Melawan Lupa (17): Jurnalisme Kompas, Menyihir 'Boleh Korupsi Asal Santun'

JAKARTA (voa-islam.com) -

Tulisan tajam dan pisau analisa yang presisi kerap ditorehkan Faizal Assegaf, Ketua Progress 98 ini. Tulisan yang ia unggah di Visibaru.com ini berjudul "Jurnalisme Kompas dan Premanisme Ahok" hadir ditengah kepongahan media Kompas yang secara apik mengemas kenaifan dan kemunafikan secara sistematis berbalut humanisme dan kesantunan artificial.

Ia menyitir Prof Dr Arief Budiman, Dosen di Melbourne University, dalam diskusi bertema "Media dan Kekuasaan" di Gedung Pers Semarang (23/3/2007) menegaskan, opini publik yang dibuat media massa sangat memberi andil besar menopang agenda politik kekuasan.

Tak heran, para penguasa dan orang-orang kuat (cukong) berlomba menguasai media untuk menampilkan image dan melegitimasi kepentingan mereka di hadapan rakyat.

Kompas adalah salah satu media yang dianggap paling mumpuni menyalurkan syahwat pencitraan penguasa dan para cukong (konglomerasi hitam). Dalam berbagai penampilan Jokowi - Ahok, penyajian berita oleh kompas sukses mengkelabui publik.

Dengan kreasi tipu muslihat, Kompas bergerak tanpa halangan menyihir akal sehat publik. Tak mengherankan karena Kompas, dan juga Tempo dipromotori oleh Ivan Kats, Agen CIA pada tahun 1960an silam.

Kehandalan Kompas meracik berita untuk melanggengkan kepentingan penguasa dan konglomerasi telah berlangsung puluhan tahun dan menjadi watak bawaan. Dengan kreasi tipu muslihat, Kompas bergerak tanpa halangan menyihir akal sehat publik.

Tak mengherankan karena Kompas, dan juga Tempo dipromotori oleh Ivan Kats, Agen CIA pada tahun 1960an silam.

Di era kekuasaan Orde Baru, Kompas berdiri di garis terdepan membela berbagai kepentingan rezim Soeharto. Selama tiga puluh dua tahun hubungan Kompas dan rezim diktator berlangsung mesra di bawah slogan industri pers: "jurnalisme damai".

Kompromi Kompas dengan penguasa dan konglomerasi tidak terbangun gratis. Namun kolusi itu memberi keuntungan besar, baik sokongan finansial maupun politik. Walhasil, media jaringan Katolik tersebut, tumbuh sebagai industri pers dengan capaian keuntungan triliun rupiah dan memperlebar berbagai usahanya di sejumlah sektor.

Praktek industri pers ala Kompas, oleh para pakar jurnalisme menyebutnya sebagai "modus kejahatan bertopeng pers". Yakni, membela kepentingan penguasa dan cukong dengan cara menipu publik. Namun, di mata misionaris Katolik, pendekatan kompas dianggap halal dan efektif untuk membodohi ummat Islam.

Premanisme Kepemimpinan Ahok

Bila di masa Orde Baru, Kompas sukses meraih keuntungan besar di bawah panji: "jurnalisme damai", maka pada era reformasi pendekatan itu berganti dengan doktrin: "jurnalisme santun". Beda di cara namun tetap mengais untung dengan menipu publik.

Jurnalisme santun terkenal canggih lantaran sukses mendongkrak pengaruh pencitraan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kurun waktu hampir 10 tahun. Dan di ujung kekuasaan SBY, Kompas perlahan bergerak mundur dan menjalin mitra barunya dengan PDIP guna menyokong proyek pencitraan Jokowi - Ahok.

Tak heran, jurnalisme santun Kompas menuai sindiran dari berbagai kalangan dengan apa yang mereka sebut sebagai: "Distorsi menifestasi pers yang berpijak pada spirit dan ajaran Katolik".

Kritikan yang menegaskan adanya kerancuan dari ajaran Katolik yang gencar menyerukan kejujuran dan kesantunan, tapi di balik semua itu hanyalah kepura-puraan semata.

Ihwal kerancuan itu oleh Ketua Pembina Partai Gerindra dengan lantang mengatakan: "boleh korupsi asal santun, boleh menipu asal santun, boleh maling uang rakyat tapi harus santun..."

Tudingan Prabowo menghantam perilaku penguasa dan figur-figur publik yang dicitrakan oleh Kompas dengan aneka berita yang dikemas dalam bahasa kesantunan namun tujuannya terbukti mengkelabui rakyat.

Tapi ada yang menarik. Dalam perilaku Ahok, jurnalisme santun rekayasa Kompas menjadi kontradiktif. Gaya premanisme Ahok justru dihadirkan oleh Kompas secara mencolok dan agresif menggilas nurani publik.

Ahok tampil bebas menggulir berbagai pernyataan yang kasar. Acap kali bersuara dengan kata-kata kotor, tapi justru oleh Kompas dianggap lumrah dan diklaim sebagai gaya kepemimpinan yang sejalan dengan kehendak rakyat banyak.

Premanisme kepemimpinan Ahok bebas menghias hampir semua halaman Kompas, lantaran sosok tersebut hadir sebagai keterwakilan minoritas dan mendapat sokongan dana besar dari jaringan cukong.

Publik pun khawatir, kelak nanti bila ada gembong Narkoba yang disokong oleh para cukong untuk merebut kekuasaan, maka Kompas pun memolesnya dalam aneka rekayasa pencitraan untuk menipu rakyat.

Munarman : Kompas pandai menyembunyikan misi ideologisnya

Munarman yang merupakan pengacara dan Juru Bicara FPI ini mengungkap sesuatu yang jarang di ungkap banyak pihak, soal dewan pers yang tak akan membela media-media Islam.

Dengan gayanya yang berapi-api, lugas, cerdas dan tajam dalam ulasan yang membuka mata kita soal kenetralan sebuah media, "Jangan berharap ada media yang netral, kita lihat di Tempo Gunawan Mohamad menulis bahwa Pers tidak harus netral. Oh Jelas itu kenyataan, kita saja yang bodoh yang menganggap itu netral, seperti Kompas dan Tempo segala macam itu netral. Bodoh kita namanya" tegasnya.

Munarman sedikit demi sedikit membongkar media-media mainstream yang sejatinya memusuhi umat Islam, "Jadi kalo ada yang berharap pers mau memuat apa yang kita (umat Islam) inginkan yang berbeda dengan kepentingan mereka, maka kita bodoh karena kita tidak tahu siapa musuh kita , kita buta dengan dunia, buta dengan fakta diluar kita, maka ini yang perlu dipahami," urainya lagi.

Ia uraikan fakta bahwa media mereka punya misi masing-masing yang merugikan umat Islam dalam kontek kekerasan budaya, dan misi mereka adalah anti Islam, dalam perspektif Islam tentunya. "Mereka memanfaatkan betul media-media besar itu adalah alat propaganda, propaganda anti Islam, mereka media-media besar itu. Maka media Islam wajib juga menjadi media propaganda Islam. Karena mereka propagandakan anti Islam." jelasnya lagi.

Mereka memanfaatkan betul media-media besar itu adalah alat propaganda, propaganda anti Islam, mereka media-media besar itu. Maka media Islam wajib juga menjadi media propaganda Islam." jelasnya lagi.

Media Kompas, Tempo Pintar Menyembunyikan Misi Ideologisnya

Tak bisa dipungkiri media besar adalah alat propaganda dan ideologis, "Media besar itu seperti Kompas, Tempo dan lainnya pintarnya mereka bisa  menyembunyikan misi ideologisnya, dan mereka hanya menampilkan aspek-aspek yang bersifat humanisnya, tetapi misi ideologisnya bisa mereka sembunyikan" imbuh Munarman.

Misi ideologis seperti apa?

Munarman menambahkan " misi ideologisnya adalah membangun sebuah tata peradaban, sistem dan tata nilai yang bertentangan dengan nilai Islam, yaitu Sepilis (Sekulerisme, Liberalisme, Pluralisme) atau yang mereka sebut dengan demokrasi sebetulnya."

Contohnya saja media Kompas, kita bisa lihat pada awal tahun 1960-an. Kita bisa cek dari buku 'Kekerasan Budaya Pasca 1965' karya Wijaya Herlambang.

Dalam buku yang ditulis yang aslinya adalah tesis Wijaya Herlambang yang merupakan aliran kiri itu kini seorang dosen, ia menelanjangi keterlibatan CIA dalam pendirian Kompas dan Tempo yang kini bagai gurita media di Indonesia.

"Dalam buku itu datanya lengkap, membuka siapa itu Gunawan Mohamad dan PK Ojong. Mereka berdua berhubungan erat dengan Ivan Kats, seeorang Agen CIA yang masuk ke dalam CCF (Congres For Cultural Freedom) berpusat di Prancis untuk menggalang anti komunis dan menyebarkan ide SEPILIS. Dan termasuk pendirian Kompas dan Tempo atas dorongan dari Ivan Kats. Maka jika mereka sudah berhubungan dengan intelijen begitu maka bisa kita duga, sekali lagi bisa kita duga ada campur tangan CIA dalam pendirian kedua media itu (Kompas dan Tempo), begitu cara melacaknya." urainya rinci.

Demikian halnya dengan media Islam, harus menjadi propaganda Islam, bukan hobi semata menurut Munarman, "Ini benar-benar pertempuran ideologis, bukan sentimen kita seneng dengan Islam, karena Islam itu bukan hobi, bukan untuk disenangi, Islam itu untuk dijalankan (dalam kehidupan kita sehari-hari)"

apa yang didukung Kompas dan Tempo itu pasti salah karena ada pesanan aseng dana asing, jadi patokan kebenaran adalah apa yang tidak di dukung atau dijelek-jelekan Kompas dan Tempo berarti itu yang benar. Coba saja perhatikan

Munarman menyatakan, "Pokoknya apa yang didukung Kompas dan Tempo itu pasti salah karena ada pesanan aseng dana asing, jadi patokan kebenaran adalah apa yang tidak di dukung atau dijelek-jelekan Kompas dan Tempo berarti itu yang benar. Coba saja perhatikan" tegasnya. 

Sesuai dengan misinya, Mashadi Pimred Voa-Islam ini menyatakan bahwa "Voa-Islam menjadi anti-tesa media-media mainstream yang memutar balikan fakta dan akal sehat, apa yang didukung jaringan Kompas dan Tempo biasanya ada kepentingan Sepilis dan asing, indikatornya adalah apa yang didukung mereka itu biasaanya merugikan umat Islam, nah kita dukung yang dibenci Kompas dan Tempo, tentu dalam konteks kebenaran dan kesahihan hakiki." ujarnya saat acara Silaturahim Nasional 5 Tahun Voa Islam dan Jurnalis Islam Bersatu (JITU) di Hotel Gren Alia Cikini 26 Juni silam.

Ingat kata Bung Karno : “Jika asing memuji-memuji pemimpin kita, itu tandanya pemimpin itu lemah, busuk, tidak layak jadi Pemimpin atau Presiden! demikian halnya dengan para media pendukungnya.”

Ga usah mikir copras capres, nanti otaknya bocal bacel demikian sindir Cak Lontong, hehehe. [dzarwatuSanam/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Ghazwul Fikri lainnya:

• Melawan Lupa (16): Video Mantan Sekda Kota Solo Supradi Kertamenawi 'Jokowi Munafik'
• Melawan Lupa (15): Pater Beek, Kasbul dan Jokowi
• Munarman: Kompas & Tempo Itu Media Ideologis, Bisa Kita Duga CIA Terlibat Sejak 1960
• The GodMother (3): Megawati, Batu Tulis Dan Tekanan Syahwat Budi Gunawan
• Melawan Lupa (14): Ivan Kats, CIA, Goenawan Mohamad & Kekerasan Budaya Pasca 1965
• Melawan Lupa (13): Ini Dia 8 Skandal Kegagalan Jokowi-Ahok di Jakarta. Apa Saja?
• Melawan Lupa (10): The First Shock, Kepintaran Tersembunyi Jokowi
• Melawan Lupa (9): PKI, Jokowi & Hendropriyono Telah Menyandera Megawati