Gara-gara Celengan Babi, Polri Akan Gugat Majalah Tempo

Jakarta (voa-islam.com)- Setelah kasus hilang "misterius" majalah tempo dan berbagai laporan masyarakat tentang rekening gendut, akhirnya pihak Mabes Polri memberikan penjelasan soal rekening jumbo milik sejumlah petinggi Polri.

Mabes Polri mengaku, saat ini memang ada hampir 1.100 lebih laporan rekening mencurigakan yang beredar di masyarakat. Nah, dari total jumlah rekening itu, ada sekitar 20 rekening milik perwira polisi yang memang mencurigakan.

Dari temuan 20 rekening itu, polisi sudah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi. Cuma, hingga saat ini, proses klarifikasinya belum rampung. “Belum sepenuhnya selesai,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Edward Aritonang, Selasa kemarin.

Anehnya, Mabes Polri Justru tak berterima kasih kepada majalah Tempo justru mengkritik keras sampul depan majalah Tempo edisi 18/39 berjudul "Rekening Gendut Perwira Polisi" yang mulai beredar awal pekan ini serta berencana menggugat majalah Tempo.

Mabes Polri meniali Sampul depan bergambar seseorang yang berseragam coklat sedang menggiring tiga celengan babi berwarna pink dengan tali police line dinilai telah menghina Polri.

"Sangat menyayangkan. Majalah Tempo tidak memakai hati, kurang bijaksana, tidak memakai kedewasaan, juga cepat mengambil keputusan yang meresahkan polisi," ucap Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen (Pol) Zainuri Lubis di Gedung PTIK, Rabu (30/6/2010).

..."Sangat menyayangkan. Majalah Tempo tidak memakai hati, kurang bijaksana, tidak memakai kedewasaan, juga cepat mengambil keputusan yang meresahkan polisi,"..

Zainuri mengatakan, sampul depan majalah Tempo telah melukai perasaan sekitar 400.000 anggota Polri. Menurut dia, pihak majalah Tempo cenderung emosional saat membuat sampul depan itu. "Kita punya 400.000 anggota Polri dan keluarganya. Kalau rata-rata anggota Polri empat orang, saya kira banyak yang menjadi luka. Kok tega gitu," tegas dia.

"Apakah Anda setuju polisi begitu semua? Termasuk saya tidak pernah menggiring celengan babi. Rasanya etikanya kurang. Mungkin siapa pun akan menjadi risih melihat itu," tambah Zainuri.

Polri Pelajari untuk Layangkan Gugatan Pidana

Lalu, apa langkah Polri terkait sampul itu? "Kami lagi pelajari dari gambar itu ya. Kalau untuk langkah hukum berikutnya, seandainya akan ada langkah, akan kami konsepkan. Tapi yang jelas itu sudah melukai jadi ada (unsur) penghinaan. Kita tunggu aja," kata dia.

Dikatakan Zainuri, pihaknya sedang mengkaji apakah akan melayangkan gugatan pidana atau perdata kepada majalah Tempo.

"Kalau pidana kena penghinaan. Kalau perdata pengembalian nama baik, bisa minta maaf. Polri kan tidak penah bisa melakukan kejahatan, tapi kalau orangnya mungkin. Materi gugatan sudah kita persiapkan," jelas dia.

DPR Akan Panggil Kapolri

Sementara itu, Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Kepolisian (Kapolri) untuk mengklarifikasi adanya temuan kasus rekening-rekening perwira polisi yang mencurigakan.

“Bisa di pekan pertama saat reses usai,” kata Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Catur Sapto Eddy.

Catur mengatakan, komisi hukum ingin mendengar pernyataan resmi dari Kapolri ikhwal kasus dan perkembangan penanganannya. Polisi, kata dia, perlu mengklarifikasi guna memulihkan citranya. "Jangan karena ada satu dua oknum, atau hanya karena ada dugaan saja citra polisi rusak," katanya.

Catur mengatakan Komisi Hukum DPR juga akan meminta klarifikasi data kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut dia, hal ini sangat penting karena basis data yang digunakan terkait dana dan rekening para perwira itu berasal dari PPATK. “Kami ingin tahu, benar atau tidaknya,” kata dia.

Komisi hukum, kata Catur, juga akan mengklarifikasi soal dugaan kebocoran dokumen PPATK ke tangan media. “Hal itu fatal karena dokumen PPATK itu sifatnya rahasia,” ujarnya.

Inilah Jendral yang Dicatut dalam Majalah Tempo

Berikut ini sebagian dari transaksi yang dicurigai PPATK itu dan dimuat dalam majalah Tempo dengan cover depan polisi ditarik celengan babi berwarna pink:

1. Inspektur Jenderal Mathius Salempang, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
Kekayaan: Rp 8.553.417.116 dan US$ 59.842 (per 22 Mei 2009)

Tuduhan:
Memiliki rekening Rp 2.088.000.000 dengan sumber dana tak jelas. Pada 29 Juli 2005, rekening itu ditutup dan Mathius memindahkan dana Rp 2 miliar ke rekening lain atas nama seseorang yang tidak diketahui hubungannya. Dua hari kemudian dana ditarik dan disetor ke deposito Mathius.

"Saya baru tahu dari Anda."
Mathius Salempang, 24 Juni 2010

2. Inspektur Jenderal Sylvanus Yulian Wenas, Kepala Korps Brigade Mobil Polri
Kekayaan: Rp 6.535.536.503 (per 25 Agustus 2005)

Tuduhan:
Dari rekeningnya mengalir uang Rp 10.007.939.259 kepada orang yang mengaku sebagai Direktur PT Hinroyal Golden Wing. Terdiri atas Rp 3 miliar dan US$ 100 ribu pada 27 Juli 2005, US$ 670.031 pada 9 Agustus 2005.

"Dana itu bukan milik saya."
Sylvanus Yulian Wenas, 24 Juni 2010

3. Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian
Kekayaan: Rp 4.684.153.542 (per 19 Agustus 2008)

Tuduhan:
Melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai dengan profilnya. Bersama anaknya, Budi disebutkan telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.

"Berita itu sama sekali tidak benar."
Budi Gunawan, 25 Juni 2010

4. Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian
Kekayaan: Rp 2.090.126.258 dan US$ 4.000 (per 24 Maret 2008)

Tuduhan:
Membeli polis asuransi pada PT Prudential Life Assurance Rp 1,1 miliar. Asal dana dari pihak ketiga. Menarik dana Rp 700 juta dan menerima dana rutin setiap bulan.

"Itu sepenuhnya kewenangan Kepala Bareskrim."
Badrodin Haiti, 24 Juni 2010

5. Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal
Kekayaan: Rp 1.587.812.155 (per 2008)

Tuduhan:
Menerima kiriman dana dari seorang pengacara sekitar Rp 2,62 miliar dan kiriman dana dari seorang pengusaha. Total dana yang ditransfer ke rekeningnya Rp 3,97 miliar.

"Transaksi mencurigakan itu tidak pernah kami bahas."
(M. Assegaf, pengacara Susno, 24 Juni 2010)

6. Inspektur Jenderal Bambang Suparno, Staf pengajar di Sekolah Staf Perwira Tinggi Polri
Kekayaan: belum ada laporan

Tuduhan:
Membeli polis asuransi dengan jumlah premi Rp 250 juta pada Mei 2006. Ada dana masuk senilai total Rp 11,4 miliar sepanjang Januari 2006 hingga Agustus 2007. Ia menarik dana Rp 3 miliar pada November 2006.

"Tidak ada masalah dengan transaksi itu. Itu terjadi saat saya masih di Aceh."
Bambang Suparno, 24 Juni 2010

SBY Diharap Segera Bertindak

Di waktu sama, Pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Bambang Widodo Umar menyatakan Presiden harus segera turun tangan dalam membereskan kasus rekening janggal para perwira Polri. "Presiden memang tidak bertanggung jawab pada operasional polisi, tapi secara kelembagaan, baik buruknya Polri itu tanggung jawab Presiden," kata Bambang

Menurut dia, sebaiknya memang bukan polisi yang menangani kasus rekening perwira tinggi polisi, karena akan terjadi konflik kepentingan. "Mereka saling setia kawan, saling melindungi," ujarnya. Presiden, kata dia, bisa meminta KPK untuk segera mengambil alih kasus ini. (Ibnudzar/dbs)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• PKB di Persimpangan Jalan Politik Pluralisme
• Masyarakat Banyuwangi Anti Komunis Polisikan Ribka 'Anak PKI' Tjiptaning
• Pembubaran FPI Bukan Hak Polisi dan Tak Berdasar Hukum
• Di Sukabumi, Aparat Bubarkan Pengobatan Gratis Anak PKI
• Anak PKI Laporkan FPI ke Komnas HAM dan Mabes Polri
• Ulil Minta FPI Dibubarkan, FPI Tak Gentar Dipolisikan
• Penangkapan 'Teroris' Klaten untuk Alihkan Perhatian dari Persoalan Negara
• Jika Melawan Islam, FPI Siap Perangi Artis Pendukung Ariel