Di tengah-tengah gemuruhnya umat Islam yang menuntut kepada pemerintah agar Ahmadiyah dibubarkan, karena melanggar prinsip-prinsip dasar Islam, justru Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, mengatakan, "Negara perlu melindungi sekte atau aliran yang ada di Indonesia. Termasuk Jemaah Ahmadiyah," tegasnya.

Hal tersebut diutarakan Anis Matta kepada Inilah.Com, usai membuka acara Musyawarah Wilayah (Muswil) II DPW PKS Sulsel di Ballroom Celebes Convention Center (CCC), Makassar, Sabtu (2/10).

Menurut Anis, terkait soal Ahmadiyah yang tak pernah selesai ini, diperlukan payung hukum yang jelas oleh pemerintah. Pemerintah harus melindungi dan memberikan hak hidup bagi Ahmadiyah sebagai sekte.

"Kekerasan harus dicegah, memang perbedaan kadang membuat kita berkonflik, kalau hanya melakukan dan memikirkan itu saja kita tidak bisa maju sebagai bangsa yang besar yang memiliki banyak perbedaan," ujar Anis.

Ia menambahkan, mengenai penanganan pengamanan di beberapa lokasi konflik yang terjadi akhir-akhir ini, ia menyayangkan kesigapan aparat keamanan yang telah lalai menjalankan tugasnya. Sebab, lanjutnya ada konflik yang mestinya tak perlu terjadi karena  bisa dicegah.

Jauh sebelumnya, tahun 2005, di mana DPP PKS pernah menegur kadernya yang menjadi anggota F-PKS, Anshori Siregar, yang menyatakan, Ahmadiyah sebagai ajaran sesat, yang menimbulkan protes dari pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Karena waktu itu, Adnan menjadi pengacara Nurmahmudi Ismail dalam sengketa pilkada Depok, antara Nurmahmudi Ismail dengan Badrul Kamal.

Sementara itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak pemerintah tak ragu membubarkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). "Pemerintah tak perlu khawatir dengan tekanan pihak luar. Ormas-ormas Islam siap mendukung," kata Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas, di Jakarta, Kamis (7/10).

Jika pemerintah tak bersedia melakukan pembubaran, ujar dia, akan melukai perasaan 80 pesen Muslim di Indonesia. Selain itu, membiarkan Ahamdiyah dia anggap sama saja dengan membiarkan terjadinya konflik. Yunahar mengungkapkan, keraguan pemerintah membubarkan Ahmadiyah selama ini disinyalir karena adanya tekanan internasional.

Terutama, kata Yunahar, dari Inggris dan sekutunya yang menjadi pusat kegiatan Ahmadiyah. Dengan dalih kebebasan beragama dan hak asasi manusia, kekuatan tersebut hendak menyudutkan dan merusak citra umat Islam. Padahal, persoalan Ahmadiyah tak ada kaitannya dengan pengekangan hak asasi manusia.

Kebebasan tak pernah dilarang di Indonesia. Buktinya, agama-agama selain Islam seperti Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Huchu bebas melakukan aktivitasnya. Menurut dia, inti masalahnya Ahmadiyah telah melakukan penodaan agama. Mereka telah melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama konsep kenabian dan dan kitab suci.

Imam Besar Masjid Istiqlal, Mustafa Ya'cub, mengungkapkan bahwa Umat Islam menunggu ketegasan pemerintah. Ia pun berharap pemerintah tak ragu membubarkan Ahmadiyah.

Di bagian lain, Ustad Arifin Ilham menegaskan didepan jamaahnya, "Arifin Ilham gak akan dukung mendukung walikota Depok. Dari calon walikota Depok, cuma pasangan Yuyun-Pribadi yang mau menandatangani komitmen bubarkan Ahmadiyah. Karena itu jangan bawa-bawa Partai Islam kalau tidak komitmen pada Islam. Arifin berharap Depok di pimpin yang amanah oleh mereka yang amanah, bukan janji-janji," ujarnya.

Sebelumnya, pasangan Yuyun-Pri di depan FPI Depok telah menandantangani kesepakatan untuk pembubaran Ahmadiyah kalau terpilih menjadi walikota.

Tentu, semua umat Islam, berharap adanya keputusan pemerintah yang tegas terhadap Ahmadiyah, tidak dibiarkan berlarut-larut, karena hanya akan menyuburkan bibit konflik ditengah-tengah masyarakat. (mh/inilah/repblk/zkr).