Ngeyel Lanjutkan Pembangunan, Gereja HKBP Depok Juga Ditolak Warga

Depok (voa-islam.com) - Setelah kasus penusukan pendeta HKBP di Ciketing, Bekasi. Kini, Polres Depok menyiapkan 500 personel atau satu kompi pasukan terkait rencana unjuk rasa warga yang menolak pembangunan gereja HKBP di Jalan Bandung, Cinere, Limo.

Ratusan warga yang mengatasnamakan sebagai umat muslim setempat, hari ini, mengajukan penolakan pembangunan gereja yang izinnya sempat dicabut Wali Kota Nurmahmudi Ismail.

...."Kelompok yang keberatan serta hendak lakukan demo, kami akan lakukan tindakan Kepolisian"...

Pembangunan kembali gereja dilanjutkan setelah pihak HKBP memenangkan gugatan di Mahkamah Agung dan berhasil merebut kembali Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kapolres Depok Kombes Pol Fery Abraham mengatakan rencana unjuk rasa menolak pembangunan gereja sudah diterima Polres dengan melalui surat izin tertulis.

“Sesuai surat dari panitia pembangunan yang akan melanjutkan pembangunan, dan terkait dengan kelompok yang keberatan serta hendak lakukan demo, kami akan lakukan tindakan Kepolisian,” ujar Fery, kemarin.

Pihak gereja juga mengaku khawatir terhadap penolakan yang akan berpotensi menimbulkan konflik. Gereja tersebut dibangun untuk menampung 1.500 jemaat HKBP.

'Ngeyel' Tetap Lanjutkan Pembangunan

Meski mendapat gelombang tantangan dari warga muslim di Depok, Pihak Gereja HKBP di Jalan Bandung, Cinere, Depok, Jawa Barat tetap melanjutkan pembangunan gereja kendati diminta untuk ditunda oleh pemerintah daerah setempat.

Pembangunan kali ini merupakan tahap awal yaitu pemsangan tiang pancang kembali yang sebelumnya sempat terbengkalai.

..."Ditunda dulu sebulan dua bulan karena Pemkot Depok akan melakukan sosialisasi. Tapi kita tidak mau,"...

Ketua Pembangunan Gereja HKBP Cinere-Depok, Deti Sitompul mengaku sempat dihubungi Pemkot Depok untuk menunda pembangunan. Akan tetapi pihaknya bersikeras dengan alasan gereja sudah memenangkan gugatan di tingkat MA dan keputusannya sudah dikeluarkan pada bulan Juli lalu.

"Ditunda dulu sebulan dua bulan karena Pemkot Depok akan melakukan sosialisasi. Tapi kita tidak mau," katanya ditemui dilokasi, Rabu, (15/9/2010).

Ia juga mengaku penjagaan polisi ini menyusul adanya ormas Islam dari Forum Umat Muslim Cinere yang akan melakukan aksi protes. Namun sampai saat ini belum juga hadir.

"Mungkin ini setelah terjadi pertemuan di Kecamatan Limo tadi malam yang dilakukan pihak gereja, umat muslim dan Pemkot Depok,"pungkasnya.

FPI Merasa Difitnah Komandoi Unjuk Rasa

Di lain tempat, Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok membantah rencana unjuk rasa maupun penolakan pembangunan gereja HKBP di Jalan Bandung, Cinere, ditunggangi oleh massa FPI.

Menurut Ketua FPI Depok Habib Idrus Al Gadhri FPI, penolakan berasal dari Forum Solidaritas Umat Muslim (FSUM) Cinere.

Idrus mengatakan FPI Limo Cinere justru meminta kecamatan untuk memanggil pihak HKBP dan umat Islam yang menolak untuk duduk bersama. Dia bahkan meyakini penolakan bukan berasal dari FPI.

...“Urusan HKBP bukan dengan FPI tapi dengan umat. Kalau ada anak FPI terlibat, saya tidak tanggung jawab"...

“Urusan HKBP bukan dengan FPI tapi dengan umat. Kalau ada anak FPI terlibat, saya tidak tanggung jawab. Saya sarankan agar umat Islam Cinere duduk bersama, bukan dengan demo,” ujar Idrus, Selasa (14/9/2010).

Idrus menyesalkan pihak-pihak yang menuding dan terkesan mengadu domba FPI. Namun, Idrus mengklaim, hal itu tantangan bagi FPI untuk perjuangkan aspirasi umat Islam. “Ini risiko nasib pejuang, selalu difitnah, caci maki, dan dihujat,” tandasnya.

Hari ini ratusan orang yang mengatasnamakan umat muslim Cinere akan berunjuk rasa menolak pembangunan gereja HKBP. Gereja tersebut dibangun untuk menampung 1.500 jemaat yang selama ini menumpang di gereja Angkatan Laut, Okumene, Jakarta Selatan.

Sebelumnya pada bulan April 2009 tahun lalu, Walikota Depok Nurmahmudi Ismail mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja dengan alasan pihak gereja tidak memiliki izin lingkungan. Namun pihak gereja mengklaim IMB telah dikantongi pihak gereja sejak Depok masih masuk dalam pemerintahan Kabupaten Bogor. (Arsyila/dbs)

Baca berita terkait: