Jum'at, 3 Jumadil Awwal 1446 H / 26 Juni 2015 11:00 wib
14.169 views
Demagog dan Narsisme Politik Demokrasi
Oleh: Indra Fakhruddin (Pengamat Sosial Politik di Al Amri Institute)
Sahabat VOA-Islam...
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengingatkan publik mengenai dua penyakit yang muncul dari sistem politik demokrasi di Indonesia. Sebagaimana diberitakan oleh Republika Online (18/12/13), Mahfud MD mengingatkan agar berhati-hati menjalankan negara dengan sistem politik demokrasi seperti di Indonesia ini, maka akan timbul dua penyakit yang selalu mengiringi sistem politik demokrasi. Dua penyakit demokrasi itu adalah demagog dan narsisme
Demagog, papar Mahfud, adalah para orator ulung. Mereka terdiri dari pejabat negara yang pandai membuat citra baik. Namun hakikatnya membohongi rakyat. Masih menurutnya, bahaya munculnya demagog dalam sistem demokrasi itu sudah diperingatkan oleh Aristoteles sejak zaman Yunani kuno. Rupanya, peringatan Aristoteles itu masih sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. "Penyakit demokrasi berupa munculnya para demagog akhir-akhir ini sangat dirasakan oleh rakyat," katanya.
Penyakit kedua, adalah narsisme para tokoh yang terlibat dalam politik dengan cara memuji diri sendiri. Masih menurut Mahfud, "Sebagai pemimpin mereka merasa berhasil, padahal rakyat tak merasakan kesejahteraan dari periode kepemimpinannya."
Demokrasi mengajarkan bahwa pemiliki modal dalam hal ini pengusaha akan di jadikan mesin perahan
Nihilnya Pendidikan Politik
Apa yang disampaikan oleh Mahfudz MD, pas sekali dengan realita sosial politik yang berjalan selama ini di Indonesia. Demagog dan narsisme secara sporadis kerap menjangkiti politikus kita khususnya menjelang dan saat pemilu kepala daerah (pilkada), pemilu legislalatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres). Mandulnya politik demokrasi oleh parpol mengakibatkan proses pendidikan politik dimasyarakat mengalamai kemandega .Minimnya pendidikan politik masyarakat berpengaruh pada rendahnya kualitas proses regulasi pemilihan kepemimpinan baik ditingkat daerah maupun pusat.
Padahal, salah satu ukuran kemajuan politik masyarakat setara dengan tingkat pendidikan politik. Parpol dinilai gagal menjalankan fungsi politiknya dalam mengedukasi masyarakat dengan bekal politik yang benar. Partai politik tak ubahnya mesin suara. Tapi kosong dari ideologisasi dan aksi layaknya "tong kosong nyaring bunyinya."
Apa kemudian yang terjadi jika masyarakat buta politik? Dinamika pergantian kepemimpinan berlangsung secara tidak elegan. Jauh dari tradisi politik yang intelektual. Panggung politik berubah wajah menjadi bisnis suara yang ditransaksikan dengan kompensasi nominal biaya tertentu. Akhirnya kedaulatan ditangan uang. Tak salah jika sila pertama pancasila diplesetkan menjadi "keuangan yang maha esa".
Partai politik yang eksis adalah partai yang mampu merogoh koceknya dalam-dalam. Politikus yang ingin mengadu nasib dikursi empuk legislatif harus bermodal besar. Bagaimana bila modalnya kurang? Demokrasi mengajarkan bahwa pemiliki modal dalam hal ini pengusaha akan di jadikan mesin perahan. Dalam terminologi politik demokrasi kolaborasi politikus dan penguasaha terjadi hubungan yang mesra. Inilah yang disebut oleh Prof. Amien Rais sebagai cikal bakal terbentuknya negara korporasi. Negara korporasi akan mengelola pemerintahan berdasarkan hukum korporasi, dimana penguasa sebagai juragan dan rakyat sebagai pembeli.
Bahaya Demagog dan Narsisme
Ketika politik demokrasi menihilkan pendidikan politik dan kuang digadang-gadang,maka rakyat sebagai objek rebutan. Padahal masing-masing parpol harus berlomba-lomba meraup suara rakyat demi meraih kekuasaan. Tampillah orator ulung terjangkit penyakit demagog. Janji-janji poitikpun disusun dengan bekal retorika yang menawan. Politikus kita yang juga minim kualitas politiknya dengan bermodalkan retorika mencoba membangun citra diri.
Semua ini mudah saja dilakukan, dengan sedikit memoles penampilan penuh meyakinkan dan tak lupa menggaet lembaga-lembaga konsultan politik untuk mengisi kekosongan gagasan pemikiran dan strategi pemenangan politik. Politikus tinggal membayar mereka, maka tim sukses lah yang beroperasi bersama lembaga sewaan tersebut. Jadi sangat wajar kalau janji-janji politikus menguap saat mereka sudah menjadi wakil rakyat atau penguasa. Begitulah, jika maindset kekuasaan dibangun demi kekuasaan. Terbuktilah teori kapitapisme, yang menjadikan uang sebagai pusaran utamanya.
...penyakit narsisme telah diidap oleh kebanyakn pemain politik demokrasi. Mereka sibuk mengunggulkan kelebihannya. Demi menguatkan citra baiknya mereka menggalang massa sebanyak-banyaknya
Selain itu, penyakit narsisme telah diidap oleh kebanyakn pemain politik demokrasi. Mereka sibuk mengunggulkan kelebihannya. Demi menguatkan citra baiknya mereka menggalang massa sebanyak-banyaknya. Bila masing-masing polikus memiliki massa maka yang rawan terjadi adalah konflik sosial. Wajar bila demokrasi tak bisa lepas dari kerusuhan dan anarkisme. Banyak kasus kerusuhan terjadi saat pilkada digelar. Kerusuhan Tuban sebagai contohnya. Masih ingatkan saat kekecewaan massa di Tuban akibat kandidatnya kalah dalam pilkada. Sontak massa yangbkecewa langsung meluruk kantor bupati dan membakar gedung tersebut. Masih banyak lagi contoh serupa dipentas politik demokrasi negeri ini.
Semua persolaan diatas buntut dari dua penyakit demokrasi yang disampaikan oleh Mahfudz MD yaitu, demagog dan narsisme. Lantas masihkah kita berharap banyak kepada demokrasi? Tentu dengan nalar yang cerdas dan kita wajib menolak demokrasi. [syahid/voa-islam.com]
image: vnewsmedia
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
