Selasa, 26 Jumadil Awwal 1446 H / 10 September 2019 03:58 wib
3.839 views
Konflik Papua: Rasis atau Imperialis?
Oleh: Putri Irfani S, S.Pd (Aktivis Muslimah Dakwah Community)
Teror, kekerasan, dan perlakuan rasis sekali lagi menimpa kaum muda yang bermukim di luar Papua, khususnya di Surabaya, Malang, Semarang dan Ternate sehingga menyebabkan sekitar seratus mahasiswa Papua dari Jakarta, Tangerang, dan Bogor berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan pada hari Kamis (22/8). Demonstrasi dimulai sejak pukul 12 siang di seberang jalan kantor Kementerian Dalam Negeri.
Pengunjuk rasa menyatakan prihatin dan marah atas sebutan “monyet” kepada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, dan menilainya sebagai tindakan rasis. Mereka menganggap hinaan itu menunjukkan orang Papua tidak pantas hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mahasiswa Papua itu juga menyatakan akan pulang. Bahkan, dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut pelaksanaan referendum di Papua, yang kini sudah terbagi dua provinsi: Papua dan Papua Barat, untuk merdeka dan lepas dari Indonesia.
Koordinator pengunjuk rasa, Albert Mungguar, menjelaskan rakyat Papua sudah tidak bisa lagi hidup dalam bingkai NKRI. Dia beralasan rakyat Papua sudah mengalami banyak penderitaan sejak bergabung dengan Indonesia.
"Kami hanya minta ke Jokowi (Presiden Joko Widodo) untuk mengakui kedaulatan politik rakyat Papua Barat 1 Desember 1961. Itu saja yang paling riil. Untuk rasisme terhadap orang Papua, (permintaan kami) hanya satu kemerdekaan untuk orang Papua," kata Albert.
Permasalahan Papua, sebenarnya tidak kali ini saja terjadi. Konflik papua tidak bisa dilepaskan dari peristiwa masa lalu, yakni PAPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969.
PAPERA adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia.
Ketidakpuasan generasi muda Papua atas hasil Pepera 1969 terus disuarakan di daerah-daerah yang menjadi basis perkuliahan mereka seperti Jakarta, Jogjakarta, Surabaya, Malang, Semarang, dan Bali. Para generasi muda Papua menganggap bahwa pelaksanaan Pepera tahun 1969 adalah Illegal dan merupakan upaya Penjajahan Indonesia terhadap Papua yang syarat dengan manipulasi karena dalam prosesnya, pelaksanaan Pepera 1969 hanya diwakili oleh 1.025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan hak suaranya dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak suara.
Mungkin hal tersebut secara sekilas sangat logis, namun justru kelogisan itulah yang digunakan oleh pihak-pihak asing yang memiliki kepentingan di negeri cenderawasih tersebut agar Papua terlepas dari Indonesia.
Apalagi narasi rasisme terus digiring dan menjadi pemanas api konflik tanah “Papua” yang diciptakan, dikembangkan, dan dipelihara oleh rezim untuk melanggengkan eksploitasi Papua oleh segelintir pemilik modal, dengan memecah belah rakyat. Serta ditambah dengan ketidaktegasan pemerintah untuk menyelesaikan dan memahami akar masalah sebenarnya, justru memberikan keleluasaan pada pihak-pihak tertentu untuk memuluskan jalan disintegrasi.
Gubernur Lukas Enembe mengambil ancang-ancang untuk melibatkan Internasional dalam menyelesaikan konflik Papua tersebut. Bahkan, internasionalisasi isu Papua juga dilakukan oleh LSM-LSM dan organisasi pro Papua Merdeka. Misalnya, kantor organisasi Free West Papua telah dibuka oleh Benny Wenda di Oxford Inggris pada April 2013. Aktifis pro Papua merdeka tidak henti-hentinya berjuang hingga ke ranah Internasional.
Mereka senantiasa mengkampanyekan isu-isu HAM, penindasan dan ketidakadilan yang diderita oleh rakyat Papua. Mereka juga menulis di media-media, bahwasanya integrasi Papua Barat lewat Pepera itu tidaklah sah.
Tidak bisa dinafikan, ada campur tangan asing dibalik rencana referendum Papua Barat.Sudah bukan rahasia lagi nama Australia selalu terseret ketika isu Papua mengemuka. Ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1949.
Dilansir dari laman Greenleft, awalnya Selandia Baru dan Australia mendukung Belanda untuk tetap bercokol di Papua. Selandia Baru dan Australia melihat Papua sebagai kepentingan strategis untuk mempertahankan kolonialisme sebagai daerah penyangga potensi serangan dari arah Utara. Dengan kata lain mereka ingin Papua tetap menjadi sekutu Barat.
Karena melihat besarnya kekayaan alam yang ada di Papua. Tambang emas dan tembaga Grasberg, merupakan tambang emas terbesar di dunia. Ada galian minyak bumi di Sorong. Bahkan potensi hutan membentang luas di sana. Tentu saja ini menggiurkan bagi para kapitalis imperialis untuk mengeruk kekayaan alam sebesar-besarnya di sana. Menciptakan konflik demi konflik dan mendorong pemisahan diri dari negri merupakan strategi klasik yang sengaja diciptakan imperialisme barat.
Dengan Papua meminta hak untuk menentukan nasib sendiri, ini bukanlah sebuah solusi. Karena, Apakah nanti Papua sungguh bisa dikatakan merdeka kalaulah modal-modal asing pertambangan masih mendominasi? Apakah Papua ingin mengulang nasib Timor Leste atau bahkan Indonesia yang secara formal merdeka tetapi sebenarnya ada di bawah jempol modal asing? Apakah kesejahteraan rakyat Papua bisa tercapai di bawah sistem ekonomi kapitalisme yang mengutamakan laba untuk segelintir orang? dan Apakah kemerdekaan Papua nantinya hanya jadi kemerdekaan segelintir kapitalis Papua?
Sebenarnya memisahkan diri bukanlah penyelesaian yang tepat bagi persoalan masyarakat Papua. Justru akan memperlemah Papua. Apalagi dengan meminta bantuan negara-negara imperialis merupakan bunuh diri politik, karena negara imperialis akan semakin leluasa melahap kekayaan dan sumber daya alam Papua.
Kalau lah pemerintah ingin jalan keluar bagi masalah Papua, tentu saja tidak hanya dengan menghimbau kedua belah pihak untuk saling legowo memaafkan. Namun lebih dari itu, pemerintah harus tegas memangkas pangkal masalah utama krisis Papua. Yakni sistem demokrasi kapitalistik yang culas.
Pemerintah harus menghilangkan kezaliman dan ketidakadilan yang terjadi, mengelola kekayaan negeri demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta mendistribusikan kekayaan itu secara merata dan berkeadilan.
Maka, hanya dengan sistem Islam yang komprehensif hal tersebut mampu dilakukan. Karena Islam selama berabad-abad terbukti berhasil mengatasi segala permasalahan seperti ras, suku bangsa, warna kulit dan agama.
Islam mampu menciptakan ekonomi yang kuat dan merata bagi seluruh masyarakat dengan mengelola kekayaan alam negeri secara mandiri demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Sehingga tidak ada sebagian masyarakat/daerah yang merasa terzhalimi dan bahkan enggan memisahkan diri dari negri.
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
