Sebuah badan PBB mengatakan dinding apartheid Israel adalah ilegal karena telah membuat kesulitan warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) pada hari Jumat (9/8) menemukan bahwa ribuan warga Palestina memiliki akses terbatas ke rumah sakit di Timur al-Quds (Yerusalem) karena adanya dinding apartheid.

Ambulans secara rutin tertunda di pos pemeriksaan dan kendaraan warga Palestina tidak diizinkan melalui pos pemeriksaan di dekat dinding apartheid, sehingga memaksa pasien yang sakit atau lanjut usia harus berjalan cukup jauh.

"Pria berusia antara 15 dan 30 sering izin permintaan mereka untuk melalui dinding apartheid ditolak dengan alasan keamanan," kata laporan OCHA. "Dalam banyak kasus, hal ini juga mempersulit bagi orangtua atau anak-anak yang sakit atau untuk anggota keluarga untuk mendapatkan ijin untuk mengawal pasien ke Yerusalem."

Catatan melaporkan bahwa tembok apartheid juga menyebabkan petani terluka di Tepi Barat.

Jumat kemarin (9/8) merupakan ulang tahun keenam dari Mahkamah Internasional (ICC) yang berkuasa untuk menyatakan dinding ilegal. Pada tanggal 9 Juli 2004 lalu, pengadilan meminta Israel menghentikan pembangunan dinding lebih lanjut, membongkar dinding yang telah dibangun, dan memberikan kompensasi kepada warga Palestina yang terpengaruhi oleh pembangunan tembok.

Namun, Israel mengabaikan putusan dan pembangunan tembok terus berlanjut hingga hari ini. Sekitar 61 persen dari 707-kilometer tembok apartheid kini telah dibangun, menurut PBB.

Putusan ICC mengatakan pembangunan tembok apartheid adalah "sama saja dengan aneksasi" dan menghambat hak warga Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri. Pengadilan ICC dengan suara bulat menolak argumen Israel dan menyatakan bahwa Israel tidak memiliki hak untuk membuat aturan mengenai legalitas dari dinding apartheid.

Palestina mengatakan pembangunan tembok apartheid hanyalah usaha Israel untuk merebut tanah warga Palestina.(fq/prtv)