Sebaiknya SBY Istigfar dan Tak Obral Sumpah

JAKARTA (voa-islam.com) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera beristighfar terkait dengan ucapannya yang tak terbukti soal adanya pihak yang menunggangi peringatan Hari Antikorupsi yang digelar Rabu, 9 Desember lalu.

Terlebih lagi, ada Dokumen Dharmawangsa yang tak jelas asal-usulnya, yang menyebut sejumlah tokoh telah bertemu untuk menggulingkan SBY.

"Kalau ada yang mau menuntut Presiden SBY meminta maaf itu wajar-wajar saja. Kalau saya, gak perlulah, cukup kalau kita merasa ada salah beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala," kata Din Syamsudin di Taman Wisata Alam Angke Kapuk di Jakarta Utara, usai menghadiri acara pemusnahan daging trenggiling hasil sitaan Bea dan Cukai Bandara Sokarno Hatta.

Menurut Din, tuntutan itu bisa dilakukan karena pernyataan Presiden bisa merusak citra dan merusak nama baik seseorang. "Tapi saya tersenyum dan ketawa karena tidak ada kelompok darmawangsa dan tidak pernah ada yang rapat-rapat di kawasan Dharmawangsa," katanya.

Pernyataan Presiden, kata Din, memberikan resonansi dan pengaruh psikologis di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, sebagian warga merasa cemas sehingga takut keluar rumah karena terpengaruh.

...jika Presiden SBY terlalu banyak bersumpah dan sibuk membantah berbagai opini publik, maka dalam 100 hari pertama kinerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid II akan berlalu tanpa arti dan tanpa isi...

Terpisah, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsudin Haris menyarankan Presiden SBY agar jangan terlalu banyak bersumpah untuk membantah opini publik sebagai respon terhadap berbagai kasus besar yang akhir-akhir ini terjadi.

"Sumpah sebagai respons terhadap opini publik tidak perlu dilakukan presiden, karena di saat SBY akan menjabat sebagai presiden dia telah bersumpah di hadapan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sumpah yang diucapkan di hadapan majelis itu sudah cukup," kata Syamsudin Haris dalam diskusi bertema "Rapor Bayangan 100 Hari Kabinet dan Skandal Century" yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi UI.

Menurut Din, jika Presiden SBY terlalu banyak bersumpah dan sibuk membantah berbagai opini publik, maka dalam 100 hari pertama kinerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid II akan berlalu tanpa arti dan tanpa isi.

"Soal dugaan kriminalisasi pimpinan KPK misalnya. Dari awal SBY mengingatkan hati-hati jangan sembarangan menggunakan kata kriminalisasi, sebab Polri punya alat bukti yang cukup kuat.

Berselang beberapa hari, SBY pun membenarkan opini publik bahwa kriminalisasi pimpinan KPK itu memang telah terjadi hingga kasusnya ditutup oleh Kejaksaan Agung," kata Syamsudin.

Tragedi serupa juga terulang seiring mencuatnya skandal Bank Century. "Mestinya Presiden tidak perlu bersikap reaktif ketika LSM Bendera membeberkan temuannya soal aliran dana bail out Bank Century yang diduga bermuara ke Tim Kampanye SBY-Boediono.

Kita saksikan SBY kembali bersumpah bahwa hal itu fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran. Dan anehnya, dalam catatan media massa setidaknya SBY membantah dan bersumpah hingga 5 kali," katanya.

Presiden SBY sangat tidak hati-hati dan sekaligus memperlihatkan kepada publik tentang ketidakjelasan sikapnya terhadap berbagai upaya memberantas korupsi...

Terakhir soal peringatan Hari Antikorupsi, Syamsudin menilai pernyataan SBY bahwa akan terjadi kerusahaan justru telah mendatangkan rasa tidak aman bagi publik.

"Presiden SBY sangat tidak hati-hati dan sekaligus memperlihatkan kepada publik tentang ketidakjelasan sikapnya terhadap berbagai upaya memberantas korupsi yang saat ini tengah dilakukan oleh masyarakat dunia," kata Syamsudin. [Ali/jpnn]