FPI Protes dan Bantah Dibayar Untuk Film 'Esek-Esek' Selimut Berdarah

Jakarta (voa-islam.com) -Agen kapitalis porno memang tidak henti-hentinya menjajah umat Islam Indonesia, berbagai film porno yang sengaja dibumbui honor berulang kali dirilis untuk menjajah umat Islam. Kali ini film bertema horor dan seksi produksi K2K Production, Selimut Berdarah , kontan hal ini mengundang protes. Film ini oleh Front Pembela Islam (FPI) dinilai syarat adegan berbau seks dan pornografi, sehingga tidak layak untuk dipertontonkan.

Ketua Dewan Pengurus Daerah FPI Jakarta, Habib Salim al Attas merencanakan akan ke Mabes Polri, meminta untuk tegas menjalankan aturan, terkait pornografi. Selain juga akan meminta Lembaga Sensor Film (LSF) untuk lebih ketat mensensor film-film berbau 'esek-esek' ini.

"Hari ini sebenarnya kita mau ke Mabes Polri. Kita meminta kepada pihak kepolisian untuk menegakkan supremasi hukum. Kita melihat di film ini banyak sekali adegan yang membuka aurat. Kita juga mau ke LSF karena ada film yang sebenarnya nggak pantas dan harus disensor," ungkap Habib saat ditemui di masjid Baitussalam. Jl. Pedati Raya No.26, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Selasa (20/07) sore.

..."Dalam film ini ada pemain yang dulu pernah jadi artis cilik Enno Lerian, dari artis cilik kemudian sering memakai jilbab, kini membuka jilbab. Ini kan bisa menggugah syahwat penonton dan merusak moral...

Habib juga mempersoalkan keterlibatan Enno Lerian yang sebelumnya sebagai bintang cilik, dan kerap mengenakan jilbab. Namun belakangan justru membuka jilbab dan berperan secara seksi, yang menurutnya akan menurunkan citra agama Islam.

"Dalam film ini ada pemain yang dulu pernah jadi artis cilik Enno Lerian, dari artis cilik kemudian sering memakai jilbab, kini membuka jilbab. Ini kan bisa menggugah syahwat penonton dan merusak moral. Kita minta ke KK Dheraj jangan bikin film yang tak bermoral. Dia selalu kalau bikin film nggak pernah jauh dari pornografi," ungkapnya.

Habib melihat kekhawatiran ke depan, jika film semacam ini terus diproduksi. Ada sumbangan terhadap tindak kejahatan khususnya pemerkosaan terjadi, akibat dampak dari menyaksikan film-film semacam ini.

"Kalian bayangkan, dengan banyak film seperti ini pemerkosaan banyak di mana-mana. Terakhir kita lihat di Surabaya. Semuanya itu akibat film 'esek-esek'. Ini film harus diberantas. Enno Lerian dan Tamara yang sebelumnya pernah pake jilbab, tapi kenapa dia telanjang dengan menggunakan bikini. Kita minta artis kayak begitu, Jangan main film berbau seks lah," urainya

FPI Bantah Dibayar

Di lain tempat beredar isu FPI sengaja dibayar untuk menaikan film produksi K2K. Upaya itu dilakukan K2K untuk mengangkat rate film tersebut yang kali ini berjudul Selimut Berdarah, namun hal ini langsung dibantah FPI.

..."Tidak ada dan siapa yang berani bayar FPI. Tidak ada itu, karena ini bicara undang-undang pornografi," bahtah Habib Salim...

"Tidak ada dan siapa yang berani bayar FPI. Tidak ada itu, karena ini bicara undang-undang pornografi," bantah Habib Salim, saat ditemui di bilangan Jakarta Timur, Selasa (20/7).

Sekadar catatan, Rumah Produksi K2K dengan Front Pembela Islam (FPI) kembali berseberangan. FPI kali ini memprotes film Selimut Berdarah yang menurut kabar mengumbar pornografi.

FPI akan memprotes K2K berkaitan dengan penampilan salah seorang bintang di film Selimut Berdarah, Enno Lerian. FPI menilai penampilan Enno di film itu sudah kelewatan. Karena berani tampil vulgar dengan balutan pakaian yang aduhai. (Ibnudzar/kpl)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Inilah Latar Belakang Munculnya Fatwa Kopi Luwak MUI
• Menag dan DPR Sahkan Ongkos Naik Haji 2010 Malam Ini
• MUI: Vaksin Meningitis Jangan Dipaksakan
• Pemkab Bogor Bongkar Paksa Rumah yang Disalahgunakan sebagai Gereja
• Anwar Ibrahim Ajak Warga Bondowoso Berjuang Seperti Rasulallah
• Sosialisasi Gunakan Dangdut di Masjid, Calon Walikota Artis Diusir
• Waspadai Tuntutan Pencabutan SKB Tiga Menteri Tentang Ahmadiyah
• Polri:Insiden Pembubaran Acara Ribka 'Anak PKI' Tidak Melanggar Hukum