Perdana menteri Turki hari Rabu kemarin (29/9) menyatakan bahwa hukum yang melarang wanita mengenakan jilbab di universitas sama saja dengan menentang kebebasan beragama, dan pernyataan ini memperkuat adanya sinyalemen bahwa partai yang berkuasa AKP kemungkinan akan mengangkat larangan tersebut.

Mahkamah Konstitusi Turki membatalkan pada tahun 2008 upaya oleh Partai AKP yang berkuasa untuk menghapus larangan tersebut. Namun setelah pemilih menyetujui perubahan konstitusi pada bulan September untuk merombak pengadilan, pejabat Partai AKP telah menempatkan isu sensitif tersebut dalam agenda pemerintah.

"Kami sepakat dengan masyarakat tentang masalah jilbab," kata Perdana Menteri Tayyip Erdogan dalam pidato kepada para mahasiswa di Istanbul, yang disiarkan secara langsung.

"Kami tidak ingin mengecewakan generasi muda kami. Tidak ada gunanya turut campur dalam kebebasan beragama dalam pendidikan lagi," kata Erdogan.

Pernyataannya ini datang beberapa bulan sebelum pemilu yang akan menyambut sebuah konstitusi baru jika partainya memenangkan pemilu.

Mengenakan jilbab merupakan masalah sensitif bagi Turki yang akan masuk kedalam Uni Eropa, meski Turki mayoritas penduduknya Muslim namun negara ini dengan ketat mengadopsi konstitusi sekuler.

Jilbab tidak diizinkan di universitas publik dan pegawai negeri sipil dilarang memakainya di tempat kerja. Tokoh agama Turki mengatakan larangan tersebut adalah pelanggaran hak-hak individu; sedangkan kaum sekuler Turki mengatakan hal itu diperlukan untuk mempertahankan republik sekuler yang didirikan oleh Kemal Ataturk pada tahun 1923.

Setelah memenangkan referendum 12 September lalu pada reformasi konstitusional, Erdogan menyatakan rencana untuk membuat sebuah konstitusi baru setelah pemilu yang jatuh tempo pada bulan Juli 2011.

Kemenangan referendum pada bulan September telah mendorong peluang Erdogan untuk menang pemilu mendatang, ketika AKP berturut-turut ketiga kalinya menjadi pemerintahan partai tunggal.

Kemal Kilicdaroglu, pemimpin baru oposisi sekuler Partai Rakyat Republik (CHP), mengatakan dia bersedia untuk membahas masalah jilbab dan mengatakan pihaknya siap untuk memulai berkolaborasi dalam sebuah konstitusi baru. (fq/aby)