ujar Koordinator FPI Bidang Hukum, Munarman, Rabu (6/10/2010).

Munarman tidak mau hubungan antara FPI dengan Timur terlalu dipolitisir. Pria yang juga bertindak sebagai koordinator aksi lapangan FPI ini lantas menuding pihak yang memunculkan isu tersebut terlalu berpikiran sempit.

Seperti diberitakan, Direktur LBH Jakarta, Nurkholis Hidayat, meragukan kapasitas Timur untuk memimpin Polri dalam upaya penegakan hukum. Pasalnya mantan Kapolres Jakarta Barat itu dinilai memiliki kedekatan dengan FPI yang dianggapnya sebagai ormas radikal.

"Pihak yang memunculkan wacana ini sungguh rasis. Setiap kali ada pejabat yang dekat dengan ormas Islam kok dianggap salah. Mereka tidak mau Timur dekat semua pihak, maunya dekat dengan mereka saja," ujar Munarman.

Timur: Berdayakan Untuk Keamanan

Sementara itu, Calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo sendiri berjanji akan memberdayakan organisasi massa tersebut.

"Saya kira itu dinamika di lapangan. Kita berdayakan untuk sama-sama menyesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi berpotensi gangguan keamanan," kata Timur usai pisah sambut di halaman Gedung Baharkam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (6/10/2010).

..."Saya kira itu dinamika di lapangan. Kita berdayakan untuk sama-sama menyesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi berpotensi gangguan keamanan,"...

"Sekali lagi masyarakat itu komunitas. Juga bagian pemberdayaan untuk mengatasi potensi gangguan keamanan," tegasnya lagi.

Ditanya mengenai kesiapannya menghadapi fit and proper test di Komisi III pekan depan, Timur menolak menjawab. "Nanti, nanti. Terima kasih ya," ujarnya bergegas meninggalkan wartawan.

Komnas HAM Punya Tiga Catatan

Tak mau kalah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ikut-ikutan meragukan komitmen Komjen Pol Timur Pradopo dalam hal penegakan hak asasi manusia.

Hal itu karena mantan Kapolda Metro Jaya tersebut pernah mangkir saat dimintai keterangannya terkait kasus Tragedi Trisakti 1998.

...“Komnas HAM sudah memberikan catatan pada Kompolnas supaya perlu dipertanyakan posisi Timur terkait penegakan HAM,"...

“Komnas HAM sudah memberikan catatan pada Kompolnas supaya perlu dipertanyakan posisi Timur terkait penegakan HAM," ungkap Wakil Ketua Komnas HAM M Ridha Saleh, Kamis (6/10/2010).

Ada tiga catatan penting dari Komnas HAM yang menyebutkan beberapa kasus pelanggaran HAM saat Timur menjabat. Catatan rekam jejak delapan calon Kapolri tersebut, sebenarnya telah diserahkan pada Kompolnas sekitar September 2010 lalu.

Ridha Saleh menyebutkan, dalam catatannya, saat Timur menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat periode 1997-1999 terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri itu pun tercatat dua kali tidak hadir saat diminta memberikan keterangan tentang kasus Trisakti-Semanggi I dan II.

"Saat itu kami melakukan penyelidikan. Pak Timur Pradopo dua kali dipanggil tapi tidak hadir. Kami tidak tahu alasannya. Padahal ini membuktikan komitmennya pada penegakan HAM," kata Ridha Saleh.

Catatan selanjutnya, terkait Timur kala menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Saat itu, acapkali terjadi bentrokan antara massa dengan jemaah Ahmadiyah. Yang terakhir, ketika ia menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, meletus insiden Ampera yang menewaskan empat orang.

Ridha menekankan, informasi ini diungkap tidak untuk menyudutkan atau menjegal Timur Pradopo. Maka, Komnas HAM meminta Komisi III DPR untuk meminta Timur mengklarifikasi hal ini saat menggelar uji kepatutan dan kelayakan.

"Kami berharap Komisi III mempertanyakan hal ini saat fit and proper test. Agar publik bisa memahami dan mendengarkan penjelasannya, khususnya para keluarga korban. Ini tidak dalam rangka menyudutkan," tegas Ridha.

Seperti diketahui, Presiden SBY membuat kejutan dengan mencalonkan Timur sebagai calon tunggal Kapolri. Timur dipilih setelah beberapa jam sebelumnya Kapolri menaikkan jabatan dia sebagai Kabaharkam Polri sehingga pangkat Timur naik menjadi bintang tiga.

Timur Pradopo lahir di Jombang, Jatim, 10 Januari 1956. Dia merupakan lulusan Akpol 1978. Dia pernah menjadi Kapolres Jakarta Barat pada 1997-1999 saat peristiwa Trisakti dan Semanggi meletus, Kapolres Jakarta Pusat (1999-2000), dan Kapolwiltabes Bandung (2001) serta menjadi Kapolda Banten, Kapolda Jabar dan terakhir Kapolda Metro Jaya. (Ibnudzar/dbs)