Pemerintah Saudi akhirnya pada hari Ahad kemarin (25/4) memutuskan untuk memecat ulama liberal Saudi, Syaikh Ahmad Al-Ghamdi setelah ia menyatakan bahwa dirinya membolehkan aktivitas ikhtilat serta dengan tegas menolak konsep umum yang ada di kalangan ulama Mekkah yang menyatakan bahwa salat berjamaah adalah sebuah kewajiban.

Laporan resmi sebelumnya mengatakan Sheikh Ahmad al-Ghamdi telah diganti posisinya sebagai manajer umum untuk cabang Mekah Komisi Amar Ma'ruf Nahy Munkar dalam sebuah pengumuman resmi dari presiden organisasi, Syaikh Abdulaziz al-Humain.

Dalam laporannya, Humain tidak memberikan alasan kenapa mengganti Syaikh Al-Ghamdi dan laporan itu juga meliputi beberapa perjanjian baru bagi para pejabat senior polisi agama, yang lebih dikenal sebagai Muttawa tersebut.

Al-Ghamdi tiga hari lalu dilaporkan mendapat kecaman pedas dari para ulama tertinggi negara Saudi atas pernyataannya yang mengatakan bahwa seorang muslim tidak harus shalat berjamaah di masjid dengan sekelompok umat Islam lainnya pada shalat lima waktu.

Mufti besar Saudi, Syaikh Abdul Aziz alu-Syaikh mengatakan Al-Ghamdi telah terlibat dalam masalah-masalah hukum syariah Islam yang berada di luar kekuasaannya, lapor surat kabar Al-Madinah pada hari Jumat lalu (23/4).

Mufti besar Saudi ini juga mengatakan dalam khotbahnya pada shalat Jumat yang lalu dengan pernyataan yang menyindir Al-Ghamdi, dalam isi khutbah Jumatnya ia menyatakan bahwa orang yang enggan shalat berjamaah di masjid adalah "orang-orang yang akan menuju ke neraka," menurut laporan media Saudi.

Penggantian posisi Al-Ghamdi diikuti bantahan yang menyatakan bahwa pada Rabu lalu ia telah dipecat atas laporan yang menyebutkan dirinya membolehkan ikhtilat.

Syaikh Al-Ghamdi, yang beberapa saat setelah pemecatannya tidak bisa dihubungi, beberapa kali mengatakan sejak Desember lalu bahwa tidak ada dalam Kitab Suci Al-Quran yang mendukung anti ikhtilat seketat yang diterapkan oleh sekolah-sekolah Islam di Arab Saudi.(fq/aby)