Kesenjangan Sosial Efek Pandemi, Buah Pahit Sistem Kapitalisme

Oleh: Nurmilati

Sungguh mencengangkan! Di saat perekonomian rakyat Indonesia dalam keterpurukan dan kemiskinan akibat  Corona Virus yang sudah hampir 2 tahun mengepung dunia, namun di sisi lain, kaum jet set di Tanah Air meningkat signifikan.

Kompas.com mewartakan (13/7/2021), berdasarkan data Credit Suisse lembaga keuangan asal Swiss jumlah penduduk Indonesia yang memiliki kekayaan bersih 1 juta dollar AS atau lebih, mencapai 171.740 orang di tahun 2020. Sebelumnya pada tahun 2019 berjumlah 106.215 artinya ada kenaikan 61,69 persen year on year (yoy). Sementara jumlah orang Indonesia dengan kekayaan lebih dari 100 juta dollar AS pada tahun 2020 ada 417 orang atau naik 22,29 persen dari tahun sebelumnya.

Ekonom senior INDEF Faisal Basri mengatakan bahwa fenomena tersebut merupakan hal yang kontras, mengingat pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian terpuruk.

"Wabah ini menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk. Namun, jumlah orang dewasa dengan kekayaan di atas 1 juta dollar juga naik signifikan 61,7 persen," ujar Faisal dalam unggahan Twitter pribadinya.

Sementara itu, meski ada kemerosotan ekonomi pada tahun 2020, namun lebih dari lima juta orang menjadi hartawan di dunia, sedangkan orang miskin semakin fakir. Menurut data Credit Suisse jumlah miliarder di bumi saat ini mencapai 56,1 juta orang. (BBC, 23/6/2021).

Akan tetapi, menurut Ekonom dan penulis Laporan Global Wealth Report, Shorrock Anthony meski orang kaya bertambah selama pandemi, namun kesenjangan kian menganga. Artinya si kaya semakin kaya tetapi si miskin semakin melarat. Begitupun di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020 jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta orang atau setara dengan 10,19 persen dari jumlah penduduk. Papar kepala BPS Suhariyanto melalui Kompas.com (15/2/2021). Maka, berdasarkan laporan tersebut, terbukti jelas bahwa penduduk negeri ini hidup dalam kemiskinan artinya ada ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya secara sempurna.

Ambiguitas Kebijakan

Sebetulnya pemimpin negara ini mempunyai visi misi dalam mengatur rakyat sebagaimana disampaikan presiden Joko Widodo di Sentul Bogor pada 14/7/2019 lalu. Dalam pidatonya ia memaparkan lima fokus pemerintahannya pada periode kedua yaitu melanjutkan pembangunan insfratruktur, pembangunan SDM, pangkas yang menghambat investasi, reformasi birokrasi dan pengembangan APBN tepat sasaran. Dengan lima fokus ini, Jokowi berharap Indonesia menjadi negara yang makin produktif, berdaya saing dan mampu mengikuti beragam perubahan dunia.

Dengan beberapa fokus tersebut, alih-alih Indonesia bangkit dan memimpin dunia, justru sebaliknya. Indonesia malah tertinggal dari negara lain, terlebih saat  pandemi masih meraja di Indonesia yang membuat negara nyaris kolaps. Betapa tidak, utang semakin menggurita, kemiskinan hampir merata, beban rakyat kian berat, jumlah pengangguran melonjak dan beragam persoalan turunan di tengah wabah tak kunjung terselesaikan. Sementara penguasa sibuk dengan pencitraan bahkan memberikan kemudahan seluas-luasnya pada investor asing, akibatnya selain negara masuk kedalam jebakan utang juga memberikan peluang masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA), di sisi lain rakyat kesulitan mendapat pekerjaan.

Sungguh miris, visi misi yang didengungkan pemerintah, nyatanya bukan berpihak pada rakyat, melainkan untuk kapitalis. Tersebab negara saat ini ada di sistem kapitalisme liberalisme yakni aturan yang memberikan keluasan dan kebebasan pada asing dan aseng untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dengan dalih investasi. Indonesia dengan kekayaan alam melimpah ruah berupa tambang,  minyak bumi, hasil hutan, laut dll. Namun, kekayaan alam tersebut dikuasai oleh para pemilik modal, sedangkan rakyat hanya sebagai penonton. Hal ini berakibat terjadinya kemiskinan massal yang bukan hanya menimpa rakyat tapi negara pun dimiskinkan secara sistematik.

Kemiskinan seharusnya tidak  terjadi di negeri ini apabila sumber daya alamnya dikelola dengan amanah oleh negara melalui  para pejabat. Namun sayangnya, pemangku kebijakan tidak pandai memanfaatkan potensi alam yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, kekayaan ini hanya dinikmati segelintir orang, yaitu para kapitalis yang mempunyai hubungan erat dengan  penguasa. Lalu, mengapa harus pemilik modal yang memonopoli Sumber Daya Alam?

Kapitalisme Lahirkan Manusia Rakus

Sudah menjadi rahasia umum, pemilik modal tumbuh subur di sistem kapitalisme. Pasalnya dalam sistem ini siapa pun berhak dan bebas memiliki kekayaan sebanyak mungkin kendati itu hak hajat hidup orang banyak yang harus dikelola negara. Caranya? Tak peduli sezalim apa untuk mendapatkannya. Lihatlah Asing dan Aseng pun dilegalkan dan diberikan keluasan dalam mengelola SDA, sementara negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator. Diperparah adanya penguasa yang abai terhadap tanggung jawab dalam mengurus rakyat, maka kloplah sudah derita negeri ini. 

Di sisi lain, rakyat dituntut bisa memenuhi dan menyelesaikan permasalahannya sendiri tak terkecuali dalam hal perekonomiannya. Padahal di tengah kondisi pandemi ini, masyarakat dalam deadaan sulit dan terhimpit. PPKM Daruratmembuat rakyat dilema dalam menghadapiny. Satu sisi mereka harus patuh terhadap kebijakan penguasa dalam menekan laju penyebaran virus Covid-19, namun di sisi lain mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan perut tak bisa ditunda. Maka dengan terpaksa, aturan pun ditabraknya. Pemerintah pun hanya bisa menghimbau warganya berdiam diri di rumah, tanpa ada upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat selama PPKM diterapkan.

Demikianlah, konsekuensi yang harus diterima dalam sistem saat ini yang telah mengukuhkan rakyat hidup dalam kemelaratan. Sistem tersebut telah memunculkan ketidakadilan, eksploitasi, kezaliman dan beragam kerusakan. Sistem ekonomi kapitalisme gagal mendistribusikan kekayaan secara adil, yang terjadi justru kesenjangan. Sehingga memantik api kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Bagi mereka yang kadar imannya lemah, akan mencari jalan instan. tanpa memikirkan halal haram demi mendapatkan materi berlimpah. Contohnya tindakan kriminalitas pencurian, korupsi, Pekerja Seks Komersil, bisnis narkoba bahkan problem sosial lainnya bermunculan di tengah masyarakat akibat kemiskinan.

Lalu adakah sistem lain yang mampu meminimalisir kemiskinan yang melahirkan beragam problem sosial di berbagai belahan bumi, terlebih negeri-negeri kaum Muslim yang notabene kaya dengan Sumber Daya Alamnya?

Islam Solusi Kemiskinan

Sistem Islam menawarkan solusi alternatif bagi seluruh problematika kehidupan bagi manusia di seluruh penjuru dunia. Islam hanya mengambil hukum-hukum syariah sebagai pemecahannya yang digali dari dalil-dalil syara. Namun sebaliknya, pemecahan kapitalisme menghukumi sesuatu dengan hukum manusia, sementara manusia adalah makhluk lemah dengan segala keterbatasannya tidak mampu memberikan solusi yang benar.

Maka dari itu, sebagai umat Islam, tentunya harus mau diatur oleh Allah Swt. Namun, aturan itu harus diterapkan melalui sebuah institusi negara, sebab negara sebagai pengendali pemerintahan yang mempunyai wewenang atas berbagai kebijakan.

Walhasil hanya dengan menerapkan hukum Allah Swt yang bisa menyelesaikan beragam persoalan hidup termasuk kemiskinan. Sudah saatnya kita keluar dari belenggu ini dengan solusi Islam, sebab dengannya meniscayakan membawa kebaikan bagi manusia sehingga predikat kaum Muslim sebagai khairu ummah bisa diraih kembali. Wallahu alam. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Ghazwul Fikri lainnya:

• Ketika Nyawa Jadi Tumbal Kebijakan Penguasa di Tengah Wabah
• Infodemi, Agama dan Sains
• Gelombang Kedua Covid19, Indonesia Butuh Sistem yang Fit
• Oksigen Habis, Pasien Finish?
• Marital Rape, Nusyuz Istri dalam Balutan Liberalisme?
• Keamanan Data Cyber dan Solusinya
• Pajak Sembako dan Pendidikan, Wujud Kezaliman Negara
• Pajak, Tanda Hidup Belum Berkah