Kebijakan Neo-Liberal Semakin Menyegsarakan Rakyat

Oleh: Zahbiadina Latifah

(Mahasiswi Fakultas Ekonomi, UNY)

SAVE INDONESIA. Semakin hari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah semakin menunjukkan bahwa apa yang dikeluarkan adalah kebijakan yang sangat liberal dan kental dipengaruhi asing.

Neo-liberalisme adalah paham yang menghendaki pengurangan negara dalam ekonomi. Dalam pandangan ini, negara dianggap sebagai penghambat utama penguasaan ekonomi oleh individu/korporat.

Pengurangan peran negara ini telah sangat nyata diterapkan saat ini dengan : privatisasi sektor publik seperti migas, listrik, jalan tol, dll.

Pencabutan subsidi komoditas strategis seperti migas, listrik, pupuk, dll. Penghilangan hak-hak istimewa BUMN melalui berbagai ketentuan dan perundang-undangan yang menyetarakan BUMN dengan swasta.

Kebijakan yang demikian sangat jelas semakin menyengsarakan rakyat. Bagaimana tidak? Ketika negara menerapkan Neo-liberal ini negara dikendalikan oleh politikus dan pengusaha. Akibatnya, keputusan-keputusan politik tidak dibuat untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan korporat (perusahaan) baik domestik maupun asing.

Neo-liberalisme tentu saja berdampak buruk bagi kita semua. Diantaranya tinggi angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, kerusakan moral, korupsi yang semakin menjadi-jadi, dan kriminalitas yang kian merajalela

Salah satu hasil dari penataan ekonomi oleh institusi asing adalah makin besarnya dominasi swasta, dan di sisi lain peran pemerintah semakin minim. Dalam 10 tahun terakhir (2005-2014) misalnya, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal, investasi asing di negeri ini mencapai 72% dari total investasi nasional.

Kecuali untuk sektor peternakan, seluruh sektor ekonomi didominasi oleh pemodal asing. Industry manufaktur, sektor jasa/infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, listrik, gas dan air merupakan sektor yang paling diminati pemodal asing. Investasi yang besar juga terdapat di sektor pertambangan dan perkebunan. (lihat tabel) :

Nilai Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, 2005-2014/Sumber : BKPM

Yang terbaru ada kebijakan per 1 November 2015, kebijakan pemerintah menaikkan tarif 15 ruas jalan tol sesuai keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 507/KPTS/M/2015.

Wakil ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik kebijakan ini, dia menilai kenaikan tariff ini adalah kebijakan liberal dan membuat pemerintah semakin tutup mata dengan kondisi perekonomian yang sangat menyulitkan masyarakat.

Bukti kebijakan liberal iini, lanjutnya, terlihat dari semua ruas tol diperlakukan dengan kebijakan yang sama. Padahal, pembangunan tol seharusnya menggunakan konsep

Neo-liberalisme tentu saja berdampak buruk bagi kita semua. Diantaranya tinggi angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, kerusakan moral, korupsi yang semakin menjadi-jadi, dan kriminalitas yang kian merajalela. Sementara itu, demokrasi yang dipercaya sebagai sistem poitik terbaik yang akan mewadahi aspirasi rakyat, pada kenyataannya bohong belaka.

Rakyat hanya diperhatikan pada saat kampanye. Setelah terpilih, anggota legislate, kepala daerah, dan bahkan presiden lebih memperhatikan para penyokongnya yaitu para pemilik modal.

Lahirnya UU liberal dan lembeknya pemerintah di hadapan perusahaan asing seperti Freeport adalah bukti nyata pengabaian aspirasi rakyat serta ketundukan pemerintah pada cukong di dalam dan di luar negeri.

Jadi, dalam demokrasi tidak ada yang namanya kedaulatan rakyat, yang ada adalah kedaulatan para pemilik modal. Oleh karena itu, jelas sekali negeri ini harus segera diselamatkan.

Tak ada pilihan lain kecuali Islam, yakni dengan Syari’ah dan Khilafah yang akan memberikan rahmat, kesejahteraan, kemuliaan, dan kerihoan hidup dari Sang Maha Pencipta dan Pengatur bumi ini dan seisinya, dialah Allah. Wallahua’lam bissawab. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

• Independensi DPS dan Auditor pada Bank Syariah
• Menjaga Toleransi di Negeri Seribu Mimpi
• Kabut Asap Bisa Menjadi Pintu Taubat
• SE Kapolri Hate Speech Alat Legitimasi Teknis
• Menolak LGBT, Acara Peduli Sahabat di Malang malah Dibubarkan Banser
• Menteri Agraria Terbitkan SK Tentang Hak Kepemilikan Tanah Wakaf untuk Hidayatullah
• Dr Fatkhurahim : Menggapai Kemenangan Islam Tidak dengan Bimsalabim
• Demokrasi; Kebodohan yang Membodohi, Kesesatan yang Menyesatkan (Bagian 2-Selesai)