SBY Bisa Jatuh Seperti Perdana Menteri Thaksin

JAKARTA (voa-islam.com) – Hari ini, tepat pada hari ke-100 pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, berbagai elemen melakukan demo besar-besaran mengkritisi kinerja pemerintah. Aksi akan dipusatkan di depan Istana Negara siang ini.

Aksi yang dimotori oleh Gerakan Indonesia Baru (GIB) ini melibatkan 20.000 massa yang merupakan gabungan dari 65 organisasi pelajar, mahasiswa, LSM, buruh, dan lainnya.

Aksi GIB bertujuan untuk mengusung isu kegagalan Pemerintahan SBY-Boediono selama 100 hari berjalan. GIB memandang bahwa SBY dan jajarannya telah gagal dalam mengimplementasikan penegakan hukum, penyelesaian kasus Bank Century. Selain itu, Sby juga dianggap gagal dalam membendung arus neokolonialisme dalam perdagangan bebas.

...SBY harus belajar dari kasus kejatuhan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Sinawatra. Thaksin awalnya sangat populer, lalu jatuh beberapa bulan kemudian...

Keruwetan pemerintahan SBY-Boediono juga semakin kompleks dengan hiruk-pikuk Bank Century telah mengharu-biru parlemen, mahasiswa, dan masyarakat sipil. Legitimasi SBY terus terancam akibat kasus Bank Century yang diduga melibatkan Boediono dan Sri Mulyani.

Awalnya populer, tapi bisa jatuh dalam beberapa bulan

SBY harus belajar dari kasus kejatuhan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Sinawatra. Thaksin awalnya sangat populer, lalu jatuh beberapa bulan kemudian.

SBY memang bukanlah Thaksin. Namun Indonesia dan Thailand memiliki potensi yang sama dalam berdemokrasi: pernah dirundung kejatuhan para politisi. Di Indonesia, misalnya, Gus Dur telah dijatuhkan oleh pemakzulan, sedangkan di Thailand Thaksin digulingkan.

Karena itu, pantas dicermati pandangan politisi Golkar Jeffrie Geovanie yang mengingatkan SBY tentang kejatuhan PM Thailand Thaksin Sinawatra. Lima bulan sebelum jatuh, popularitas Thaksin menjulang tinggi di mata masyarakat Thailand. "Masyarakat Thailand punya kepercayaan tinggi pada Thaksin, sama seperti rakyat Indonesia yang percaya SBY," ujar Jeffrie dalam diskusi mengomentari hasil survei Lembaga Survei Indonesia, di Jakarta, Rabu (27/1).

Namun kepercayaan rakyat itu bisa berubah ketika kelas menengah gagal dirangkul. "Kelas menengah tidak puas, dan mereka bergerak dengan kekuataannya. Akhirnya Thaksin jatuh," ujar Jeffrie.

Karena itu, ia meminta Presiden SBY dan lingkarannya memperhatikan hasil survei LSI yang menemukan fakta bahwa kepuasan publik menurun dari 75% menjadi 70% dalam 100 hari pemerintahan.

LSI menyimpulkan kinerja pemerintahan SBY-Boediono tidak memuaskan masyarakat. Sedangkan Jeffrie menilai bahwa pasangan SBY-Boediono gagal melakukan komunikasi di tingkat elit dan menengah.

...LSI menyimpulkan kinerja pemerintahan SBY-Boediono tidak memuaskan masyarakat. Sedangkan Jeffrie menilai bahwa pasangan SBY-Boediono gagal melakukan komunikasi di tingkat elit dan menengah...

Pernyataan Jefrrie ini diiyakan politisi Partai Demokrat, Hayono Isman. "Penurunan jadi 70% itu signifikan. Perlu dicermati mungkin ada sinyal negatif dari publik. Harus dicari tahu mengapa bisa turun," katanya.

Partai Demokrat, kata Hayono, tak ingin kejadian seperti di Thailand terjadi pula di Indonesia. Jangan sampai krisis politik berlarut-larut seperti halnya di Thailand.

Hayono Isman mengaku heran dengan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas Wakil Presiden Boediono. Hayono berkaca pada survei terbaru Lembaga Survei Indonesia yang menemukan fakta hanya 51% dari 2.900 respondennya menilai kinerja Boediono memuaskan.

"Padahal dulu, pemilihan Boediono sudah melewati penelitian mendalam," kata Hayono dalam diskusi mengomentari hasil survei di kantor LSI, Jakarta, Rabu (27/1). "Menurut kami saat itu, Pak Boediono yang paling ideal mendampingi SBY, tapi sekarang ini justru dukungan menurun."

Padahal Boediono, kata Hayono, memang baik. Boediono yang awalnya berprofesi dosen di Universitas Gadjah Mada itu diyakini jauh dari korupsi. "Kami sudah punya penilaian dulu bagaimana ambisi dia. Dan dia tidak punya ambisi politik. Beliau kan diminta, bukan mengajukan diri. Kalau yang lain justru mengajukan diri," ujar Hayono.

Dari sudut kepentingan bisnis, Boediono juga tidak punya kepentingan bisnis. "Dari keluarga beliau, juga tidak ada yang memanfaatkan posisi beliau. Tapi ternyata dalam politik, orang baik saja tak cukup. Kasihan Pak Boediono, beliau orang baik tapi terpeleset," tutur Hayono.

100 Hari Menjabat, SBY Dinilai Gagal Sejahterakan Rakyat

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai telah gagal menjamin kesejahteraan bagi rakyat di 100 hari pemerintahannya. Konsentrasi kebijakan SBY belum fokus pada sektor riil dan sosial yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

“Kebijakan Kabinet Indonesia Bersatu II akan tetap berorientasi pada peningkatan kinerja makro ekonomi berbasis finansial dan bukan pada sektor riil yang sosial yang mengentuh kepentingan masyarakat secara langsung,” demikian diungkapkan Internasional NGO Forum for Indonesian Development (INFID) dalam pernyataannya, Rabu (27/1/2010).

Ditambahkan, program-program sosial seperti kesehatan, air bersih, dan sanitasi, pendidikan dan pengentasan kemisikinan dijadikan sebagai program pinggiran. Dengan demikian program seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan terus dilanjutkan, namun dengan mengandalkan utang luar negeri.

INFID juga menilai, ditetapkannya perdagangan bebas dengan China (AC-FTA) akan melibas produk-produk lokal dan membangkrutkan industri nasional. Kondisi ini tentu akan semakin memperparah kesejahteraan rakyat.

Menurut INFID, program 100 hari KIB II seharusnya bercermin pada realitas kebutuhan konkret masyarakat. Presiden SBY jugaseharusnya bercermin pada kenyataan bahwa Indonesia bertahan dari krisis karena sektor ekonomi rakyat.

INFID juga menganggap program 100 hari KIB II tak lebih dari kesan “kejar setoran” dari KIB I. Sebut saja soal buruh migran, pembanguna nsarana air minum di kasawan masyarakat berpenghasilan rendah, penyelesaian akses telepon di 32 provinsi, internet bagi pendidikan, dan lainnya.

...Program 100 hari ini mengabaikan kualitas hidup manusia. Dalam laporan UNDP 2009, Indonesia berada di peringkat 111, bahkan lebih buruk ketimbang Sri Lanka dan Palestina...

Program 100 hari ini mengabaikan kualitas hidup manusia. Dalam laporan UNDP 2009, Indonesia berada di peringkat 111, bahkan lebih buruk ketimbang Sri Lanka dan Palestina. Di saat yang bersamaan pemerintah telah membairkan melonjaknya harga bahan pokok, padahal hampir 50 persen penduduk berpenghasilan di bawah USD2. Belum lagi maraknya kasus kekerasan terhadap anak-anak serta penggusuran terhadp masyarakat miskin kota.

Secara umum, INFID mencatat ada empat kegagalan pemerintahan Presiden SBY-Boediono, yaitu pertama, gagal mewujudkan kedaulatan dalam bidang ekonomi yang berimbas pada kedaulatan politik. Kedua, gagal mengimplementasikan instrument-instrumen pokok HAM di Indonesia. Ketiga, gagal memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat, terutama anak-anak dan perempuan. Terakhir, Gagal membangun fundamental ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Pemakzulan Presiden dan Wapres Dimungkinkan

DPR menilai pemakzulan terhadap Presiden SBY dan Wapres Boediono tetap dimungkinkan jika mereka terbukti bersalah terkait skandal Bank Century. Namun DPR tidak ingin mengarahkan pemakzulan.

"Dalam kasus Century peluang (pemakzulan) itu ada asalkan syarat terbukti, misalkan pidana," ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2010).

Untuk memakzulkan presiden atau wapres, pansus dapat menempuh 2 jalur yaitu politik dan hukum. Di jalur hukum, kasus ini bisa dibawa ke KPK jika Pansus memutuskan ada pidana.

...Dalam kasus Century peluang (pemakzulan) itu ada asalkan syarat terbukti," ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta...

"Kalau nanti KPK mempunyai keputusan, maka keputusan mempunyai dampak ke pemakzulan," jelasnya.

Sementara pada jalur politik, setelah pansus menyatakan pidana maka akan diputuskan di paripurna. Kemudian DPR menyampaikan hak menyatakan pendapat.

"Dari Paripurna ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika MK membenarkan pendapat DPR, maka akan dibawa ke paripurna kembali," jelasnya.

Sementara ketika ditanyakan sikap pimpinan DPR mengenai pemakzulan, Anis menyatakan hal itu ditentukan fakta yang ditemukan pansus. "Biarkan mengalir. Tidak memiliki arahan tertentu dari pimpinan," jelasnya. [taz/dari berbagai sumber]

Baca berita terkait: