DPR Ingatkan Kerja Sama dengan Militer AS

DPR mengingatkan pemerintah berhati-hati membangun relasi pertahanan dengan Amerika Serikat

Hidayatullah.com—Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Paskalis Kossay, di Jakarta, Selasa (15/6) kemarin.

"Kita tidak boleh lengah membangun kerja sama dengan mereka. Posisinya harus jelas, jangan sampai kita hanya jadi semacam 'pembantu' untuk mengamankan kepentingan mereka (AS), terutama di Selat Malaka serta dalam rangka menghadapi ekspansi China," ujar Paskalis Kossay.

Ia mengingatkan hal itu untuk merespons informasi telah tercapainya kerangka kesepakatan kerja sama pertahanan antara RI dengan AS belum lama ini. Paskalis Kossay juga mengingatkan penting dan strategisnya posisi Indonesia dalam "geo-strategy" global yang merupakan posisi tawar yang harus diandalkan.

"Kita semua tahu, mengapa Indonesia 'diminati' bangsa-bangsa lain sejak tempo dulu. Itu karena posisi strategis kita, bukan hanya kepemilikan atas sumber kekayaan alam," ucapnya.

Tak Akan Mengemis

Sementera itu, pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan mengemis pada Amerika Serikat dalam hal kerja sama pertahanan dan militer, khususnya pemulihan kerja sama pasukan khusus kedua negara. Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan tidak mau mengiba-iba agar kerja sama (pasukan khusus) itu dibuka kembali oleh pihak AS.

Penegasan itu disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso yang didampingi ketiga kepala staf angkatan TNI dalam rapat kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Senin (14/6) lalu.

"Latihan (Kopassus) itu tidak ada urgensinya. Sebenarnya kerja sama antarmiliter Indonesia-AS terus berjalan sejak 2001 saat embargo ke kita diangkat. Saat itu kedua negara lalu membentuk forum Indonesia-USA Security Dialogue, yang pertemuannya sampai sekarang sudah delapan kali," ujar Purnomo.

Melalui forum itu, tutur dia, hubungan antarkedua negara sebetulnya tidak pernah bermasalah.

Meski hubungan militer RI-AS telah berjalan normal secara umum, Indonesia tidak ingin mengukuhkan bentuk kerja sama itu melalui payung hukum "Defence Cooperation Agreement" (DCA).

Menhan Purnomo tidak ingin menandatangani DCA jika Indonesia tidak diposisikan setara dengan AS. "Enggak pernah ada yang mempersoalkan kok, saya sering ketemu militer dan perwakilan pemerintah AS, mereka tidak pernah menyoalkan Kopassus. Kalau pun Kopassus tidak bisa latihan dengan pasukan khusus militer AS, kan tetap bisa latihan dengan pasukan khusus Australia, kemarin kita baru latihan bersama di Perth," katanya. [ant/hidayatullah.com]