Lanjutkan!! SBY dan Partai Demokrat Setuju Tarif Listrik Naik

JAKARTA (voa-islam.com) – Partai Demokrat setuju dengan kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sebagai upaya mengurangi subsidi. Sejumlah Anggota DPR dari partai lain, termasuk partai koalisi pemerintah, menyatakan tidak setuju.

“Saya rasa sangat adil bila kebijakan yang dikeluarkan PLN lebih diutamakan untuk orang-orang kalangan atas terutama yang menggunakan daya listrik tinggi. Kami melihat kebijakan ini untuk meningkatkan pelayanan,” ujar Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin, Senin (1/2).

Yang terpenting, menurut Amir, kenaikan TDL tidak membebani masyarakat. Dengan kata lain kalangan bawah harus tetap disubsidi.

“Jadi harus melihat daya listrik tersebut. Ada dua yang perlu dikategorikan di sini. Industri rumah dan industri besar. PLN harus ambil kebijakan soal ini. Kalau bisa industri kecil diberi keringanan dalam rencana kenaikan,” jelas Amir.

Tetapi yang menjadi persoalan kenaikan tarif listrik untuk industri tentu akan mempengaruhi daya saing industri dalam era perdangan bebas.

...Kenaikan ini dinilai akan semakin membebani masyarakat. Kritik atas rencana pemerintah ini tidak hanya berasal dari partai oposisi pemerintah. Kritik juga dilontarkan fraksi koalisi pemerintah...

“Karena kenaikan ini akan membebani produksi mereka. Bagaimana kita mau bersaing kalau produksinya sudah tinggi? Saya rasa itu dipertimbangkan PLN. Tapi untuk perumahan elit saya sangat setuju untuk ditingkatkan harganya,” tegasnya.

Pemerintah merencanakan kenaikan TDL hanya berlaku bagi pelanggan menengah ke atas atau dengan daya 5.600 volt ampere (VA) rata-rata 15 persen. Pemerintah hanya memberikan subsidi listrik bagi pelanggan kecil.

Sejumlah Anggota DPR dari Partai Koalisi Menolak Rencana Kenaikan TDL

Sejumlah anggota DPR mengkritisi rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) tahun ini. Kenaikan ini dinilai akan semakin membebani masyarakat. Kritik atas rencana pemerintah ini tidak hanya berasal dari partai oposisi pemerintah. Kritik juga dilontarkan fraksi koalisi pemerintah.

Achmad Riyadi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, misalnya. Anggota Komisi VII ini menolak rencana kenaikan TDL tahun ini. Menurut Achmad, rencana ini tidak pas jika dilakukan saat ini. Apalagi daya beli masyarakat masih belum pulih.

Rencana Direktura Utama PLN Dahlan Iskan yang akan mengganti subsidi menjadi BLT, juga dinilai tidak tepat. Achmad mengatakan, seharusnya pemerintah tetap mensubsidi TDL. Hal ini jauh lebih efektif jika dibandingkan diubah menjadi bantuan langsung tunai.

Jika tarif dasar listrik nak, rakyat harus siap-siap dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan. Lanjutkan!! [taz/rmol, metro]

Baca berita terkait: