Korupsi yang merajalela di kalangan pejabat pemerintahan Afghanistan ternyata melibatkan campur tangan asing yang sengaja ingin menimbulkan krisis di negeri itu.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Pengawasan dan Anti-Korupsi di Afghanistan, Mohammad Yasin Osmani, saat rapat dengar pendapat dengan anggota Senat, Senin (5/3).

Osmani, seperti dikutip kantor berita Afghan Voice mengungkapkan, bahwa orang-orang asing bertanggung jawab atas 80 persen tindak korupsi di Aghanistan. Ia menambahkan, bahwa delegasi anti-korupsi dari AS yang berjumlah 40 orang sudah tiba di Kabul dan sejauh ini sudah melakukan penilaian terhadap 36 kasus penyelewengan uang di lembaga-lembaga asing yang beroperasi di Afghanistan.

Laporan PBB baru-baru ini menyebutkan bahwa dalam masalah Afghanistan, dunia internasional terlalu fokus hanya pada masalah keamanan jangka pendek dan kurang memberi memperhatikan pembangunan jangka panjang di negara yang terkoyak perang setelah invasi AS tahun 2001.

Laporan itu juga menekankan bahwa, "merajalelanya korupsi, lebih jauh telah menyebabkan terbatasnya akses pelayanan yang lebih luas di masyarakat." Afghanistan, masih menjadi negara kedua terbesar di dunia dalam hal tingkat kematian di kalangan para ibu yang sangat tinggi, dan negara ketiga di dunia yang tingkat kematian anak-anaknya paling tinggi.

"Hanya 23 persen masyarakat Aghanistan yang memiliki akses air bersih dan hanya 24 persen dari jumlah anak usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis," kata Rupert Colville, juru bicara komisioner hak asasi manusia PBB.

Sementara itu, Presiden Afghanistan, Hamid Karzai menuding para pejabat Barat telah menyuap dan mengancam staf pemili dan melakukan manipulasi suara untuk memperlemah posisi Karzai dan parlemen. Meski tidak secara langsung menyebut pejabat AS terlibat dalam suap, Gedung Putih mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan Karzai. Maklumlah, Karzai adalah presiden "boneka" AS di Afghanistan. (ln/prtv)