Rabu, 16 Jumadil Awwal 1446 H / 28 April 2010 09:31 wib
2.488 views
PDI-P Tolak Asusila Jadi Persyaratan Pilkada
Jika ormas Islam dan PBNU setuju ukuran moral jadi syarat calon pilkada, PDI-P justru memperjuangkan menolak
Hidayatullah.com--Rapat Koordinasi Desk Pilkada PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa merekomendasikan penolakan atas perbuatan asusila menjadi persyaratan mengikuti pilkada, sebagaimana diusulkan Mendagri Gamawan Fauzi.
"PDI Perjuangan juga meminta agar kandidat yang maju dalam pilkada selalu menjaga etika, khususnya kepada partai yang mendukungnya," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo kepada pers di Jakarta.
Mengenai usulan Mendagri Gawaman Wauzi yang mengusulkan unsur asusila dalam persyaratan mengikuti pilkada, dengan tegas ditolak partai berlambang moncong putih itu.
"Karena yang menentukan itu rakyat dan hak pilih ada pada mereka. Karenanya, syarat kepala daerah seperti itu tidak perlu diatur," katanya.
Dia menegaskan, PDI Perjuangan terbuka bagi kandidat siapapun. "Entah itu artis, wartawan, pengusaha maupun politisi. Pintu dibuka lebar bagi semua pada proses pendaftaran," kata Tjahjo Kumolo.
Ia juga menambahkan, kandidat yang mendaftar melalui PDI Perjuangan, tidak harus kader sendiri.
"Tetapi kalau ada kader internal yang siap menang, harus didukung penuh. Kalau tidak, kami berkoalisi dengan parpol lain," katanya.
Tidak Pamit
Menyinggung figur yang pernah didukung dan direkomendasikan PDI Perjuangan menjadi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Gamawan Fauzi, menurut Tjahjo Kumolo, pihaknya amat menyayangkan sikap tokoh tersebut.
Menurut dia, setelah menjadi mendagri, Gamawan pergi tanpa pamit.
"Telpon saja tidak ke PDI Perjuangan. Ini `kan memang (hanya) menyangkut etika dan moralitas saja. Kalau saya Gamawan Fauzi, karena saat itu Sumbar gempa, saya akan tolak (jadi tawaran jadi mendagri), karena daerah sedang dilanda musibah gempa. Tapi dia milih menteri," kata Tjahjo Kumolo.
Dia kemudian menunjuk contoh lain tentang Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Sarundajang, yang masih mau jadi calon gubernur (sebagai incumbent).
"Dulu (pilgub 2005), dia didukung penuh PDI Perjuangan dan menang. Kini, dia mencalonkan sekaligus lewat tiga partai. Ini juga sama kelakuannya," kata Tjahjo Kumolo.
Karena itu, menurut dia, belajar dari pengalaman itu, menghadapi pilkada ke depan, pihaknya akan memilih kandidat yang punya etika.
"Kami mengutamakan orang yang tepat karena mampu menyejahterakan rakyat dan menghargai etika. Karena pilkada bukan sebuah sasaran. Yang jadi sasaran utama kan peningkatan kesejahteraan rakyat," katanya.
Mega konsolidasi
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Politik, Puan Maharani meminta agar Desk Pilkada membuat peta target.
"Tidak harus semua daerah, tapi target yang akan dimenangkan, sehingga menjelang 2014, (mereka) tetap jaga konstituennya," katanya.
Dalam kaitan pilkada tersebut, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri direncanakan melakukan konsolidasi ke sejumlah daerah.
"Sepekan dalam setiap bulan selama tiga tahun mendatang, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, akan keliling nusantara dalam rangka konsolidasi dan persiapan pilkada," kata Tjahjo Kumolo.
Kegiatan Desk Pilkada pada Rabu (28/4) dijadwalkan tampil dua pengamat politik, yakni Moh Chodari dan Effendi Ghazali.
Keduanya akan memberikan paparan bagaimana strategi memenangkan pilkada kepada seluruh unsur DPD PDI Perjuangan.
Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung dimasukkannya syarat moral bagi calon kepala daerah demi mendapatkan pemimpin terbaik.
"Dalam Islam, mereka yang menjadi pemimpin diharapkan adalah figur terbaik," ujar Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail NU KH Arwani Faishal di Jakarta, kemarin. [ant/hid/hidayatullah.com]
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
