Kiyai se Jawa-Madura Kompak Dukung Gus Sholah Ketua Umum PBNU

KEDIRI (voa-islam.com) - Sedikitnya 50 kiai menyatakan dukungan bagi KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) untuk maju sebagai calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar, Maret mendatang. Dukungan terbuka kepada Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang yang juga adik kandung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu disampaikan para kiai yang tergabung dalam Forum Pengasuh Pondok Pesantren dan Habaib (FP3H) se Jawa-Madura di Kediri, Minggu (14/2).

KH Anwar Iskandar, selaku juru bicara forum mengatakan jika sosok Gus Solah dianggap sebagai kandidat yang paling memenuhi kriteria ulama. Adik kandung mendiang Abdurrahman Wahid ini dinilai memiliki pemahaman yang mumpuni soal NU. Selain itu juga menguasai manajemen organisasi dan memiliki pondok pesantren. Dukungan itu, menurut pengasuh Ponpes Pesantren Assaidiyah Jamsaren Kediri ini, murni keinginan para kiai, dan tidak ada kaitan dengan wasiat Gus Dur.

“Bagi para ulama beliau ini (Gus Solah) merupakan figur paling sempurna di antara yang ada,” ujar Kiai akrab disapa Gus War kepada wartawan, Ahad (14/2/2010).

Para kiai juga akan menyerukan kepada semua alumni ponpes mereka untuk mensosialisasikan nama Gus Solah. Bahkan bila perlu sampai ke luar Jawa. Para kiai juga akan membuat forum konsolidasi ulama di daerah masing-masing untuk mengawal pencalonan Gus Solah hingga ke tingkat Muktamar.

KH Anwar Iskandar, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Assaidiyah, Kota Kediri, mengatakan, meski tidak memiliki otoritas secara organisatoris, para kiai tersebut memiliki otoritas moral terhadap NU.

“Kami juga bisa menyampaikan rekomendasi dukungan ini kepada mereka yang memiliki otoritas secara organisatoris yang notabene murid-murid para kiai yang berkumpul di sini,” ujarnya.

Ke-50 kiai itu antara lain KH Sholeh Qosim dari Pondok Pesantren Bahauddin Sepanjang Sidoarjo, KH Aziz Mansyur, KH Anwar Iskandar, dan KH Idris Marzuki, pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri yang juga Mustasyar PBNU. Selain itu ada KH Mas Muhammad Subadar dari Pasuruan, KH Zaim Achmad dari Ponpes Kauman, Lasem, Kabupaten Rembang, HM Romli dari Kudus, Habib Thoyyib dari Ponpes Termas Pacitan, KH Ubaidillah Faqih putra KH Abdullah Faqih dari Ponpes Langitan Tuban, Kiai Luthfi dari Pamekasan dan KH Nawawi dari Ponpes Sidogiri Pasuruan.

Para kiai itu berkumpul di kediaman KH Idris Marzuki. Uniknya, KH Idris mengaku tidak merasa mengundang mereka. Kiai-kiai pemilik ponpes di tanah Jawa ini hadir dengan inisiatif pribadi.

...Para kiai itu berkumpul di kediaman KH Idris Marzuki. Uniknya, KH Idris mengaku tidak merasa mengundang mereka. Kiai-kiai pemilik ponpes di tanah Jawa ini hadir dengan inisiatif pribadi...

Tanpa Pondok Pesantren, Haram Sandang Gelar Kiyai

Selain membahas dukungan kepada Gus Sholah, menjadi kandidat ketua umum PBNU dalam muktamar Makassar, para kiai se Jawa-Madura, bjuga membahas mengenai pemberian label kiai.

Sekitar 50 orang kiai yang hadir menyepakati hukumnya haram kepada seseorang yang menyebut atau disebut sebagai kiai, namun tidak memiliki pondok pesantren. Hal itu hasil dari Bahtsul Masail yang digelar Makkah.

“Kiai itu harus mempunyai pondok pesantren. Kalau tidak, maka haram hukumnya. Hasil Bahtsul Masail yang digelar di Saudi Arabia ini tadi juga dimunculkan dalam forum itu,” kata Pengasuh Ponpes As-Somadiyah, KH Sofiyullah, kemarin.

...Kiai itu harus mempunyai pondok pesantren. Kalau tidak, maka haram hukumnya...

Diakui KH Sofiyullah, seluruh kiai yang hadir dalam forum di Lirboyo Kediri tidak ada yang membantah mengenai keputusan Bahtsul Masail dari Makkah tersebut. “Selain tidak membantah, para kiai juga tidak ada yang memperpanjang masalah ini. Jadi, yang namanya kiai wajib hukumnya memiliki pondok pesantren,” tegas Kiai Sofiyullah.

Wacana ketua umum tidak harus dari kalangan atau pemilik pesantren awalnya digulirkan KH Abbas Muin, salah seorang ketua PBNU. Menurutnya, tugas ketua umum sedemikian banyak sehingga dibutuhkan figur yang mampu memberikan pengabdian secara penuh. Selain itu, juga untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara mengembangkan pesantren milik sendiri dan mengembangkan NU.

Syaiful Bahri menyatakan sependapat dengan pandangan Abbas tersebut.

Sementara terkait pengembangan pesantren sebagai basis NU, menurut Syaiful, hal itu bisa dilakukan seorang ketua umum dengan memaksimalkan peran Rabithah Maahid Islamiyah (RMI), lembaga yang memang dibentuk untuk pengembangan pesantren di lingkungan NU.

“RMI bisa diperkuat sehingga fungsinya bisa berjalan dengan maksimal,” katanya.

Lalu bagaimana pandangan Gus Sholah soal dukungan dan kesiapannya memimpin PBNU? Gus Sholah berharap warga Nahdliyin dapat meningkat taraf hidupnya. Menurut Gus Sholah, upaya peningkatan taraf hidup ini juga dapat dibantu melalui upaya-upaya legal yang dulakukan oleh struktur pengurus Nahdlatul Ulama. Gus Sholah siap mengupayakan segala cara melalui jalur struktural untuk meningkatkan taraf hidup warga Nahdliyin.

...Kami akan memaksimalkan peran para pengurus lembaga-lembaga ekonomi NU untuk benar-benar terjun langsung membantu kelancaran proses usaha perekonomian warga NU, tekad Gus Sholah....

“Kami akan memaksimalkan peran para pengurus lembaga-lembaga ekonomi NU untuk benar-benar terjun langsung membantu kelancaran proses usaha perekonomian warga NU. Saya mengerti banyak sekali usaha-usaha ini telah dilakukan, namun masih dalam lingkkup lokal yang parsial,” tekad Gus Sholah.

Karenanya Gus Sholah berharap, pada struktur PBNU yang membidangi masalah ekonomi, nantinya dapat dipilih orang-orang yang secara riil tarlibat dalam dunia usaha. Sehingga pengurus lembaga ekonomi NU nantinya dapat benar-benar menggerakkan perekonomian warganya. Bukan hanya mencarikan modal namun tidak dapat mengontrolnya secara berkesinambungan.

“Nahdliyin banyak memiliki potensi ekonomi dan sumberdaya yang sangat memadai dalam menggerakkan perekonomian warganya. Kedepan sektor inilah yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh agar warga Nahdliyin dapat berdaya dengan sepenuhnya dan berdiri di atas kakinya sendiri,” jelas Gus Sholah.

Lebih lanjut Gus Sholah menuturkan, lembaga perekonomian NU misalnya, dapat saja mendirikan badan usaha perdagangan, dan perusahaan-perusahaan industri yang secara riil bergerak untuk mencari keuntungan perdagangan atau produksi. “Jika ini dilakukan secara massif dan dilindungi oleh NU secara kelembagaan, tentu akan warga Nahdliyin akan menjadi tuan di negeri sendiri,” tandas Gus Sholah.

Sementara itu, Ketua umum PBNU KH Hasyim Muzadi menyampaikan keinginan agar penggantinya adalah sosok pemimpin manajerial atau yang bisa menata organisasi NU sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan saat ini. Hal ini disampaikan saat memberi pengaragan pada acara pramuktamar dan pembukaan dialog nasional kebangsaan yang digelar PWNU Sulteng di Palu Golden Hotel, Jumat (12/2) malam, yang dihadiri oleh para ulama dan kaum nahdliyin yang datang dari berbagai daerah seperti Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Menurutnya, kendala NU sebagai sebuah organisasi perlu dibahas dalam muktamar NU di Makassar nanti. “Pengaturan organisasi NU masih menjadi kendala. Karena itu saya berharap pengganti saya adalah tipe pemimpin yang bisa menata organisasi NU,” kata Hasyim Muzadi seperti dikutip Radar Sulteng.

Pada acara itu keenam kandidat ketua PBNU memang hadir. Mereka adalah KH Said Aqil Siradj, KH Masdar Farid Mas’udi, KH Salahuddin Wahid, KH Achmad Bagdja, KH Jamaro Dulung, dan KH Slamet Efendy Yusuf. Di antara kandidat, baru Gus Sholah yang terang-terang menyatakan siap memimpin PBNU.

..kepemimpinan merupakan salah satu dari tiga kriteria seorang ulama. Dua kriteria lain adalah ilmu dan amaliah, serta konsistensi, istiqomah dan keteguhan dalam keulamaan....

Dalam pengarahannya, Hasyim Muzadi mengatakan kepemimpinan merupakan salah satu dari tiga kriteria seorang ulama. Dua kriteria lain adalah ilmu dan amaliah, serta konsistensi, istiqomah dan keteguhan dalam keulamaan. Kondisi sekarang konsistensi itu mulai luntur sehingga rontoklah pilar ilmu. “NU harus mengikis masalah-masalah ini,” katanya. [taz/duta]

Baca berita terkait: