Rebutan Kue Kekuasaan Usai Pemilu

Oleh : Annisa Rahma S.

(Mahasiswa Fisip Ilmu Hubungan Internasional Unpas Bandung)

Menurut Kumparan dalam situsnya https://m.kumparan.com/@kumparannews/golkar-soal-kursi-menteri-kami-yang-pertama-kali-dukung-penuh-jokowi-//  PKB telah mengusulkan 10 nama menteri ke Jokowi.

Terkait hal ini, Wasekjen Golkar, Maman Abdurrahman menilai, usulan PKB itu adalah hal yang biasa. Ia menyerahkan komposisi menteri sepenuhnya kepada Joko Widodo sebagai presiden terpilih. Ia menyebut komposisi menteri merupakan hal prerogatif Jokowi.

Namun demikian, Maman tetap memberikan catatan bahwa semua harus dipertimbangkan dengan proporsional dan melihat berbagai macam pertimbangan. Salah satunya pertimbangannya adalah perolehan kursi di parlemen dan komitmen Golkar mendukung Jokowi, jauh sebelum Pilpres 2019 digelar. Sebagaimana diketahui, Golkar adalah peraih suara terbesar ketiga dan peraih perolehan kursi terbanyak kedua setelah PDIP di Pileg 2019 ini.

Partai Golkar adalah partai yang pertama kali mendukung penuh pencapresan Pak Jokowi jauh sebelum partai-partai lain mendukung, dengan alasan untuk memberikan kepastian masa depan dan jaminan politik kepada Pak Jokowi agar bisa lebih tenang bekerja dan menjalankan program-program pemerintah.

Wasekjen Golkar tersebut enggan membeberkan sudah sejauh apa pembahasan terkait posisi menteri di partainya. Namun, anggota Komisi VII DPR itu mengatakan pembahasan kursi menteri akan segera dibahas antara Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Jokowi.

Dalam hal ini tentu menjadi perbincangan pula di partai-partai politik lainnya, seperti dalam situs JawaPos.com https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/07/2019/tak-mau-kalah-dari-pkb-nasdem-minta-11-kursi-menteri-ke-jokowi/ partai Nasdem yang tidak ingin kalah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta jatah sepuluh menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Tengku Taufiqulhadi mengatakan, pihaknya akan meminta jatah kursi menteri lebih banyak. Hal itu dikarenakan jumlah kursi Nasdem di DPR lebih banyak ketimbang PKB. Namun demikian, Taufiqulhadi kemudian menyampaikan, pernyataannya itu hanyalah guyonan. Sebab tidak tepat apabila partai-partai pendukung meminta jatah kursi menteri. Hal itu, merupakan hal prerogatif Joko Widodo sebagai kepala negara.

Melihat fakta-fakta tersebut dari segi objektivitas terbukti bahwa sistem demokrasi tentu dapat disamakan dengan sistem transaksional, terlepas dari siapapun partai tersebut.

Ketika memutuskan untuk berkoalisi dengan satu partai yang kuat, tentu tersirat bahwa ketika partai terkuat memenangkan suara dalam sistem demokrasi otomatis partai-partai kecil dibawahnya meminta jabatan dalam kementerian ataupun kursi lainnya.

Meski dikembalikan lagi pada hak prerogratif Presiden, namun tetap saja sudah menjadi rahasia umum hal ini akan terjadi.

Namun, yang perlu kita cermati disini adalah bagaimana “sistem” yang sedang berlaku saat ini, membuat prilaku dari partai-partai yang mengikuti parlemen saat ini bersikap demikian.

Karenanya dalam hal ini tentu akan mempengaruhi kebijakan yang tidak berkualitas atau tidak tepat, karenanya jabatan yang strategis untuk kemajuan bangsa ini dan kemakmuran rakyat, justru dapat dibagikan begitu saja dengan catatan tidak melihat potensi yang dimiliki para kandidat, seolah bagaikan potongan kue yang disajikan untuk para tamu.

Kebijakan yang rakyat harapkan dapat menciptakan keadilan justru malah dijadikan ajang kepentingan partai politik, kelompok tertentu, dan para 'sponsor' politik.

Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim tidak boleh mengambil suatu hukum berdasarkan sesuatu yang kita sukai saja, dan meninggalkan atau bahkan tidak mengakui bahwa itu sebagai hukum yang harus diterapkan, seperti yang telah disebutkan dalam QS Al-Baqarah (2) : 208, yang artinya.

“Hai Orang-Orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah Syaithan. Sesungguhnya Syaithan itu musuh yang nyata bagimu”.

Walaupun di dunia ini tidak saja umat muslim, tetapi Islam itu Rahmatan Lil ‘alamin bukan Rahmatan Lil Muslimin, bukan hanya untuk umat muslim saja melainkan seluruh umat di dunia ini.

Dalam menganalisis fakta yang ada bukanlah suatu hal yang harus disembunyikan, jelas adanya bahwa umat tidak membutuhkan hal-hal seperti yang demikian, namun umat tentu membutuhkan sistem yang murni dan adil ketika mengurusi mereka, bukan rebutan kekuasaan yang dapat diperjualbelikan dalam sistem yang ada.

Pertanyaannya di zaman seperti ini,  dimana dapat menemukan sistem yang murni dan dapat menegakkan keadilan? Tentu jawabannya bisa kita dapatkan ketika kita melihat sejarah yang benar.Dulu Peradaban Islam dapat memimpin dunia tanpa adanya suatu sistem transaksional dalam pemerintahannya sebelum para pengkhianat datang dan membuatnya runtuh pada tahun 1924.

Sistem Pemerintahan Islam tentu dapat menegakkan suatu keadilan, karena landasan yang dijadikan hukumnya bersumber dari Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Syara.

Artinya, disini hanyalah hukum penciptalah yang eksis dalam mengatur urusan dunia, khususnya sistem pemerintahan.  Karena pencipta lah yang tau hal yang tepat untuk makhluk-Nya. Karena keadilan akan tegak jiga Hukum Allah yang digunakan.

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

• Pendidikan Di Tengah Pusaran Neoliberalisme
• Tekanan 45 Persen
• Kasus Ikat Pinggang
• Hari Anak Nasional, Perlindungan atau Eksploitasi Anak?
• Aneh! Tauhid Dipersekusi, Pelangi Diapresiasi
• Mau Dibawa Kemana Arah Visi Indonesia?
• Larangan Pengibaran Bendera Tauhid Hanyalah Bentuk Islamophobia?
• Investigasi Pengibaran Bendera Tauhid, Alergikah?