Kementerian Luar Negeri telah meminta maaf untuk sebuah dokumen 'bodoh' yang menunjukkan bahwa kunjungan Paus ke Inggris dapat ditandai dengan peluncuran kondom bermerek "Benedict."

Surat kabar Sunday Telegraph yang memperoleh dokumen 'bodoh' tersebut melaporkan bahwa salah satu saran dari dokumen tersebut adalah agar Paus Benedict membuka sebuah klinik aborsi dan memberkati perkawinan gay selama kunjungannya ke Inggris pada bulan September mendatang.

Kementerian Luar Negeri menekankan bahwa isi dokumen yang dikutip oleh surat kabar Sunday Telegraph tersebut sama sekali tidak mencerminkan pandangan pemerintah Inggris.

Duta Besar Inggris untuk Vatikan, Francis Campbell, telah bertemu dengan pejabat senior Tahta Suci Vatikan untuk menyatakan penyesalan mereka atas nama pemerintah, terkait beredarnya dokumen yang melecehkan Paus itu.

Menteri Luar Negeri David Miliband mengatakan dirinya sangat terkejut dengan isi dokumen yang dipublikasikan oleh surat kabar Sunday Telegraph.

Sunday Telegrahp dalam laporannya melampirkan salah satu dari tiga "dokumen" untuk sebuah memo tertanggal 5 Maret 2010 yang mengundang para pejabat di Whitehall dan Downing Street agar menghadiri pertemuan untuk membahas tema dalam kunjungan resmi Paus ke Inggris September mendatang.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan menyatakan mereka "sangat menyesal" atas setiap pelanggaran yang disebabkan oleh dokumen tersebut.

"Ini jelas merupakan dokumen bodoh yang sama sekali tidak mencerminkan pemerintah Inggris atau kebijakan serta pandangan luar negeri Inggris. Banyak dari ide-ide dalam dokumen ini jelas kurang bijaksana, naif dan tidak sopan," katanya.

Kementerian Luar Negeri mengatakan dokumen memo itu dihasilkan dari sebuah diskusi yang dilakukan oleh tiga atau empat staf junior dalam tim kerja pada kunjungan kepausan.

"Para individu yang bertanggung jawab atas beredarnya memo bodoh ini telah dialihkan ke tugas lain, mereka telah diberitahu secara lisan dan tertulis bahwa perbuatan mereka ini adalah sebuah kesalahan serius..," kata juru bicara kementerian luar negeri Inggris.(fq/bbc)