Senin, 6 Zulqaidah 1445 H / 25 Februari 2019 14:22 wib
3.225 views
Ramai-ramai Camat Dukung Capres
Oleh: M Rizal Fadillah
Syahrul Yasin Limpo, Mantan Gubernur Sulsel yang juga Caleg Partai Nasdem mengajak dan bersama sama 15 Camat kota Makasar menyatakan secara terbuka dukungan pada Capres Jokowi Ma'ruf. Kejadian yang dilaporkan kepada Bawaslu ini sungguh memilukan.
Ini bukan pertama dan satu satunya aparat pemerintahan yang "digiring" untuk menyatakan dukungan terbuka seperti ini. Banyak Bawaslu di berbagai daerah tumpul memeriksa kasus serupa. Kini Bawaslu Sulsel sedang diuji integritasnya karena hal ini merupakan pelanggaran hukum yang sangat nyata.
UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 2 f menegaskan asas netralitas. UU No 7 tahun 2017 Pasal 280 ayat 2 melarang ASN untuk melakukan kegiatan kampanye. Disamping denda, ancamannya adalah satu tahun Penjara. Ke 15 Camat yang dalam pemeriksaan Bawaslu "terkencing-kencing" ini jelas terancam hukuman pidana.
Sulit menghindar dari hukuman tersebut mengingat bukti-bukti yang jelas. Syahrul Yasin Limpo yang mengajak orang melakukan "perbuatan kriminal" harus diperiksa dan dihukum pula. Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang yang "menyuruh" (doenpleger) atau Pasal 55 ayat (2) KUHP yang "membujuk" (uitloker) kiranya dapat dikenakan pada yang bersangkutan.
Syahrul dan 15 Camat harus dikenakan hukuman berdasarkan asas keadilan dan kepastian. Efek jera bagi yang lain sangat diperlukan. Jika lolos atau hanya semata teguran, maka perbuatan serupa akan dilakukan dengan masif dan marak dimana-mana. Pemilu yang jujur dan adil menjadi terancam. Hasilnya kelak dapat dan pasti digugat oleh Rakyat.
Presiden, Mendagri, Gubernur maupun aparat Pemerintah di bawahnya hendaknya menjaga diri untuk tidak "jor-joran" dan "menantang" dengan melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Pemilu. Pejabat Pemerintah yang mendukung tanpa malu malu Capres/Cawapres tidak lain merupakan modus dari "politik cari muka".
Muka jelek tak perlu dicari. Muka kita jauh lebih bagus. Jadi pemimpin belum tentu naik derajat. Tergantung ditunaikan atau tidaknya amanat. Memaksimalkan manfaat atau berwatak khianat. Kritik rakyat pada bapak Camat, jangan terbuai oleh bujukan yang membawa maksiat walau dalam bahasa siasat atau janji naik pangkat.
Jujur dan taat aturan adalah jalan selamat. Semoga bapak Camat segera bertobat. Jika tidak, hidup bagai kiamat. Sengsara yang sama sekali tidak membawa nikmat! [syahid/voa-islam.com]
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
